Diskusi Harian Kelompok 8_Minggu ke 3

 

Pelaksanaan Diskusi   : Kamis, 30 April 2020 (13.00 – 16.00)

Kelompok                   : 8

Sumber                        :https://katadata.co.id/berita/2020/04/27/kemudahan-impor-dinilai-terlambat-pemerintah-perlu-lakukan-diplomasi

Judul Artikel               :

Kemudahan Impor Dinilai Terlambat, Pemerintah Perlu Lakukan Diplomasi

Agar relaksasi impor efektif, pemerintah disarankan melakukan diplomasi untuk mempermudah importasi karena banyak negara yang mengerem ekspor.

Meski pemerintah telah mengeluarkan aturan penyederhanaan izin impor kebutuhan bahan pangan pokok guna mengatasai dampak pandemi virus corona (Covid-19), pengamat menilai kebijakan yang diambil pemerintah telat dijalankan. Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkapkan, kebijakan relaksasi impor bahan baku yang telah ditetapkan pemerintah ini kurang efektif untuk memastikan ketersediaan pangan. Pasalnya, negara-negara lain juga mengamankan cadangan pangannya demi menghadapi pandemi Covid-19. Selama pandemi, sejumlah negara lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri ketimbang ekspor. Contohnya, Vietnam dan Thailand, yang merupakan pemasok utama beras dunia, tengah membatasi ekspor beras. Selain itu, importasi daging kerbau juga tengah menghadapi kendala lantaran negara produsen, India, tengah melakukan karantina wilayah (lockdown). "Relaksasi impor menjadi hal yang tidak mudah dalam kondisi saat ini. Kalau dibilang kebijakan ini telat, ya memang terlambat," kata Khudori kepada Katadata.co.id, Senin (27/4). Namun, ia menilai kondisi global belum menghadapi tekanan pada produksi pangan, melainkan permasalahan rantai pasok. Permasalahan ini ditimbulkan oleh sedikit terhambatnya pemrosesan pangan, logistik, dan transportasi seiring dengan adanya pembatasan aktivitas manusia. Agar relaksasi impor ini efektif, pemerintah harus turun tangan melakukan diplomasi antar pemerintah untuk mempermudah importasi. Pasalnya, sulit jika pemerintah hanya melonggarkan aturan, namun swasta harus jalan sendiri. (Baca: RI Impor Barang untuk Tangani Corona Rp 777 M, Terbesar dari Tiongkok) Pendapat sedikit berbeda dilontarkan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah. Menurutnya, kebijakan relaksasi pangan tergolong efektif untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Sebab, sejumlah pihak memperkirakan akan ada ancaman krisis pangan baru pada akhir tahun ini. Meski begitu, ia meminta pemerintah berhati-hati agar pangan yang diimpor tersebut tidak mengancam produksi petani. Selain itu, Rusli juga mengingatkan agar relaksasi ini dikawal, sehingga tidak menjadi ajang perburuan rente. Komoditas yang dirasa perlu mendapat relaksasi impor menurutnya, adalah komoditas gula dan beras. Seperti diketahui, harga gula pasir melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak awal tahun. Padahal, pemerintah telah membuka keran impor serta mengalihkan gula pabrik untuk kebutuhan konsumsi. Sementara, untuk beras diramalkan akan terjadi defisit stok akhir tahun, sehingga beras impor diperlukan untuk memenuhi konsumsi bulan September 2020 mendatang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan penataan dan penyederhanaan izin impor untuk kebutuhan bahan pangan pokok, cadangan pangan pemerintah, serta bahan baku dan penolong. Ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2020 yang diteken pada 8 April 2020. Penataan dan penyederhanaan izin ini dilakukan untuk mempercepat impor, demi menjaga ketersediaan barang konsumsi kebutuhan masyarakat yang terjangkau. Tujuan lainnya yang diharapkan tercapai adalah, menjaga keberlangsungan proses produksi industri yang memerlukan bahan baku dan/atau bahan penolong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil diskusi :

Tanggapan

1.      Kisnul :

“Menurut saya langkah yang dilakukan pemerintah sudah benar untuk melakukan relaksasi bawang putih, alhasil pada tgl 23 ada sekitar 28 rb ton. Relaksasi impor ini tentu hanya berlaku ditengah pandemi, diperkirakan relaksasi akan dihapuskan pada  31 mei 2020. Relaksasi impor dilakukan untuk tetap mempertahan kebutuhan pangan di negara Indonesia selama masa covid-19. Menurut saya pemerintah memang sedikit terlambat mengambil kebijakan dalam menerapkan relaksasi impor, karna saat ini negara negara akan mengurangi skala ekspornya untuk tetap memenuhi kebutuhan pangan di negaranya sendiri. Namun keterlambatan ini bisa dianggap wajar sebab dalam membuat kebijakan pemerintah tidak boleh tergesa gesa, dan dengan rencana matang sehingga nanti meminimalisir kemungkinan yang justru nantinya malah akan merugikan. Untuk mensiasati ini memang perlu melakukan diplomasi dengan negara pengimpor demi kelancaran relaksasi impor.”

