Diskusi Harian

Lahan Kosong di Protokol Jakarta baiknya Jadi Lahan Hijau

            Apabila pajak bumi dan bangunan di daerah Jakarta naik 2 kali lipat sesuai dengan peraturan Gubernur DKI Nomor 42 Tahun 2019 tentang peningkatan pajak bumi dan bangunan akan membertatkan pemilih lahan. Sebelum menerapkan kenaikan tarif pajak untuk PBB sebaiknya pemerintah provinsi DKI Jakarta mengecek status lahan kosong di daerah DKI Jakarta. Penyebab lahan di DKI Jakarta terbengkalai yaitu kemungkinan pemilik lahan belum mempunyai modal yang cukup untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai usaha. Apabila pemilik lahan belum mempunyai modal untuk mengelola bahan tersebut maka akan semakin membebankan pemilik lahan. Di Singapura, pemerintahnya melakukan intervensi untuk lahan kosong milik warganya dengan cara meminjam lahan kosong tersebut dengan syarat pemilik tanah dibebaskan untuk tidak membayar pajak.

            Jakarta bisa mencontih kebijakan pemerintah Singapura dengan hanya membayar PBB 50% untuksetiap lahan kosong yang dipinjamkan kepada pemerintah. Nantinya lahan tersebut akan dijadikan lahan terbuka hijau yang berfungsi sebagai area resapan udara, menghasilkan oksigen, menyerap gas-gas rumah kaca, pelestarian air tanah dan sebagai ruang public. Dengan adanya pemanfaatan lahan kosong menjadi ruang terbuka hijau maka berdampak positif terhadap ketersediaanya banyak ruang terbuka hijau di Jakarta. Dengan adanya potongan PBB sebanyak 50% maka akan merinankan biaya pemilik lahan. Selama pemilik lahan tersebut masih menjalani proses persidangan sengketa lahan atau proses perizinan atau pemilik lahan tersebut masih mengumpulkan modal untuk mengelola lahan tersebut.

Diskusi Harian

“144 Pinjaman Online Ditutup,  Ini Daftarnya”

            Jakart, satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hulum dibidang [enghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi atau satgas waspada investasi kembali menemukan 144 identitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK: “jumlah Fintech lending illegal yang beredar masih banyak. Kami mohon masyarakat tetap waspada dan hati hati sebelum memilih perusahaan Fintech lending. Gunakan fintech lending yang sudah terdaftar di OJK sebanyak 106 perusahaan,” kata ketua satgas waspada Investasi, Tongan L. tobing dalam keterangan tertulis, Senin 29 April 2019.

            Menurut kami, kamo settuju dengan tindakan yang diambil oleh otoritas yang berwenang untuk menutup situs pinjaman online yang semakin meresahkan masyaraka. Pinjaman online ini memberikan tawaran yang menarik seperti menawarkan jasa tanpa harus menertakan identitas terlebih dahulu. Dan juga keuntungan besar. Karena tawaran tersebut, banyak masyarakat yang terjerumus kedalam lembah hitam yang dapat merugikan dirinya sendiri. Oleh karena, itu diperlukan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menutup masalah ini dengan melakukan penutupan situs pinjaman online agar tidak semakin merajalela. Pihak-pihak yang terkait penipuan investasi online agar menimbulkan efek jera. Karena kalau dibiarkan terus menerus akan memakan banyak korban. Korban akan terus bermunculan dan yang diuntungkan hanya pihak tertentu saja. Maka dar iru hal ini seperti ini jangan sampai terulang kembali.

Diskusi Harian

Kabar Pasar 24 April: Tantangan Perekonomian Masih Besar, Pemerintah Incar Pertumbuhan 5,6%

            Kondisi perekonomian di Indonesia yang belum stabil dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 hanya berkisar 5,7%melesat dari target yang mencapai 5,4% tantangan perekonomian berasal dari domestic maupun global yang akan berdampak pada keuangan nasional di Indonesia. Dalam lingkup global tantangan perekonomian terletak pada dampak perang dagang yang diluncurkan oleh Amerika Serikat pada sejumlah mitra dagang china akan terasa disektor rill. Selain itu memanasnya harga minyak mentag serta tren kenaikan suku bunga secara global seiring normalisasi kebijakan Amerika Serikat akan menjadi tantangan besar ekonomi Indonesia tahun 2020.

