Selasa, 28 April 2020

Diskusi Harian Kelompok 5_Minggu ke 3

 

REVIEW ARTIKEL BERITA

Rabu, 13 Mei 2020 (Pagi)


PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL BERJALAN SAMPAI TAHUN DEPAN, INI FOKUS PEMERINTAH

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengimplementasikan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tahun ini hingga tahun depan. Ini, berjalan pararel dengan penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) terhadap di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan program pemulihan ekonomi nasional akan akan berlangsung hingga 2021. Dengan demikian, kebijakan ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal di tahun 2021 akan berfokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus upaya reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi jangka menengah-panjang. 

Dengan perspektif tersebut maka kebijakan fiskal tahun 2021 mengangkat tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.” Tema ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. 

“Fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana. Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DRI RI Tahun Sidang 2019-2020, Selasa (12/5). 

Di sisi lain, pemerintah juga sedang dan akan melakukan langkah pemulihan ekonomi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Perppu 1/2020 ini mencakup pemulihan ekonomi melalui belanja negara, penempatan dana pemerintah, penjaminan, dan penanaman modal negara.

“Sementara proses pemulihan ekonomi terus diupayakan dan akan berlangsung, Indonesia perlu melakukan reformasi untuk keluar dari Middle Income Trap melalui peningkatan produktivitas dan daya saing,” ujar Sri Mulyani.

Hal tersebut dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas, Indonesia masih perlu terus memperbaiki gap infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi. 

Di sisi daya saing, banyak hal yang masih perlu dibenahi, antara lain iklim usaha yang kurang kondusif untuk investasi, birokrasi dan regulasi yang belum efisien, serta high cost economy yang menghambat daya saing ekspor. Terkait hal ini, kualitas SDM atau tenaga kerja selalu menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia. 

Sebelumnya, Menkeu bilang ketidakpastian yang tinggi mengharuskan pemerintah untuk mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan. Makanya program pemulihan ekonomi nasional akan dimulai sejak tahun ini.

Menurutnya pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 yang hanya sebesar 2,97% menunjukkan telah terjadi koreksi yang cukup tajam. Hal ini mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang tahun 2020. Artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3% menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi 0,4%. 

“Untuk itu, langkah dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi harus terus diperkuat dan dilaksanakan dengan efektif agar pemburukan lebih lanjut dapat diminimalkan,” kata Menkeu. 

Menkeu menyadari, pemulihan kesehatan adalah prioritas dan prasyarat terjadinya pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2020 dilakukan refocusing dan realokasi untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu penanganan kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi.

 

 

Link berita:

https://nasional.kontan.co.id/news/program-pemulihan-ekonomi-nasional-berjalan-sampai-tahun-depan-ini-fokus-pemerintah?page=2

 

 

 

 

 

Tanggapan:

1.      Galang

Mengenai artikel di atas, saya sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah di atas pandemi covid-19 ini, yakni pemfokusan pada kesehatan, sosial, dan ekonomi. Memang, ketiga aspek tersebut sudah menjadi yang paling penting harus di-handle pemerintah dalam menjalani situasi pandemi saat ini. Sesuai tingkatan prioritasnya, kesehatan adalah fokus pertama pemerintah di tahun ini, segelontoran dana harus disiapkan dengan baik untuk memfasilitasi tenaga medis yang sebagai garda terdepan dalam memerangi pandemi ini, refocusing dan realokasi APBN ialah langkah yang tepat untuk menggelontorkan dana selain dana bantuan maupun pinjaman dari pihak luar. Selanjutnya, pada tingkatan kedua pemerintah akan berfokus pada dampak sosial yang timbul dari pandemi covid-19 ini, yakni melindungi masyarakat miskin dan rentan, disini saya menangkap bahwasannya pemerintah akan lebih melakukan proteksi pada masyarakat dengan pendapatan ke bawah, misal dengan cara pemberian bantuan sembako yang telah dilakukan pemda setempat, termasuk Kota Kediri. Ketiga, fokus pemerintah dihadapkan pada aspek ekonomi, iya, selain pemerintah harus berfokus pada aspek kesehatan dan sosial, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi negara, pemerintah juga tetap harus menstabilkan kondisi ekonomi di tengah pandemi, salah satu tipe kebijkan yang diambil pemerintah saat ini adalah progam pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang berfokus pada permasalahan ekonomi menengah - panjang. Disamping itu juga pemerintah mengambil kebijakan lain yang tertuang dalam Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Namun, disamping implementasi dua hal tersebut, kian kini pemerintah masih menghadapi kendala berupa peningkatan produktivitas dalam menompang dua kebijakan tersebut, yakni kurangnya jauh infrastruktur dan teknologi. Dalam hal daya saing,  iklim usaha yang kurang kondusif untuk investasi, birokrasi dan regulasi yang belum efisien, serta high cost economy yang menghambat daya saing ekspor juga menjadi bahan PR yang harus dikerjakan pemerintah, salah satunya dengan peningkatan SDM masyarakat Indonesia. Untuk itu, peran utama generasi milenial diharapkan dapat menjadi andil bagian dalam menciptakan progam pemulihan nasional (PEN) ini melalui gagasan inovatif generasi Y ini.