2.      Fadhila :

“Saya setuju dengan pemerintah yang melakukan kebijakan relaksasi impor agar kebutuhan kita terpenuhi, meskipun pemerintah terkesan terlambat dalam hal tersebut, tapi pemerintah sudah melakukan hal terbaik agar tidak terjadi kelanggaan barang dan harga barang tidak melambung tinggi. Menurut saya pribadi, alasan pemerintah baru melakukan kebijakan relaksasi impor adalah mungkin karena pemerintah ingin melindungi umkm indonesia. Ditengah dampak seperti ini, industri indonesia megalami penurunan dan pemerintah menangani itu dengan cara memperketat impor. Namun tutupnya beberapa industri indonesia juga berdampak pada penurunan jumlah penawaran barang yang berakibat harga barang dipasaran menjadi tidak stabil. Oleh karena itu pemerintah mulai membuka kebijakan relaksasi impor. Tetapi karena negara yang biasanya mengimpor di indonesia sekarang banyak yang membatasi ekspornya karena lebih memilih memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, pemerintah indonesia diharapkan melakukan diplomasi agar setiap kebutuhan pokok kita menjadi terpenuhi dan tidak terjadi krisis.”

3.      Dani :

“dengan adanya kebijakan relaksasi di seluruh bidang ekonomi bukankah akan mempengaruhi cepat/melambatnya laju pertumbuhan perekonomian Indonesia pada 3-5 bulan kedepan?.”

4.      Roikha :

“Saya sangat menyayangkan kebijakan pemerintah yang dinilai terlambat untuk melakukan relaksasi import terhadap bahan pangan di Indonesia namun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali mengingat dengan adanya virus Covid 19 ini memang pemerintah tidak bisa Lebih leluasa untuk mendapatkan bahan pangan seperti sebelumnya karena beberapa negara juga mempertimbangkan untuk mengekspor bahan pangan ke luar negeri. Memang untuk sekarang  kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Pemerintah juga perlu untuk melakukan diplomasi agar bisa memenuhi kebutuhan bahan pangan dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk melakukan relaksasi impor agar harga tidak terus melonjak naik karena sekarang pendapatan masyarakat menurun drastistis dan dengan adanya relaksasi impor juga akan menambah pasokan bahan makan di dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi kelangkaan dan bisa menurunkan harga di pasar dan menjaga ketersediaan barang lebih terjangkau.”

 

Saran:

1.      Roikha :

“Nah memang pemerintah terlambat untuk menetapkan kebijakan ini. Namun pemerintah juga mencari cara agar tidak terjadi kelangkaan pangan, saya rasa dengan relaksasi impor ini cukup membantu untuk menurunkan harga dan pemerintah juga perlu melakukan diplomasi dengan negara lain agar bisa ekspor bahan makanan ke indonesia.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk artikel

Saat ini beberapa daerah di Indonesia mengalami krisis bahan pangan  sebagai dampak dari adanya virus covid 19. Beberapa kebutuhan bahan pangan diprediksi akan mengalami defisit diakhir tahun. Akibat dari menipisnya bahan pangan ini membuat harga bahan pangan melonjak naik seperti harga bawang dan gula. Saat ini pemerintah sulit sekali untuk mendapatkan pasokan bahan pangan karena beberapa negara menerapkan sistem lockdown dan banyak negara yang memilih untuk menyediakan kebutuhan bahan pangan mereka sendiri dibanding mengeksporkan bahan pangan mereka, maka dari itu pemerintah perlu untuk melakukan diplomasi dengan berbagai negara agar mengekspor bahan pangan mereka untuk bisa masuk ke Indonesia.

Pemerintah perlu untuk melakukan diplomasi dengan berbagai negara dan melakukan relaksasi impor untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan di Indonesia, meski tidak mudah karena kondisi saat ini yang membuat banyak negara juga melakukan pembatasan impor barang. Seperti Vietnam dan Thailand misalnya yang merupakan pemasok utama beras dunia juga Tengah membatasi ekspor beras Selain itu beberapa negara juga mengalami kendala untuk mengekspor karena adanya kebijakan karantina wilayah (Lockdown). Pemerintah juga harus turun tangan untuk melakukan diplomasi dengan beberapa negara untuk mempermudah importasi

Adanya covid 19 ini membuat pemerintah kalang kabut karena dampak dari virus tersebut sangat besar dan membuat kerugian di berbagai sektor. Banyak UMKM tutup karena minimnya pemasukan dan mahalnya bahan baku yang diperlukan. Banyak pabrik-pabrik juga mengeluhkan tentang sulitnya mendapatkan bahan baku karena izin impor terlambat. Banyak pabrik yang melakukan PHK besar-besaran sehingga banyak masyarakat yang menganggur ditambah lagi dengan harga bahan pangan yang terus melonjak naik yang membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Banyaknya pengangguran seperti beberapa orang didaerah penulis yang tidak mendapat penghasilan dan banyak juga yang mengganggur.