Diskusi Harian

TARIF OJOL Rp. 2.000/KM, KEMENHUB: DRIVER TAKUT SEPI PENUMPANG

            Kami sangat setuju dengan adanya tarif ojol ini karena sangat menguntungkan dari pihak pengemudi dan aplikator. Tarif ojol sendiri 1 mei akan diberlakukan kenaikan sebesar

Rp. 2.000/KM aturannya ada tarif langsung dan tidak langsung, tarif langsung keuntungannya menjadi hak pengemudi seutuhnya dan tari tidak langaung akan dibagi 80% pengemudi dan 20% aplikator. Ditahun 2017 pembagian tarif pihak aplikator hanya 10% dan pengemudi disini mendapatkan keuntungan dengan adanya peraturan baru tarif ojol yang akan naik ini lebih menguntungkan lagi untuk kedua belah pihak.

Diskusi Harian

Pedagang Harap Distribusi Bawang Putih Jelang Puasa

            Harga bawang putih saat ini menanjak naik, yaitu sekitar Rp. 46. 900-Rp. 60.000per 21 April 2019. Hal ini dikarenakan kurangnya pasokan bawang putih, sedangkan permintaan di pasar mangalami kenaikan. Sehingga pasar tidak dapat mencakupi kebutuhan konsumen dan terjadilah kenaikan harga. Selain itu, faktor lain yang mengakibatkan harga bawang putih naik adalah karena mendekati waktu Ramadhan dan lebaran. Dimana kebanyakan harga barang pokok mengalami kenaikan dikarenakan tingginya permintaan untuk komsumsi naik untuk merayakan Ramadhan dan lebaran.

            Menurut pendapat kami, kelancaran distribusi bawang putih jelang hari puasa sangat diperlukan karena pada rentang waktu tersebut tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat. Sehingga dengan adanya kelancaran distribusi dapat membantu meminimalisir tingkat inflasi yang terjadi, sehingga inflasi tidak melebihi ambang batas wajar. Apabila bawang putih mengalami ketidaklancaran dalam distribusi maka akan menyebabkan inflasi, sehingga ditakutkan akan menular pada komoditas yang lainnya. Jadi dalam kelancaran distribusi tersebut diperlukannya peran penting dari importir, diharapkan para importir mau bekerjasama dalam mendistribusikan barangnya untuk mengindari ketidaklancaran distribusi.

Diskusi Harian

“Fakta dibalik Rencana Anies Gratidkan PBB Guru Hingga Mantan Presiden”

·         Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merilis aturan pembebasan PBB untuk sejumlah golongan, dari guru hingga mantan Presiden RI.

·         Lahirnya pergub 72 th 2019 ini, menimbang sebagi bentuk penghargaan atas jasa-jasa perjuangannya dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara

·         Pembebasan PBB ini tertulis di Bab II pasal 2. Dimana dalam pasal ini memuat oihak-pihak yang dapat memperolej pembebasan oajak. Dimana bunyi “pembebasan seluruhnya sebesar 100% atas PBB-P2 yang tertuang dapat dibentukan kepada wajib pajak” kemudian dalam pasal tersebut dilanjutkan wajib pajak yang bisa mendapatkannya

·         Pembebasan PBB ini juga harus memenuhi syarat untuk mendapatkan gratis PBB. Dimana dijelaskan pemberian pembebasan PBB ialah berdasarkan permohonan wajib pajak. “hal ini dijelaskan dalam pasal 3”

Opini:

·         Dengan adanya pembebasan PBB ini juga dapat mengurangi pendapatan daerah Jakarta dan juga otomatis mengurangi pendapatan negara. Sedangkan pajak merupakan salah satu pemasukan yang besar terhadap wilayah tersebut.

·         Terkait dengan nasin wajib pajak yang tidak bayar, namun mereka tidak dapat melakukan restitusi, menurut kami ini tidak adil. Karena mereka yang sudah bayar adalah mereka yang mempunyai itikad baik untuk membayar awal/lebih terkait dengan kewajibannya. Sedangkan yang masih belum bayar mereka malah digratiskan.