 

 

2.      Mila Aga

Dengan mengangkat tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi” untuk pemulihan ekonomi nasional, apakah program tersebut dapat berjalan dengan baik. Jika menilik lebih jauh  kondisi pasca terjadinya covid 19 tentu tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mewujudkan program tersebut. Dikarenakan masih banyak hal yang masih dalam tahap pemulihan pacsa pandemi covid. Selain itu pemerintah juga menyebutkan bahwa fokus pemulihan akan dilakukan pada bidang Industri, Pariwisata dan Investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana, yang mana program tersebut terlalu muluk untuk dilakukan.

Seharusnya pemerintah melakukan tindakan pemulihan dengan fokus terhadap salah satu bidang terlebih dahulu agar lebih terfokus dalam penangannya. Baru setelah satu bidang dapat terselesaikan pemerintah dapat menangani bidang yang lain. Karena jika semua bidang diatur secara bersamaan bukan tidak mungkin program yang telah direncanakan akan tidak berjalan sesuai harapan.

3.      Ahmad Busyro

Melihat dari kompleksitas dampak pandemi COVID-19 saya sangat setuju dengan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat multisektor. Hal ini menandakan bahwasanya pemerintah telah menyadari betul urgensi penanggulangan dampak pandemi ini dalam berbagai sektor yang ada. Dampak yang langsung dan tidak langsung selama ini telah mengakibatkan efek berantai yang bersifat lintas sektor, yakni berawal dari isu kesehatan yang yang menyebabkan kepanikan dalam kehidupan sosial maupun perekonomian, bahkan dengan segala kebijakan yang ada memunculkan kondisi normal baru dalam keseharian masyarakat tidak hanya saat ini bahkan kedepannya. Maka dari itu tindakan penanggulangan yang dilakukan sangatlah tepat apabila langsung menargetkan di sektor-sektor vital sekaligus. Karena apabila penanggulangan tidak dilakukan secara sekaligus maka tidak bisa dipungkiri resiko semakin memburuknya dampak pada sektor terkait akan semakin cepat pula sehingga upaya penanggulangan pun tidaklah efisien. Di sisi lain, penguatan terhadap sektor-sektor tertentu perlu dilakukan sebagai upaya lanjutan dalam penanggulangan bencana ini. Setelah dilakukannya pemulihan, maka barulah upaya penguatan bisa dilakukan sebagai upaya antisipatif akan situasi serupa serta peningkatan ketahanan nasional.

 

 

4.      Yohana

Menurut pemahaman saya tentang artikel tersebut langkah pemerintah sudah tepat dengan memprioritaskan pemulihan kesehatan karena hal tersebut adalah prasyarat terjadinya pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2020 dilakukan refocusing dan realokasi untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu penanganan kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Saya juga setuju dengan Mila, ketika pemerintah melakukan pemulihan aktivitas ekonomi pemerintah harus fokus terhadap satu bidang dahulu sehingga penanganannya dapat maksimal. Setelah itu pemerintah bisa menangani bidang lainnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Hasil Diskusi Kelompok 14_Minggu 4 (Mei)

  HASIL DISKUSI KELOMPOK 14 19 Mei 2022 Topik : Pemerintah tetap mewajibkan penggunaan masker pada kondisi dan kelompok masyarakat tertent...