Pemerintah perlu untuk melakukan relaksasi impor dan menguatkan diplomasi kepada beberapa negara untuk bersedia mengekspor bahan pangan mereka ke dalam negeri dalam waktu dekat ini karena dikhawatirkan akan terjadi kenaikan harga bahan pangan akibat ketersediaan bahan pangan dalam negeri yang semakin menipis. berbagai peraturan baru diberlakukan untuk memudahkan masuknya barang kebutuhan masyarakat  ke dalam negeri seperti Kemenkeu yang mengeluarkan PMK 34 tahun 2020 untuk menambah kemudahan dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak mendapatkan barang impor untuk penanggulangan Covid-19 dengan fasilitas kepabeanan dan perpajakan. Fasilitas yang diberikan antara lain, pembebasan bea masuk dan/atau cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan (Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan pembebasan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan penataan dan penyederhanaan izin impor untuk kebutuhan bahan pangan pokok, cadangan pangan pemerintah, serta bahan baku dan penolong. Ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2020 yang diteken pada 8 April 2020. Meski kebijakan pemerintah tersebut dinilai terlambat namun itu lebih baik dibanding tidak sama sekali.

Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut diharapkan mampu menarik minat importir untuk mengirim bahan pangan mereka ke Indonesia. Diharapkan kebijakan tersebut nantinya mampu menekan harga bahan pangan yang melonjak naik. Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut diharapkan dapat mempercepat impor dan menjaga keberlangsungan proses produksi industri yang memerlukan bahan baku.

 

 

 

Diskusi Harian Kelompok 7_Minggu ke 3

 

 

Diskusi Berita Kamis, 30April 2020

Link : https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200430070619-20-498688/karawang-akan-terapkan-psbb-6-mei

 

Isi berita :

Jakarta, CNN Indonesia -- Kabupaten Karawang bakal menyusul sejumlah wilayah lain di Provinsi Jawa Barat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah lebih penyebaran virus corona (Covid-19).

Keputusan itu diambil usai dirinya mengikuti konferensi video dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil pada Rabu (29/4).

"Intinya kami setuju Karawang berlakukan PSBB. Di Karawang sendiri angka kesembuhan pasien positif covid-19 mencapai 53,7 persen dari total jumlah, sampai hari ini ada 100 kasus Covid-19," ujar Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (29/4) malam.

Dalam keterangan resmi yang sama, Sekda Karawang, Acep Jamhuri menambahkan,  pemberlakuan PSBB di Karawang akan diterapkan mulai Rabu depan.

"Setelah vidcon dengan Pak Gubernur, saya langsung pimpin rapat untuk merencanakan dan mengarahkan sosialiasi PSBB. Sebelumnya kan kita hanya menyepakati soal pemberlakukan pola yang mirip PSBB. Tapi karena ini arahan Gubernur untuk seluruh daerah Jabar agar PSBB, mau tidak mau Karawang harus PSBB," ungkap Acep.

Lintasan Pemudik

Cellica menyatakan Karawang perlu menerapkan PSBB karena menjadi langganan singgah pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ada dua jalur di Kabupaten Karawang yang kerap dilalui pemudik: Jalur Utara yang berbatasan antara Pabayuran-Tanjung Pura. dan jalur Selatan yaitu Teluk Jambe Barat alternatif Kalimalang.

"Para pemudik itu dari kemarin ada yang ketahuan mampir dan singgah di Karawang. Ini yang menjadi penting bagi kami untuk memberlakukan PSBB," ucap Cellica.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang, Fitra Hergyana mengatakan pihaknya saat ini tengah menggodok formula penerapan PSBB di Kabupaten Karawang dengan melibatkan aparat TNI dan Polri.

Ia menerangkan penerapan PSBB di Kabupaten Karawang diputuskan setelah pihaknya berdiskusi dengan 17 kepala daerah lain se-Jawa Barat yang menginginkan PSBB. Keputusan itu lalu disampaikan langsung ke Gubernur Jabar lewat video confrenc.

"Pertimbangan gubernur karena efektivitas kajian PSBB di sejumlah daerah yang mampu menekan angka penyebaran Covid-19. Sehingga Pak Gubernur menyepakati untuk pelaksanaan PSBB di 17 daerah di Jawa Barat," ujarnya.

Data terakhir per Rabu (29/4), mengutip akun Instagram Diskominfo Karawang, jumlah kasus positif di daerah itu sebanyak 100 kasus. Dari jumlah tersebut, delapan orang meninggal dunia, 56 orang dinyatakan sembuh.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil sebelumnya sepakat bakal mengajukan PSBB hingga tingkat provinsi untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Hal ini tak lepas dari masih ada 17 daerah di Jabar yang belum menerapkan PSBB.