Diskusi Harian

“Hipmi: mahalnya tiket pesawat tidak baik untuk dunia usaha”

            Naiknya batas bawah harga tiket pesawat menyebabkan berbagai dampah bagi pemasukan daerah, pertama pada bidang bisnis. Dampaknya karena ongok yang ditanggung pengusaha menungkat lantaran mereka kerap melakukan dinas keluar kota. Dimana apabila biaya perjalanan meningkat maka kunjungan wisatawan domestic dapat menurun. Dan juga kenaikan tiket pesawat ini berdampak pada hunian hotel dan kunjungan pariwisata di daerah.

Opini:

            Kami setuju dengan pernyataan bahwa dampak mahalnya tiket pesawat tidak baik untuk dunia usaha.yaitu dengan diterapkannya tarif batas bawah menjadi 35% dan tarif batas atas. Yang merupakan kenaikkan sebesar 5% dibandingkan ketentuan peraturan menhub no. 14 th 2019. Hal ini menyebabkan terhambatnya perjalanan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha untuk mebuat kontrak kerja, menjalani kerja sama yang berbeda wilayah/kota.

Diskusi Harian

Selamati Gojek Decacorn, Jokowi: “kue” Ekonomi Digital US$ 27 miliar

            Memahami besarnya potensi bisnis disektor tekonologi dan internet di era modern membuat Nadiem Makarim berambisi menjadi pengusaha. Lewat perusahaan yang didirikannya yaitu PT. Gojek Indonesia. Dimana Go-Jek saat ini sudah menyandang sebagai decacorn atau startup yang memilik valuasi di atas US$ 10 miliar. Sebelumnya, Go-Jek sudah menyandang status sebagai unicorn atau startup dengan valuasi di atas US$ 1 miliar.

            Presiden Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Go-Jek yang menjadi startup Indonesia pertama yang masuk ke level decacorn. Jokowi berharap Go-Jek dan perusahaan startup Indonesia lainnya bisa terus berkembang dan merambah ke kancah dunia. Jokowi juga mengatakan bahwa ekonomu digital kedepan akan memberikan harapan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Opini:

            Kami mendukung berita tersebut dengan menyandang status decacorn untuk Go-Jek Indonesia memicu untuk perusahaan startup Indonesia untuk terus berkembang dang mengikuti jejak Go-Jek. Selain itu, berhasilnya Go-Jek menyandang status decacorn ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

            Hal ini dalam operasonalnya Go-Jek mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat dan berkenalan dengan UMKM. Sehinggqa jumlah pengangguran yang ada di Indonesia berkurang. Selain itu, dengan status Go-Jek sebagai decacorn mampu meningkatkan perekonomian negara. Semakin tingi pendapatan yang diterima oleh Go-Jek maka pemerintah menetapkan pajak pendapatan juga semakin besar. Dan dengan pendaptan Go-Jek yang besar, maka penghasilan tiap tenaga kerja juga akan meningkat. Dengan hal ini, maka konsumsi yang dilakukan oleh para tenaga kerja juga meningkat.

Diskusi Harian

“Tarif Ojol Rp. 2000/KM, Kemenhub: Driver Takut Sepi Penumpang”

            Tarif ojol telah siap direalisasikan, kemenhub menegaskan bahwa aturan tersebut sudah lengkap dan tidak ada yang berubah. Kemenhub punt tidak serta merta melepas tarif ini begitu saja, mereka akan melakukan pemantauan dan pengawalan. Hasilnya, akan digunakan untuk kebutuhan evaluasi pengaplikasian tarif baru ini. Dengan begitu, tarif ojol pun bisa naik atau turun sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan kemenhub.

