September_Pemberdayaan Masyarakat untuk Menekan Angka Pengangguran dan Kemiskinan.

September_Pemberdayaan Masyarakat untuk Menekan Angka Pengangguran dan Kemiskinan.

Nama: Badiul Choir

NIM: 150803102029

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menekan Angka Pengangguran dan Kemiskinan.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat populasi masyarakatnya keempat di dunia dengan jumlah penduduknya sekitar 255.933.674 jiwa. Dari jumlah tersebut yang di bagi ke dalam beberapa pulau terbesar di Indonesia, pulau jawa menempati kepadatan penduduk nomor satu di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena letak ibukota negara yang berada di pulau jawa, memungkinkan masyarakat dari berbagai wilayah untuk mencari pekerjaan yang lebih mapan di pulau jawa, khususnya di ibukota.

            Ibukota negara DKI Djakarta merupakan tempat yang paling diminati oleh para pencari pekerja dilihat dari migrasi yang terjadi dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkataan. Hal tersebut menjadikan ibukota sebagai wilayah dengan kepadatan penduduknya yang mencapai 15.173/km2. Tidak hanya di ibukota saja, wilayah provinsi-provinsi lain yang memiliki kota metropolitan juga mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, seperti DI Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia akan merasa lebih sukses ketika mereka bekerja di kota  metropolitan. Oleh karena itu, banyak dari masyarakat Indonesia khususnya di wilayah pedesaan berbondong-bondong menuju kota metropolitan untuk mencari pekerjaan, salah satunya memasuki wilayah Jawa Timur seperti Surabaya dan kota lainnya.

            Mencari pekerjaan di kota metropolitan seperti Surabaya tidak semudah yang di bayangkan oleh masyarakat. Dari jumlah pencari kerja tahun 2012-2013 di wilayah Jawa Timur sebanyak 844.174, yang terpenuhi untuk mendapatkan pekerjaan hanya separuhnya saja yaitu 437.204 pekerja. Pengangguran di wilayah Jawa Timur tahun 2014 sebesar 4.19% turun dari tahun 2013 yang mencapai 4.30%. Hal ini mengartikan bahwa masih banyak hal yang harus diperhatikan untuk para pencari pekerjaan di kota metropolitan, diantaranya yaitu pesaing dalam mencari pekerjaan, standar kelulusan yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di kota metropolitan khusunya wilayah Jawa Timur, juga ketrampilan yang harus dimiliki untuk bersaing dalam dunia kerja.

            Banyaknya pencari kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja menghasilkan jumlah pengangguran yang masih menjadi masalah di setiap kabupaten/kota maupun provinsi. Hal ini menjadikan angka kemiskinan yang tidak bisa dikurangi karena kurangnnya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. dilihat dari hasil survey yang telah dilakukan, wilayah Jawa Timur menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2013-2015 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 9.565.09.  Hal ini melihatkan masih banyaknya PR pemerintah wilayah Jawa Timur untuk mengupayakan mengentaskan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di wilayah Jawa Timur.

            Upaya pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dilakukan wilayah Jawa Timur diantaranya dengan melakukan pemberdayaan masyarkat yang dilakukan oleh kabupaten atau kota. .    Pemberdayaan masyarakat merupakan cara yang relatif dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran serta mengurangi jumlah para migrasi keluar dari wilayah Jawa Timur.  Sehingga banyak daerah yang akhirnya menggunakan cara ini untuk membantu mengangkat perekonomian daerahnya. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan mengangkat perekonomian saja, namun juga bertujuan untuk menigkatkan pelestarian sosial budaya daerah dan juga pembangunan dan pengembangan daerah tersebut.