"Saya simpulkan bahwa kita menyepakati PSBB provinsi," kata Ridwan, sapaan akrabnya, dalam rapat koordinasi (rakor) via video conference bersama 17 bupati/wali kota di Jabar, Rabu (29/4). (thr)

 

 

Rangkuman hasil diskusi :

            Kabupaten Karawang akan menyusul untu menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah lebih penyebaran virus corona (Covid-19). Keputusan itu diambil oleh bupati Karawang seusai dirinya mengikuti konferensi video dengan Gubernur Jawa Barat, 29 april kemarin. Langkah yang diambil Kabupaten Karawang ini sangat tepat, karena penerapan PSBB untuk daerah dengan dampak angka kasus positif tinggi merupakan langkah efektif, sesuai dengan efektivitas kajian PSBB di sejumlah daerah yang mampu menekan angka penyebaran Covid-19. Masyarakat juga harus turut serta dalam upaya penertiban PSBB, mengingat beberapa  kasus masyarakat yang datang dari luar negeri atau luar kota tetapi mereka tidak jujur atau menyembunyikan riwayat perjalanannya, padahal kemungkinan bisa saja mereka membawa Covid-19, bahkan ada pasien-pasien positif yang kabur dari ruang isolasi. Oleh karena itu, sosialisasi preventif dan represif  mengenai PSBB dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 perlu lebih ditekankan. Selain itu, dalam penerapan PSBB pemerintah harus memperhatikan masyarakat menengah kebawah yang terkena dampaknya. Bantuan bagi mereka yang membutuhkan harus diupayakan menggunakan basis data supaya tepat sasaran, serta kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan.

 

Diskusi Harian Kelompok 6_Minggu ke 3

 

Link: https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/29/pasca-covid-19-bi-jatim-optimistis-perekonomian-jatim-mampu-pulih

Pasca Covid-19, BI Jatim Optimistis Perekonomian Jatim Mampu Pulih

Rabu, 29 April 2020

SURYA.co.id | SURABAYA - Bank Indonesia (BI) Jatim optimistis perekonomian Jawa Timur mampu pulih pascawabah Covid-19. Hal ini sejalan dengan respon penanganan Covid-19 dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat.

Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia  2020 diprakirakan mengalami kontraksi akibat adanya Covid-19 dan diperkirakan kembali tumbuh tinggi pada 2021 (V-shape Recovery).

Hasil positif sejumlah bauran kebijakan yang ditempuh banyak negara di 2020 dalam menghadapi pandemi Covid-19 termasuk Indonesia.

“Untuk itu BI Jatim mendorong pula optimisme perekonomian Jawa Timur yang akan recovery yang lebih cepat, sejalan dengan respon penanganan Covid-19 dari berbagai pihak, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta dukungan masyarakat secara umum,” ujar Kepala Perwakilan (KPw BI) Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah saat teleconference bersama media, Selasa (28/04/2020).

Menurut Difi, apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah meresmikan Lumbung Pangan Jatim sebagai bentuk upaya untuk memastikan tersedianya pasokan pangan strategis dengan harga yang stabil.

“Melalui layanan yang sesuai protokol Covid-19, serta dapat diakses secara online, Lumbung Pangan Jatim mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pangan strategis masyarakat Jawa Timur,” harapnya.

BI Provinsi Jawa Timur juga terus berupaya untuk mendorong sektor rill (UMKM dan Pesantren) melalui peningkatan kapasitas secara digital. Beberapa pelatihan terus dilakukan secara digital agar UMKM mampu bertahan selama pandemi Covid-19.

“Melalui pelatihan tersebut mencakup kemampuan adaptasi produksi (shifting) usaha, hingga digital marketing untuk memperluas jangkauan penjualan produk UMKM,” tuturnya.

BI Provinsi Jawa Timur juga akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan otoritas terkait dalam menempuh langkah-langkah kolektif untuk melakukan pemantauan. "Asesmen dan mitigasi implikasi penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas ekonomi di Jawa Timur,” imbuhnya.

Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Harmanta menambahkan, Optimisme tersebut didukung dengan hasil asesmen IMF yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020.

“Diprakirakan akan mengalami kontraksi sebesar -3% (yoy), namun diperkirakan akan kembali tumbuh tinggi sebesar 5,8% di tahun 202,” ujar Harmanta.

Dujelaskan Harmanta, di sisi lain kondisi inflasi juga relatif stabil dan terjaga dalam rentang target inflasi nasional yakni 3±1%. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

“Pada level Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi komoditas pangan strategis di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala BEsar (PSBB) di sejumlah wilayah,” ungkap Harmanta.

Hasil Diskusi:

Bank Indonesia (BI) Jawa Timur (Jatim) optimistis perekonomian Jatim akan segera pulih pasca wabah COVID-19. Apalagi banyak negara, termasuk Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam menghadapi penyebaran virus asal Wuhan, China tersebut. hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi akibat COVID-19. Ekonomi diprediksi kembali tumbuh tinggi pada tahun 2021. Yang mana saat ini, kondisi inflasi juga relatif stabil dan terjaga dalam rentang target inflasi nasional yakni 3±1 persen. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi pangan di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Brsar (PSBB) di sejumlah wilayah.

Oleh sebab itu, untuk saat ini BI jatim harus kan bersinergi dengan Pemprov Jatim dan otoritas terkait dalam melakukan pemantauan, asesmen dan mitigasi dampak COVID-19 terhadap stabilitas ekonomi di Jatim. "Kami juga terus berupaya untuk mendorong sektor riil (UMKM dan Pesantren) melalui peningkatan kapasitas secara digital. Beberapa pelatihan terus dilakukan secara digital agar UMKM mampu bertahan selama pandemi Covid-19.