Opini:

            Menurut pendapat kami, kami sengat tidak setuju dengan kenaikan tari ojek online karena enggunaan ojek online ini tidak hanya sekali dua kali. Di Indonesia perusahaan yang saat ini mempunyai omset terbesar yaitu grab dan gojek. Kenaikan tari ini berpotensi menurunkan permintaan komsumen hingga 71,12%. Karena kebanyakan dari para konsumen menempuh jarak rata-rata 8,8 km perhari. Sehingga dengan kenaikan tarif ojek online ini akan membuat pengeluarannya semakin besar. Didalam data penggunaan gojoek menunjukkan bahwa aplikasi tersebut dipakai secara aktif oleh 15 jt orang setiap minggu dan setiap bulan lebih dari 100 jt  transaksi. Dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah kaum pelajar seperti kami dan juga pekerja yang tidak menggunakan kendaranaan pribadi pasti bergantung pada ojek online setiap harinya. Omzet yang didapatkan perbulannya 3-4 juta. Namun, mengapa tarif ojek online terus menerus naik padahal mencukupi kebutuhan hidupnya lebih dari cukup. Belum lagi driver mendapatkan penghasilan dari system aplikasi para pengguna yang memberikan rating disetiap aplikasinya. Dan bahkan penghasilan tersebut bisa melebihi gaji PNS.

Diskusi Harian

Kemenkominfo Tak Dukung Usul Kemenhub Agar Alur Aplikator Ojol

            Kemenkominfo harusnya dukung usul kemenhub agar atur pengaturan yang jelas mengenai aplikator ojol, dengan pertimbangan:

1.      Keselamatan para pengguna aplikasi ojol yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.      Keselamatan pengguna sepeda motor dan kestandartan beserta kepemilikan suratnya

3.      Tidak hanya melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada para ojolnya tetapi harus diterapkan pada aturan yang jelas.

4.      Bukan tentang menanmba aturan baru, namun mempertegas aturannya agar ditaati oleh para ojol dengan bertanggung jawan atas keselamatan para penggunanya.

5.      Agar tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ojol maka perlu ditekannya aturan yang jelas.

6.      Aplikator yang memotong pendapatan biaya jasa ojol, harus jelas peruntukannya seperti apa dan untuk apa

7.      Yang diutamakan bukan hanya pendapatan yang layak untuk pengemudi ojol, tetapi juga keselamatan pengemudi dan juga penumpangnya.

Diskusi Harian

Kenaikan Gaji PNS 2019 Mulai Golongan I, II, III, dan IV

            Kenaikan gaji sebesar 5 persen ini diharapkan tetap menjadi cambuk agar PNS bisa bkerja lebij optimal.

“(soal kenaikan gaji) kami masih menuggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai petunjuk teknisnya,” jelas sekda DIY,Gatot Saptadi saat ditemui di kantornya, senis(1/4/2019).

Menurutnya, penyususan PMK ini membutuhkan waktu untuk disampaikan ke seleruh Pemda yang ada di Indonesia.

Hal ini karena masih akan dihitung oleh BKD terkait dengan kenaikan sesuai dengan golongannya.

“Yang penting PMK nanti ada dan diatur bagaimana mekanisme transfer dananya. Tinggal nanti BKD menentukan besatan kenaikan sesuai dengan golongan. Tunggu saja,” ujarnya.

Menurut Gatot, kenaikan gaji ini perlu disyukuri dan juga diapresiasi. Hal ini menjadi wujud pemerintah memperhatikan kesejahteraan PNS. Namun, mensyukuri saja tidak cukup, Gatot juga menegaskan ada upaya untuk peningkatan kinerja.

Meski demikian, Gatot belum mengetahui secara persis mengenai kenaikan itu apakah hanya gaji bulan april atau dirapel dari Januari hingga April.

Dia hanya menegaskan, seberapapun kenaikan gaji, pekerjaan dan kualitasnya harus meningkat. “Peningkatan penghasilan menjadi bagian supporting kerja lebih bagus. Memang lebih efektif juga ada tunjangan kinerja karena itu korelasi dengan kinerja. Kalau mundak (naik) kerja harus lebih baik,” urainya.

Keoala BKD DIY, Agus Supriyanto menjelaskan, jumlah PNS di DIY mencapai 12.000 PNS. Pencarian kenaikan gaji ini juga masih menungu peraturan pusat.

Kenaikan gahi 5 persen mulai berlaku setelah Presidaen Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Negeri Sipil.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan PNS, pemerintah memandang perlu menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil.