            Program-program dalam pemberdayaan masyarakat di jawa timur diantaranya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa,  peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

            Seperti Pemerintah Kota Surabaya, yang melakukan berbagai program guna mendukung pembangunan sumber daya manusia di kota Surabaya, seperti program kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bapemas & KB wilayah Surabaya sabagai bagian dari urusan pemerintah yaitu bidang pendidikan, ketenagakerjaan,  ketahanan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana & keluarga sejahtera serta otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Dengan program-program tersebut, diharapkan masyarakat Surabaya dapat meningkatkan kreatifitasnya dalam berbagai bidang seperti kreatifitas dalam bidang kewirausahaan atau industry kecil yang mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya. Sehingga dapat menigkatkan tingkat perekonomian daerah secara bersama-sama.

            Kota Surabaya dengan jumlah penduduk miskin tahun 164.36 jiwa dengan dengan presentase angka kemiskinan 5.79% pada tahun 2014, yang mengalami penurunan 0.21% dari tahun sebelumnya. Meski demikian, kota Surabaya telah meningkatkan indeks pembangunan manusia pada tahun 2014 menjadi 68.14 dari tahun sebelumnya yang hanya 67.55. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan masyarakat untuk turut serta dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

            Angka penggangguran yang mengalami kenaikan di setiap tahunnya, dapat dicegah dengan progam-program kegiatan yang mampu untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam berbagai bidang. Seperti program-program yang telah dicanangkan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengurangi pengangguran dan mengentakan kemiskinan.

            Keaktifan dari semua pihak menjadi modal utama berjalannya semua kegiatan yang telah direncakan. Tanpa keaktifan dari semua anggota, tidak dapat mencapai tujuan ataupun target yang telah diusung dan ditetapkan sebelumnya. 

Daftar Pustaka:

Badan Pusat Statistik.Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi, 2000-2014. https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842.  [diakses tanggal 14-09-2016]

Badan Pusat Statistik.Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 1999, 2002, 20014-2013. http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/235 [diakses tanggal 14-09-2016]

Badan Pusat Statistik. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia (ribu) 2013-2015. http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/341. [diakses tanggal 14-09-2016]

 Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia Kota Suarabya. https://surabayakota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/513. [diakses tanggal 16-09-2016]

Badan Pusat Statistik. Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya tahun 2010-2014. https://surabayakota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/511. [diakses tanggal 16-09-2016]

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Tugas Pokok. http://bapemaskb.surabaya.go.id/tugas-pokok/. [diakses tanggal 16-09-2016]

Badan Pemberdayaan Masyarakat. Program Unggulan. http://bapemas.jatimprov.go.id/. [diakses tanggal 15-09-2016]

 

PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN MATA UANG TUNGGAL ASEAN

PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN MATA UANG TUNGGAL ASEAN

(Dwi Putri/ Oktober 2016)

Kita tentu sudah mengetahui bahwa salah satu bukti bahwa suatu negara telah merdeka dan berdaulat ialah bahwa negara tersebut telah mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain, dan pengakuan tersebut akan didapatkan manakala negara tersebut mampu untuk melaksanakan kerjasama dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang. Begitu juga dengan Indonesia, Indonesia sudah mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lainnya karena Indonesia telah membuktikan mampu untuk melaksanakan kerjasama dengan berbagai negara, bukan hanya dalam bidang sosial dan politik namun juga dalam bidang ekonomi. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia ialah kerjasama regional yaitu ASEAN (Association of South East Asia Nations).

Kerjasama ASEAN bukan hanya mencakup bidang sosial dan politik namun juga mencakup bidang ekonomi. Salah satu kerjasama ekonomi yang terbaru yang dilakukan dalam ASEAN ialah MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Pada tahun 2015 kerjasama ini sudah mulai berlaku, namun bukan wacana berlakunya MEA yang menjadi buah bibir masyarakat akan tetapi kebijakan penggunaan mata uang tunggal dalam kerjasama MEA tersebut. Sejak beberapa tahun yang lalu para anggota ASEAN berencana memberlakukan mata uang tunggal dalam kerjasama bidang ekonomi. Mereka beranggapan bahwa penggunaan mata uang tunggal tersebut akan memberikan keuntungan bagi para negara anggota. Namun ternyata banyak pro dan kontra dari masyarakat dalam menyikapi kebijakan tersebut.