Diskusi Harian Kelompok 5_Minggu ke 3

 

REVIEW ARTIKEL BERITA

Rabu, 13 Mei 2020 (Pagi)

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL BERJALAN SAMPAI TAHUN DEPAN, INI FOKUS PEMERINTAH

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengimplementasikan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tahun ini hingga tahun depan. Ini, berjalan pararel dengan penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) terhadap di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan program pemulihan ekonomi nasional akan akan berlangsung hingga 2021. Dengan demikian, kebijakan ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal di tahun 2021 akan berfokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus upaya reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi jangka menengah-panjang. 

Dengan perspektif tersebut maka kebijakan fiskal tahun 2021 mengangkat tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.” Tema ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. 

“Fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana. Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DRI RI Tahun Sidang 2019-2020, Selasa (12/5). 

Di sisi lain, pemerintah juga sedang dan akan melakukan langkah pemulihan ekonomi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Perppu 1/2020 ini mencakup pemulihan ekonomi melalui belanja negara, penempatan dana pemerintah, penjaminan, dan penanaman modal negara.

“Sementara proses pemulihan ekonomi terus diupayakan dan akan berlangsung, Indonesia perlu melakukan reformasi untuk keluar dari Middle Income Trap melalui peningkatan produktivitas dan daya saing,” ujar Sri Mulyani.

Hal tersebut dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas, Indonesia masih perlu terus memperbaiki gap infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi. 

Di sisi daya saing, banyak hal yang masih perlu dibenahi, antara lain iklim usaha yang kurang kondusif untuk investasi, birokrasi dan regulasi yang belum efisien, serta high cost economy yang menghambat daya saing ekspor. Terkait hal ini, kualitas SDM atau tenaga kerja selalu menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia. 

Sebelumnya, Menkeu bilang ketidakpastian yang tinggi mengharuskan pemerintah untuk mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan. Makanya program pemulihan ekonomi nasional akan dimulai sejak tahun ini.

Menurutnya pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 yang hanya sebesar 2,97% menunjukkan telah terjadi koreksi yang cukup tajam. Hal ini mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang tahun 2020. Artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3% menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi 0,4%. 

“Untuk itu, langkah dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi harus terus diperkuat dan dilaksanakan dengan efektif agar pemburukan lebih lanjut dapat diminimalkan,” kata Menkeu. 

Menkeu menyadari, pemulihan kesehatan adalah prioritas dan prasyarat terjadinya pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2020 dilakukan refocusing dan realokasi untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu penanganan kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi.

 

 

Link berita:

https://nasional.kontan.co.id/news/program-pemulihan-ekonomi-nasional-berjalan-sampai-tahun-depan-ini-fokus-pemerintah?page=2

 

 

 

 

 

Tanggapan:

1.      Galang

Mengenai artikel di atas, saya sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah di atas pandemi covid-19 ini, yakni pemfokusan pada kesehatan, sosial, dan ekonomi. Memang, ketiga aspek tersebut sudah menjadi yang paling penting harus di-handle pemerintah dalam menjalani situasi pandemi saat ini. Sesuai tingkatan prioritasnya, kesehatan adalah fokus pertama pemerintah di tahun ini, segelontoran dana harus disiapkan dengan baik untuk memfasilitasi tenaga medis yang sebagai garda terdepan dalam memerangi pandemi ini, refocusing dan realokasi APBN ialah langkah yang tepat untuk menggelontorkan dana selain dana bantuan maupun pinjaman dari pihak luar. Selanjutnya, pada tingkatan kedua pemerintah akan berfokus pada dampak sosial yang timbul dari pandemi covid-19 ini, yakni melindungi masyarakat miskin dan rentan, disini saya menangkap bahwasannya pemerintah akan lebih melakukan proteksi pada masyarakat dengan pendapatan ke bawah, misal dengan cara pemberian bantuan sembako yang telah dilakukan pemda setempat, termasuk Kota Kediri. Ketiga, fokus pemerintah dihadapkan pada aspek ekonomi, iya, selain pemerintah harus berfokus pada aspek kesehatan dan sosial, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi negara, pemerintah juga tetap harus menstabilkan kondisi ekonomi di tengah pandemi, salah satu tipe kebijkan yang diambil pemerintah saat ini adalah progam pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang berfokus pada permasalahan ekonomi menengah - panjang. Disamping itu juga pemerintah mengambil kebijakan lain yang tertuang dalam Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Namun, disamping implementasi dua hal tersebut, kian kini pemerintah masih menghadapi kendala berupa peningkatan produktivitas dalam menompang dua kebijakan tersebut, yakni kurangnya jauh infrastruktur dan teknologi. Dalam hal daya saing,  iklim usaha yang kurang kondusif untuk investasi, birokrasi dan regulasi yang belum efisien, serta high cost economy yang menghambat daya saing ekspor juga menjadi bahan PR yang harus dikerjakan pemerintah, salah satunya dengan peningkatan SDM masyarakat Indonesia. Untuk itu, peran utama generasi milenial diharapkan dapat menjadi andil bagian dalam menciptakan progam pemulihan nasional (PEN) ini melalui gagasan inovatif generasi Y ini.