Pencarian kenaikan gaji ini berlaku untuk periode Januari-April. Embayaran kenaikan gaji 5% derapel dari awal tahun.

Dalam lapitan PP disebutkan sebagai berikut :

1.      Gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp 1.560.800 (sebelumnya Rp Rp 1.486.500)

2.      Gaji tertinggi PNS (golongan IV/2 massa kerja lebih dari 30 tahun) menjadi Rp 5.901.200 (sebelumnya Rp 5.620.300)

3.      Gaji PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun), kini gaji Rp 2.022.200 (sebelumnya Rp 1.926.000), tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi  Rp 3.820.000 (sebelumnya Rp 3.638.200)

4.      Gaji PNS Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp 2.579.400 (Sebelumnya Rp 2.456.700), tertinggi (III/d msa kerja 32 tahun) menjadi Rp 4.797.000 (sebelumnya Rp 4.568.000).

5.      Gaji PNS golongan

Argument:

Menurut kami kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji PNS tidak hanya sekedar memutuskan dalam waktu sehari dua hari namun sudah melalui banyak tahapan tahapan kajian layak tidaknya keputusan ini,  sehingga kami menilai pemerintah sangat tepat karena mengingat gaji PNS sudah lama tidak dinaikkan padahal kita ketahui bersama bahwa kontribusi PNS sudah cukup banyak yang dirasakan namun kesejahteraannya masih belum diperhatikan. Oleh karena itu, dengan kebijakan pemerintah untuk  menaikkan gaji PNS,  diharapkan kesejahteraan PNS meningkat dan mampu memberikan semangat bekerja kepada PNS untuk terus membangun negeri.

Diskusi Harian

Kenaikan Gaji PNS 2019 Mulai Golongan I, II,III,IV, Segini besaran Gajinya

            Kenaikan gaji para PNS sebesar 5% diharapkan tetap menhadu cambuk bagi agar PNS bisa bekerja lebih optimal. Selain itu dengan menaikkan gaji PNS diharapkan para pegawai negara terhindar dari korupsi karena gaji yang didapat kecil. Akan tetapi dengan kenaikan gaji PNS berpotensi akan membebani keuangan negara (APBN). Banyak masyarakat tidak setuju dengan kenikan gaji PNS karena rata-rata banyak PNS melakukan hal-hal negative seperti membolos saat bekerja seperti yang ditulis oleh beritagar.id, 33 PNS dipecat setelah membolos lebih dari 46 hari dan dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri (PDHTAPS). Pemerintah menaikkan gaji PNS akan tetapi masih banyak pegawai honorer belum mendapatkan gaji yang layak. Menurut Direktur Center Tor Budget Analysis Uchok Sky Khadafi yang dikutip dari bisnis.tempo.com, kenaikan gaji pokok pegawai negara sipil dapat membebankan APBN tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dari para PNS di Indonesia. Jika gaji PNS memang harus dinaikkan maka harus ada kenaikkan pelayanan dan kinerja dari PNS tersebut. Dan jika kenaikan gaji malah membuat PNS malas dan tidak komitmen dengan kode etik maka harus ada sanksi khusus yang sifatnya membuat efek jera bagi yang bersangkutan.

Diskusi Harian

Gaji ASN Naik 5% Tak Berdampak Signifikan bagi Pertumbuhan Ekonomi 2019

            ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai peerintah. ASN memiliki tingkat gaji yang berbeda sesuai dengan golongan atai jabatan. Pada tahun 2019 pasca pemilu pemerintah akan menaikkan gaji ASN sebesar 5%. Kenaikkan gaji ini dialokasikan sekitar 5 sampai 6 triliun dari APBN yang dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga ASN.

            Peningkatan konsumsi rumah tangga dapat meningkatkan PDB yang berkontribusi sebesar 55 sampai 56% yang berpengaruh pada kenaikan laju pertumbuhan ekonomi. Selain konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dalam pengalokasian dana APBN pada belanja pegawai juga berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi.

            Berdasarkan data-data yang telah disajikan diatas, menunjukkan kenaikan gaji ASN sebesar 5% berpengaruh pada laju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh oeningkatan konsumsi rumah tangga ASN.