Pada dasarnya semua kebijakan tentu memiliki dampak positif dan juga negatif. Begitu pula dengan kebijakan penggunaan mata uang tunggal ASEAN ini. Ada banyak dampak negatif dan positif yang akan muncul sebagai dampak dari berlakunya kebijakan tersebut. Setiap negara tentu memiliki potensi yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap negara ibarat manusia ialah makhluk sosial sebab suatu negara pasti akan membutuhkan bantuan dari negara lain, bukan hanya dalam bidang sosial dan politik namun juga dalam bidang ekonomi. Suatu negara tidak akan bisa memenuhi segala kebutuhannya sendiri oleh karena itu diperlukan adanya suatu kerjasama antar suatu negara dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya dalam berbagai bidang. Sekaya apapun suatu negara atau sekuat apapun suatu negara pastilah membutuhkan kerjasama dengan negara lainnya. Walaupun Amerika adalah negara yang kuat namun tetap membutuhkan kerjasama dengan negara lain, Begitu pula dengan Indonesia, walaupun indonesia kaya akan potensi alamnya namun tetap membutuhkan kerjasama dengan negara lainnya untuk bisa mencapai kemakmuran.

Kerjasama antar negara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kerjasama regional. Kerjasama regional ialah Kerja sama regional merupakan kerja sama antara negara-negara sewilayah atau sekawasan, ASEAN merupakan salah satu contoh kerjasama regional yaitu kerjasama negara-negara asia tenggara. Kerjasama tersebut mencakup kerjasama dalam bidang sosial, politik dan juga ekonomi. Namun pada dasarnya kerjasama tersebut memiliki tujuan utama Meningkatkan stabilitas finansial terutama pada tingkat regional, Menghindari kemungkinan krisis keuangan di masa mendatang, serta menggalakkan perdagangan dan investasi melalui penurunan tarif.

Dari tujuan utama ASEAN tentu sudah terlihat bahwa kerjasama yang dominan adalah kerjasama dalam bidang ekonomi. Salah satu bentuk kerjassama ekonomi ASEAN yang terbaru adalah MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Kerjasama tersebut bertujuan untuk menciptakan perdagangan bebas antara negara anggota ASEAN di wilayah Asia Tenggara. Dengan adanya kerjasama tersebut maka negara anggota ASEAN bebas melakukan perdagangan internasional. Kerjasama tersebut mulai berlaku pada tahun 2015. Namun wacana yang ada dalam tahun 2015 ini bukanlah wacana berlakunya MEA namun wacana berlakunya penggunaan mata uang tunggal ASEAN.

Mata uang tunggal pertama kali diperkenalkan Uni Eropa dengan meluncurkan Euro pada 1 Januari 1999. Sebagian besar masyarakat Eropa memandang peluncuran mata uang bersama itu sebagai suatu tonggak bersejarah dalam perjuangan panjang untuk menyatukan Eropa. Euro mencapai masa keemasan pada tahun 2002, Selanjutnya ASEAN berkeinginan untuk melakukan hal yang sama, dengan menyatukan mata uang yang digunakan oleh seluruh anggota ASEAN. Penyatuan mata uang ini bermula pada Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpuanan Negara-negara di Asia Tenggara (KTT ASEAN) Oktober 2013 lalu, Wacana penyatuan mata uang ASEAN ini sempat mengalami kegoyahan setelah ekonomi bangsa Eropa mengalami kejatuhan dan nilai tukar euro semakin melemah, namun akhirnya rencana penyatuan mata uang ASEAN mencapai keputusan final pada Rabu, 17 Desember 2013 lalu bahwa penyatuan mata uang ini akan mulai diberlakukan per 1 Februari 2014 dengan nama mata uang SAC (Southeast Asian Currency) yang memiliki nilai tukar Rp. 6350 per 1 SAC.