 

 

2.      Mila Aga

Dengan mengangkat tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi” untuk pemulihan ekonomi nasional, apakah program tersebut dapat berjalan dengan baik. Jika menilik lebih jauh  kondisi pasca terjadinya covid 19 tentu tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mewujudkan program tersebut. Dikarenakan masih banyak hal yang masih dalam tahap pemulihan pacsa pandemi covid. Selain itu pemerintah juga menyebutkan bahwa fokus pemulihan akan dilakukan pada bidang Industri, Pariwisata dan Investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana, yang mana program tersebut terlalu muluk untuk dilakukan.

Seharusnya pemerintah melakukan tindakan pemulihan dengan fokus terhadap salah satu bidang terlebih dahulu agar lebih terfokus dalam penangannya. Baru setelah satu bidang dapat terselesaikan pemerintah dapat menangani bidang yang lain. Karena jika semua bidang diatur secara bersamaan bukan tidak mungkin program yang telah direncanakan akan tidak berjalan sesuai harapan.

3.      Ahmad Busyro

Melihat dari kompleksitas dampak pandemi COVID-19 saya sangat setuju dengan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat multisektor. Hal ini menandakan bahwasanya pemerintah telah menyadari betul urgensi penanggulangan dampak pandemi ini dalam berbagai sektor yang ada. Dampak yang langsung dan tidak langsung selama ini telah mengakibatkan efek berantai yang bersifat lintas sektor, yakni berawal dari isu kesehatan yang yang menyebabkan kepanikan dalam kehidupan sosial maupun perekonomian, bahkan dengan segala kebijakan yang ada memunculkan kondisi normal baru dalam keseharian masyarakat tidak hanya saat ini bahkan kedepannya. Maka dari itu tindakan penanggulangan yang dilakukan sangatlah tepat apabila langsung menargetkan di sektor-sektor vital sekaligus. Karena apabila penanggulangan tidak dilakukan secara sekaligus maka tidak bisa dipungkiri resiko semakin memburuknya dampak pada sektor terkait akan semakin cepat pula sehingga upaya penanggulangan pun tidaklah efisien. Di sisi lain, penguatan terhadap sektor-sektor tertentu perlu dilakukan sebagai upaya lanjutan dalam penanggulangan bencana ini. Setelah dilakukannya pemulihan, maka barulah upaya penguatan bisa dilakukan sebagai upaya antisipatif akan situasi serupa serta peningkatan ketahanan nasional.

 

 

4.      Yohana

Menurut pemahaman saya tentang artikel tersebut langkah pemerintah sudah tepat dengan memprioritaskan pemulihan kesehatan karena hal tersebut adalah prasyarat terjadinya pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2020 dilakukan refocusing dan realokasi untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu penanganan kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Saya juga setuju dengan Mila, ketika pemerintah melakukan pemulihan aktivitas ekonomi pemerintah harus fokus terhadap satu bidang dahulu sehingga penanganannya dapat maksimal. Setelah itu pemerintah bisa menangani bidang lainnya.

Diskusi Harian Kelompok 4_Minggu ke 3

 

Link: https://www.batamnews.co.id/berita-62019-wabah-covid19-berpotensi-giring-singapura-ke-resesi-ekonomi.html

 

Wabah Covid-19 Berpotensi Giring Singapura ke Resesi Ekonomi

 

 Selasa 28 April 2020, 14:48 WIB

 

Singapura - Wabah Covid-19 berpotensi menggiring Singapura ke jurang resesi ekonomi. Pengangguran, upah rendah dan ketidakpastian kapan krisis berakhir diperkirakan bisa terjadi.

Bank Sentral Singapura memperingatkan hal ini bergantung pada bagaimana pandemi berkembang dan kemanjuran respon kebijakan di seluruh dunia, demikian dikutip Batamnews dari Channel News Asia, Selasa (28/4/2020).

Pertumbuhan ekonomi Singapura bahkan bisa turun di bawah kisaran perkiraan -4 hingga -1 persen untuk mencatat kontraksi terburuknya, kata Otoritas Moneter Singapura (MAS) ) dalam tinjauan ekonomi makro setengah tahunan terbaru.

Sebagai perbandingan, resesi terburuk Singapura sejauh ini adalah selama Krisis Keuangan Asia pada tahun 1998, ketika ekonomi berkontraksi 2,2 persen. 

Pertumbuhan ekonomi setahun penuh datang pada 0,1 persen selama krisis keuangan global pada 2009 dan menyusut 1,1 persen selama kegagalan dotcom pada 2001.

"Ekonomi Singapura akan memasuki resesi tahun ini," kata MAS dalam laporan setebal 132 halaman.

“Pada saat ini masih ada ketidakpastian yang signifikan atas keparahan penurunan, serta pemulihan akhirnya. Materialisasi risiko penurunan, yang sebagian besar tergantung pada arah yang diambil oleh pandemi dan kemanjuran respons kebijakan di seluruh dunia, dapat menjangkau pada hasil pertumbuhan di Singapura di bawah kisaran perkiraan,” tambahnya.

Prognosis yang suram datang karena Singapura adalah gelombang dari wabah Covid-19. Hingga saat ini, hampir 15.000 orang di Singapura telah terinfeksi penyakit ini dan empat belas orang telah meninggal. Hampir 85 persen dari infeksi ini terkait dengan asrama pekerja asing.