Namun penggunaan mata uang SAC belum mampu terlaksana dengan baik, masih ada pro dan kontra yang tidak dapat diselesaikan hingga sekarang. Penggunaan mata uang tunggal tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan. Hanya ada beberapa keuntungan yang dapat diberikan oleh penggunaan mata uang tunggal ini, yaitu :

1.        berkurangnya biaya transaksi perdagangan antar negara anggota melalui hilangnya ongkos transaksi mata uang dan risiko nilai tukar yang umumnya mengikuti proses pembayaran dalam transaksi perdagangan antar negara,

2.        meningkatnya transparansi harga dari sebuah produk yang dihasilkan oleh Negara-negara berbeda yang ada di kawasan mata uang tunggal yang bersangkutan.

3.        berkurangnya ongkos pengelolaan kebijakan moneter dari negara-negara kawasan mata uang tunggal tersebut. Hal ini terkait dengan terrpusatnya pengelolaan kebijakan moneter untuk setiap negara anggota ASEAN.

4.        memberikan kredibilitas dan disiplin pengelolaan kebijakan ekonomi makro bagi negara-negara anggotanya.

Akan tetapi keuntungan tersebut hanya akan didapatkan oleh negara anggota ASEAN yang sudah siap menghadapi dan menerima pemberlakuan mata uang tunggal tersebut.

Sementara itu, kondisi perekonomian Indonesia masih belum siap untuk menerima pemberlakuan mata uang tunggal ASEAN ini karena mata uang indonesia adalah yang terlemah. Denngan adanya pemberlakuan mata uang tunggal tersebut maka harga barang-barang Indonesia akan mengalami kenaikan karena sebelumnya harga barang di Indonesia murah, selain itu tidak akan ada lagi subsidi dari pemerintah sehingga secara otomatis harga bahan bakar minyak dan barang-barang yang lain akan meningkat.

Indonesia sendiri masih memberikan tanggapan dingin atas pemberlakuan mata uang tunggal ini. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa pemberlakuan mata uang tunggal ini masih belum bisa dilakukan di ASEAN sebab kondisi perekonomian negara anggota ASEAN masih belum merata dan sama, bahkan negara Eropa yang perekonomiannya sudah merata dan sama masih gagal dalam pemberlakuan mata uang tunggal Euro. Seharusnya ASEAN berkaca pada kegagalan bangsa Eropa tersebut,

Bukannya mengucilkan negara sendiri tapi secara logika ASEAN memang belum siap untuk melaksanakan penyatuan mata uang karena infrastruktur yang ada juga belum bisa mendukung pemberlakuan kebijakan tersebut. Kegagalan bangsa Eropa harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemberlakuan mata uang tunggal ASEAN ini. Segala dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh pemberlakuan kebijakan tersebut harus disikapi dengan benar sehingga tidak menjadikan kegagalan seperti bangsa Eropa.

Oleh karena itu, kebijakan pemberlakuan mata uang tunggal masih harus dipertimbangkan lagi sebab belum semua negara anggota ASEAN mampu untuk menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut. Kegagalan bangsa Eropa dalam penerapan mata uang tunggal harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Pemberlakuan mata uang tunggal memang mampu memberikan keuntungan yang cukup besar bagi negara anggota ASEAN tapi keuntungan tersebut hanya akan mampu dinikmati oleh negara yang sudah mampu dan siap untuk menerima dan melaksanakan kebijakan pemberlakuan mata uang tunggal ASEAN tersebut.

Banyak pihak yang menilai bahwa pemberlakuan mata uang tunggal ASEAN tersebut sangat tidak mungkin sebab mereka melihat bahwa negara Eropa yang kondisi perekonomiannya sama masih gagal apalagi ASEAN yang kondisi perekonomiannya masih sangat beragam.

Untuk bisa melaksanakan kebijakan pemberlakuan mata uang tunggal ASEAN tersebut harus didahului oleh optimalisasi peran pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu untuk dapat mewujudkannya, harus terdapat kesatuan-kesatuan tekad antara negara-negara anggota ASEAN sehingga infrastruktur untuk terbentuknya mata uang tunggal ASEAN dapat terwujud.. Jika sampai saat ini masih ada negara anggota yang menanggapi dingin rencana kebijakan tersebut maka kebijakan pemberlakuan mata uang tunggal ASEAN masih belum bisa terlaksana.

Memang ada dampak positif bila mata uang tunggal ASEAN berlaku, yaitu mempermudah transaksi di negara-negara ASEAN, akan tetapi tantangan terbesarnya adalah kondisi ekonomi masing-masing negara yang belum sama kuatnya. Jika dalam kondisi yang seperti ini kebijakan pemberlakuan mata uang tunggal ASEAN masih tetap dipaksakan pemberlakuannya maka akan merugikan negara anggota yang lemah perekonomiannya. Jadi untuk saat ini pemberlakuan mata uang tunggal ASEAN dinilai masih belum bisa dilaksanakan melihat kondisi perekonomian negara anggotanya.

Profil KSPE 2016

Oktober_Mengembangkan Potensi SDM di Indonesia untuk Bersaing di Kawasan ASEAN

Mengembangkan Potensi SDM  di Indonesia untuk Bersaing di Kawasan ASEAN

Pemberlakuan atau adanya kesepakatan dengan munculnya ASEAN free trade area membuat SDM dalam kawasan bebas dalam menentukan dan memilih pekerjaan yang ada di dalam kawasan ASEAN, hal ini menyebabkan SDM yang ada di dalam negri harus bersaing terhadap SDM yang ada di kawasan ASEAN, permasalahan dalam mencari pekerjaan ini sudah menjadi masalah yang global, setiap perusahaan membutuhkan SDM yang berkompeten untuk menunjang produktivitas perusahaan, oleh karena itu para pengusaha atau perusahaan membutuhkan SDM yang berkualitas dan bermutu dalam menunjang kinerja di dalam perusahaan, hal ini menjadi masalah serius bagi pemerintah INDONESIA dalam mengatasi SDM dalam negri karena harus bersaing terhadap seluruh SDM di kawasan ASEAN karena berlakunya AFTA sejak 2015 lalu.Upaya pemerintah dalam sektor formal adalah, memanfaatkan BLK atau balai latihan kerja dengan memanfaatkan sebaik baiknya dengan memilih tenaga yang terdidik untuk memimpin SDM yang ada di indonesia agar mendapatkan pelajaran yang baik sebelum masuk dalam dunia kerja, oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan anggaran dalam BLK agar mencapai sasaran yang tepat menciptakan SDM yang berkualitas, anggaran ini dapat dilakukan untuk menciptakan BLK yang berkualitas dan bermutu dengan memanfaatkan APBN pemerintah secara bijak dan selektif terhadap pembenahan sektor lapangan kerja di indonesia, karena hal ini menjadi masalah serius oleh karena itu untuk mencapai tujuan organisasi yang baik, pemerintah harus berani mengambil sikap tindakan tegas untuk masalah ini, karena dengan terciptanya BLK yang baik dan terdidik maka sistematis dalam BLK pun akan menciptakan SDM yang berkualitas dan bermutu, jika hal ini dapat terlaksana bukan tidak mungkin SDM yang ada di indonesia dapat mengantongi minimal sertifikat ASEAN dalam menentukan tarif atau gaji dengan standar ASEAN, dengan sepeti itu, maka SDM yang ada di indonesia akan mendapatkan uph yang sesuai dengan kinerja yang di berikan, sebaiknya pemerintah harus menindak lajuti masalah ini secara bijak agar SDM yang ada di indonesia dapat mendirikan atau menjadi pemimpin di perusahaan sendiri bukan hanya menjadi penonton atau karyawan biasa saja