Singapura sedang melalui periode "pemutus sirkuit" untuk membendung penyebaran Covid-19. Periode awalnya dijadwalkan berakhir pada 4 Mei tetapi telah diperpanjang hingga 1 Juni.

Semua tempat kerja yang tidak penting telah ditutup dan penduduk diberitahu untuk tidak meninggalkan rumah mereka kecuali membeli makanan dan bahan makanan atau berolahraga sendirian di lingkungan tersebut.

 

Hasil Diskusi:

Melorotnya perdagangan global telah menimpa sektor manufaktur Singapura yang bergantung pada ekspor, sementara aktivitas industri konstruksi mandek dan para peritel menyaksikan jatuhnya taraf penjualan dalam laju ekstra cepat. Sehingga keadaan tersebut membawa ekonomi Singapura untuk menuju resesi ekonomi. oleh sebab itu, hal pertama yang dilakukan pemerintah singapuran untuk menggulangi masalah ini yaitu Singapura mulai mengendurkan lockdown, atau yang dikenal dengan Circuit Breaker, pada 1 Juni. Hal ini diharpkan pertumbuhan ekonomi bisa  memasuki fase dua pembukaan kembali ekonomi pada 19 Juni, yang memungkinkan sebagian besar toko dan restoran mulai membuka lagi bisnis mereka walau aturan pembatasan sosial masih berlaku. Sehingga bisa jadi, benteng untuk menanggulangi terjadinya dampak buruk akibat resesi

 

Diskusi Harian Kelompok 3_Minggu ke 3

 

Rangkuman Pembahasan Berita Piket Kspe Selasa Pagi

Berita : https://asiatoday.id/read/indonesia-ajukan-permintaan-utang-ke-isdb-senilai-rp385-triliun

 

Indonesia Ajukan Permintaan Utang ke IsDB Senilai Rp3,85 Triliun

 

 ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan permintaan utang kepada Islamic Development Bank (IsDB) untuk mendanai penanganan wabah coronavirus (Covid-19).

Sejauh ini, Sri Mulyani dan Presiden IsDB Bandar Hajjar masih dalam proses negosiasi.

Sri Mulyani menjelaskan, proses negosiasi dana emergensi covid-19 dari IsDB itu berkisar antara USD200 juta atau setara Rp3,08 triliun hingga USD250 juta atau setara Rp3,85 triliun.

 “Bandar Hajjar menjelaskan IsDB berencana mendukung anggota IsDB menghadapi wabah pandemik covid-19 bersama lembaga multilateral lain yaitu World Bank dan AIIB (Bank Pembiayaan Infrastruktur Asia),” jelas Sri Mulyani dalam keterangan tertulis di akun instagram resminya, Senin (27/4/2020).

Menurut Sri Mulyani, proses negosiasi dengan Bandar Hajjar dilakukan dengan pertemuan melalui video konferensi.

Dalam proses negosiasi tersebut, Sri menjelaskan langkah-langkah dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi wabah covid-19.

 “Saya menjelaskan langkah-langkah dan policy pemerintahan dalam menghadapi covid-19 di bidang kesehatan, bantuan sosial, dan bantuan untuk dunia usaha, terutama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah),” urainya.

IsDB bersama Bank Dunia dan Bank Pembiayaan Infrastruktur Asia (AIIB) bekerja sama melawan penyebaran covid-19 dengan memberikan dana bantuan kepada negara-negara anggota IsDB. Dana emergensi yang digelontorkan merupakan langkah IsDB dalam program 3R, yakni Respons, Restore, dan Restart.

Sebelumnya pemerintah telah menyatakan pembiayaan dari lembaga multilateral bukan langkah prioritas dalam penanganan pandemi covid-19. Langkah utama pemerintah adalah dengan realokasi belanja APBN dan penerbitan surat utang.

Hingga saat ini pemerintah sudah mengalokasikan sebanyak Rp438,3 triliun dalam tiga paket stimulus. Secara rinci, paket stimulus I dianggarankan sebanyak Rp10,3 triliun, paket stimulus II sebesar Rp22,9 triliun, dan paket stimulus III sebesar Rp405,1 triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan stimulus tersebut, pemerintah menggunakan sejumlah sumber pembiayaan anggaran. Di antaranya menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dana abadi, hingga dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, pemerintah juga mendapatkan tambahan dana dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. (ATN)

 

 

Hasil Diskusi:

 Pengajuan permintaan utang ke ISDB oleh Sri Mulyani mengundang pro dan kontra. Kontra pastinya menambah utang negara yang semakin membengkak dan bisa dikatakan belum tentu juga bisa dibayarkan karena faktor kondisi pada pandemi covid-19 ini. Mengambil kebijakan untuk utang oleh negara mungkin adalah langkah terbaik dan cepat agar negara mendapatkan dana yang cukup untuk penanganan covid-19. Seperti diketahui juga bahwa alat kesehatan di Indonesia masih kurang dan untuk mencukupi kita harus impor dan itu tidak murah, kemudian kelangkaan APD dan penimbunan masker oleh orang yang tidak bertanggungjawab harus cepat ditangani pemerintah agar tenaga medis dan masyarakat aman. Namun juga sudah dijelaskan bahwa utang bisa dibilang langkah terakhir untuk mendapatkan dana sebelumnya Sri Mulyani selaku menteri keuangan telah mengotak-atik dana pemerintah dari segi manapun. Salah satunya yaitu mengotak-atik anggaran (yang awalnya ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi) sehingga pembiayaan utang tidak terlalu besar. Pengajuan utang termasuk keputusan yang baik bila sudah dalam kondisi pandemi yang masih terus bertambah jumlah positifnya saat ini, Sri Mulyani tentu sudah merencanakan hal ini dengan matang agar dapat mengatasi ekonomi Indonesia yang terpuruk karena hampir semua wilayah melakukan Social Distancing yang berimbas kepada perusahaan termasuk UMKM ( Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Salah satu alasan yang menyebabkan Indonesia masih kekurangan dana bisa dibilang karena selain untuk kesehatan, dana tersebut juga digunakan untuk bansos dan bantuan kepada UMKM agar mereka-mereka yang bergantung pada penghasilan harian tetap makan atau dapat menghidupi keluarga mereka. Sebelum melakukan negosiasi utang kepada Islamic Development Bank ini, pemerintah juga sudah berupaya untuk mengatasi ekonomi ini agar tidak terpuruk parah. Hal tersebut untuk kesejahteraan rakyat termasuk pangan agar rakyat tidak kesulitan jika tiba tiba harga melambung seperti beberapa minggu yang lalu seperti gula yang tiba tiba naik harganya.

 

 

Diskusi Harian Kelompok 2_Minggu ke 3

 Senin, 27 April 2020 Piket Siang

Pengunduran diri dua Staf Khusus Presiden, Adamas Belva Devara dan Andi Taufan, dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan masalah dugaan konflik kepentingan.

https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/24/16411421/tii-mundurnya-dua-stafsus-presiden-tak-cukup-selesaikan-dugaan-konflik 

Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola mengatakan, pengunduran diri Belva dan Taufan harus dilanjutkan dengan evaluasi terhadap keberadaan stafsus oleh Presiden Joko Widodo. "Menurut kami tentu niat baik saja tidak cukup. Presiden harus mengevaluasi aturan seputar stafsus, terutama menegaskan bahwa tiap yang dipilih harus mundur dari jabatan lainnya," kata Alvin kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2020). Menurut Alvin, kehadiran stafsus muda yang dipilih Presiden saat ini hanya bentuk akomodasi politik. Apalagi mereka tidak diwajibkan mundur dari jabatan di perusahaannya. "Tidak ada benar-benar kewenangan konkret yang dimiliki oleh stafsus, sehingga saran kami posisi stafsus perlu ditinjau ulang bahkan dihilangkan mengingat cost-nya yang tidak sedikit," kata dia.

Alvin menambahkan, stafsus yang telah mengundurkan diri pun harus tetap mempertanggungjawabkan dugaan potensi konflik kepentingan yang dilakukan stafsus tersebut. Ia mencontohkan terkait terpilihnya perusahaan milik Belva, Ruangguru, sebagai salah satu mitra program Kartu Prakerja milik pemerintah. "Stafsus yang sudah mundur perlu membuka data, proses, dan mekanisme lelang yang sudah dilalui bersama lembaga pengadaan terkait agar transparan karena dari penelusuran kami proses lelang berjalan cukup tertutup," kata Alvin. Seperti diberitakan, dua staf khusus presiden Adamas Belva Devara dan Andi Taufan Garuda Putra telah mengundurkan diri setelah keduanya diduga terlibat konflik kepentingan. Belva mengundurkan diri dari posisi staf khusus presiden berkaitan dengan terpilihnya Ruang Guru sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Sementara, Taufan mundur setelah muncul polemik surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditandatanganinya kepada para camat se-Indonesia. Dalam surat bertanggal 1 April itu, Taufan meminta camat mendukung petugas lapangan Amartha yang akan turut memberikan edukasi kepada masyarakat di desa terkait Covid-19.

Penulis : Ardito Ramadhan

Editor: Kristian Erdianto

Kesimpulan Hasil Diskusi

Dari kelompok kami menanggapi hal ini, kelompok kami setuju apabila Alvin menaruh curiga terhadap stafsus yang mengudurkan diri dari jabatannya, karena sebelumnya stafsus ini adalah pilihan presiden, dan anggota stafsus millenial yang ditunjuk ini tidak berhenti dari jabatan di perusahaan yang ia pimpin,  padahal seharusnya pihak yang terpilih menjadi stafsus haruslah mundur dari jabatan lainnya, karena dikhawatirkan terdapat oknum yang memanfaatkan posisi ini untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan setelah tujuannya tercapai baru dia mengundurkan diri, dan hal tersebut bukan tidak mungkin untuk. Kedua stafsus harus memberi klarifikasi atas tindakan tersebut dengan membuka data, proses, dan mekanisme lelang yang sudah dilalui bersama lembaga pengadaan terkait agar transparan, jika tidak mereka akan semakin dicurigai bahwa memang ada kepentingan lainnya.