dalam sektor formal juga dapat dilakukan dengan memberikan penddikan sampai minimal jenjang Sarjana, karena sekarang semakin pesat pertumbuhan ekonomi semakin banyak pula perusahaan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang terdidik dan memiliki keahlian yang ahli dalam bidangnya dan berkompeten, dengan memiliki tenaga kerja yang terdidik maka perusahaan akan mendapatkan produktivitas yang meningkat dalam menjalankan kegiatan produksi dalam perusahaan, oleh karena itu sebaiknya pemerintah dapat melakukan bantuan terhadap SDM yang memang berpotensi menjadi tenaga kerja yang ahli dengan memberikan beasiswa atau pendudukan yang bermutu dengan mencontoh negara negara yang sudah maju dengan menjalankan sistematis pendidikan yang dapat membantu dan menunjang agar pendidikan di indonesia kedepannya agar lebih baik lagi pemerintah juga harus memiliki dan mencari tenaga kerja guru yang memiliki sertifikasi dan keahlian untuk menunjang atau melatih SDM yang ada sesuai dengan minat dan keahlian masing masing dengan seperti ini bukan tidak mungkin akan mencetak SDM yang berkualitas dan mampu berbicara banyak dalam kawasan ASEAN. Selain itu dengan menaikan gaji atau honor tenaga kerja negri pemerintah juga harus menuntuk timbal balik bahwa guru guru harus bekerja secara profesinal untuk memajukan SDM yang ada di indonesia.

Sektor informal, pemerintah harus memberdayakan LSM atau lembaga swadaya masyarkat yang ada dengan baik, dengan adanya LSM yang baik dan terpantau pemerintah maka bukan tidak mungkin potensi yang ada di dalam negri sendiri akan membuat pemerintah mengggali potensi yang ada dan mendapatkan keuntungan bagi SDM yang ada di sekitar daerah masing masing, dalam LSM juga harus memiliki tenaga kerja atau ketua yang profesinal yang dapat membaca potensi yang ada, pemerintah juga memberikan dana yang cukup atau investasi jika mmeang potensi yang ada dapat berjalan dengan baik untuk kedepannya, selain itu dengan adanya LSM yang berkualitas akan mencetak tenaga kerja atau SDM yang berkualitas dan terampil sesuai bidangnya masingmasing, dengan memiliki LSM yang berkualitas dan mutu yang baik maka SDM yang ada di Indonesia juga dapat bersaing dalam kawasan ASEAN karena sudah memiliki keterampilan sesuai keahlian masing masing sebelumnya, jadi pada intinya dengan memiliki keahlian yang terampil dan tenaga kerja atau LSM yang profesional bukan tidak mungkin akan menciptakan SDM yang sangat berkualitas juga. Jadi pada intinya peran pemerintah dalam memberikan modal bantuan dan perhatian sangat berpengaruh terhadap LSM yang ada di berbagai daerah di indonesia

Untuk menciptakan pelaku atau pekerja yang berkompeten sebaiknya ini masalah yang sangat peting juga, sebaiknya para pelau atau tenaga kerja ini harus memiliki kesadaran yang tinggi dan kemauan yang kuat untuk bersaing dalam dunia kerja, bukan hanya menjadi penonton dalam dunia kerja, karena sekarang sudah berlaku AFTA jadi persaingan tidak hanya terjadi dalam negri sendiri saja, tetapi sudah menyebar ke seluruh kawasan asean, oleh karena itu pelaku kerja harus memiliki kemauan dan semangat yang tinggi dalam mengembangkan keahlian mereka yang sudah ada, dan mengembangkan softskill untuk mendapkan prospek atau peluang kerja yang baik, dengan mengikuti BLK atau LSM yang ada dengan memanfaatkan keahlian yang sudah ada dan di kembangkan untuk mendapatkan keahlian yang lebih sebelum di lepas dalam dunia kerja, jika hal ini sudah dilakukan bukan tidak mungkin kita dapat bersaing dalam kawasan asean, selain itu publik speaking yang baik dengan belajar bahasa asing atau menguasi beberapa asing juga menjadi keuntungan sendiri bagi para pelaku pencari kerja hal ini menjadi modal tambah bagi para pelaku pencari pekerjaan, selain itu setidaknya para pelaku pekerja ini menempuh pendidikan sampai sarjana, karena sekarang para perusahaan mencari SDM yang berkualitas dan memiliki mutu yang baik minimal sarjana dalam mencari pekerjaan sesuai posisi masing masing dalam perusahaan, oleh karena itu pelaku pekerja harus memilki kesadaran dan kemauan yang tinggi dalam mengembangkan keahlian mereka sesuai pendidikan yang di tempuh setinggi tingginya untuk mencapai kepuasan yang maksimal.

Bagi para pengusaha atau perusahaan yang terkait adalah yang pertama dengan mengetahui apa yang di butuhkan karyawan dalam menunjang kegiatan pekerjaan mereka, selain itu setelah kita mengetahui hal apa yang di butuhkan, kita membiarkan para SDM atau karyawan yang ada ini untuk mengembangkan ide ide yang ada untuk meningkatkan ide kreatifitas dalam menunjang kinerja dalam produktifitas perusahaan

Selain itu ada dengan mengadakan training bagi para karyawan, selaku pemilik perusahaan, dengan mengembangkan potensi yang ada di dalam perusahaan harus memberikan pelatihan atau training untuk meningkatkan skill para karyawan yang ada agar tingkat kinerja karyawan meningkat

Yang ketiga adalah memilih karyawan baru melalui seleksi ketat, dengan melakukan pengadaan karyawan perusahaan sebaiknya mencari bibit unggul dalam mencari karyawan karena hal in sangat menentukan terhadap kinerja dalam perusahaan dan perusahaan perlu memantau setiap kinerja para karyawan, jika karyawan memiliki kinerja yang baik perusahaan juga memberikan reward atau penghargaan agar karyawan termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya, tetapi jika melakukan kesalahan perusahaan berhak memberikan punishment agar karyawan tidak melakukan kesalahan

Jika semua itu dapat dilakukan dengan baik bukan tidak mungkin kinerja di dalam perusahaan akan meningkat dan produktifitas perusahaan juga meningkat, jika SDM yang ada di indonesia sudah memiliki kinerja yang baik bukan tidak mungkin semua SDM yang ada di indonesia dapat bersaing terhadap SDM yang ada di seluruh kawasan ASEAN

OKTOBER_Ekspansi BUMN Melalui “Holding Company” Sebagai Bentuk Upaya Peningkatkan Perekonomian

NAMA           : M.Silahul.Mu’min

NIM               : 150810101111

Mata Kuliah   : Ekonomi Publik I

         

Ekspansi BUMN Melalui “Holding Company” Sebagai Bentuk Upaya Peningkatkan Perekonomian

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan sebuah korporasi usaha yang sebagiaan atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Sehingga Pemerintah memiliki intervensi yang besar dalam hak kepemilikan BUMN. Menurut UU Republik Indonesia no 19 tahun 2013 BUMN merupakan badan  yang hampir keseluruhanya atau sebagiian besar modal dimiliki oleh negara melalu penyertaan secara langsung  yang berasal dari kekayaan negra yang dipisahkan.BUMN memiliki spesialisasi kerja tesendiri karena terdapat dalam berbagai sektor seperti  keuangan , kehutanan  perkebunan, manufaktur, pertambanganm , listrik serta terkait kontruksi dll. Spesialisasi tersebut dilakukan agar BUMN mampu menjalankan fungsinya dengan optimal. Karena BUMN memiliki peran yang tak kalah penting dengan para pelaku ekonom lain terkait menghasilkan barang dan jasa untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

BUMN bukan hanya berbentuk badan usaha tunggal . akan tetapi ada dua jenis atau bentuk BUMN yaitu Badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum).ciri antara keduanya pun berbeda satu sama lain, namun perbedaan paling mendasar antara persero dengan perum adalah hak kepimilikan atas BUMN. Karen dalam Badan usaha perseroan swasta ataupun individu masih memperoleh hak terhadap kepemilikan BUMN maksimal dengan kepemilikan saham tidak melampaui 50 persen dari total kepemilikan saham. Sedangkan kepemilikan perum murni seluruh modalnya  dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Adapun contoh dari  badan usaha perseroan adalah PT.pertamina , PT.KAI, PT Indosaat Ooreoo, dan PT. Telekomunikasi Indonesia sedangkan contoh dari Badan Usaha Umum adalah Perum Damri, Perum Bulog, dan perum balai pustaka.

BUMN hampir sama dengan badan usaha lainya karena disamping fokus terhadap penyediaan jasa layanan di sisi lain juga mengejar profit usaha. Akan tetapi, belakangan ini BUMN semakin gencar dan agresif dalam melakukan ekspansi usaha dalam perekonomian indonesia. Ekspansi dilakukan untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian. Ekspansi yang dilakukan biasanya berbentuk Holding Company dan merupakan istilah akuisisi yang dilakukan Perusahaan berbentuk Persero dengan menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan persero lainya.  Sehingga perusahaan terkait mampu mengendalikan perusahaan yang sudah dikuasainya.Holding Company tidak mengubah identitas asil dari perusahaan – perusahaan tersebut karena pada dasarnya Holding Company berbeda dengan Merger. Akuisisi perusahaan dengan melakukan Merger bisa menghilangkan identitas dari sebuah perusahaan sedangkan Holding BUMN sama sekali tidak menghilangkan identitas BUMN tersebut. BiasanyaHolding Company dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memperbesar kapasitas financial dari Badan usaha perseroan tersebut.

Presiden Jokowi sudah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Holding BUMN. Menurut laman yang dimuat economy.okezone.com usai diterbitkanya PP tersebut , maka Holding BUMN migas antara PT Pertamina (persero) dan PT PGN (persero) menjadi yang pertama dalam meralisasikan Holding tersebut. Selanjutnya ditargetkan akan disusul BUMN yang lain seperti BUMN Pertambangan antara PT Inalum, PT Bukit Asam, dan PT Timah. Kata Syaikhul selaku wakil ketua komisi VII DPR mengatakan bahwasanya pembentukan Holding BUMN Migas bisa membantu penuntasan hilirisasi terkait efisiensi untuk meningkatkan kinerja daya saing perekonomian baik di skala nasional maupun global. Holding BUMN juga bisa memberikan nilai lebih terhadap korporasi untuk semua sektor dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Percepatan melakukan Holding BUMN di sektor migas merupakan bentuk sikap dari keadaan pengelolaan migas yang sering menimbulkan kotroversi. Kontroversi tersebut biasanya berupa persaingan dalam hak pengelolaan dalam suatu wilayah yang memiliki sumber migas. Dengan adanya Holding tersebut harapanyananti bisa mengurangi persaingan antar perusahaan BUMN sejenis. Awalnya Holding perusahaan BUMN yang dilakukan PT Pertamina dan PT PGN mendapat kontroversi dari beberapa pihak.salah satunya dari Andrianus Bias yang merupakan Analis samuel sekuritas mengungkapkan bahwa ketika PT PGN diakuisis oleh PT Pertamina akan berdampak negatif pada neraca keuangan perusahaan dan juga negara. Pasalnya PT PGN memiliki rasio utang lebih rendah dibanding PT Pertamina. akan tetapi semua itu ditampik oleh direktur pertamina , Dwi Soetjipto meyakini bawa holding BUMN Migas perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan masalah migas nasional. Holding tersebut juga berdampak pada peningkatan efiisiensi usaha yang nantinya berdampak pada laju peningkatan laba perusahaan. Karena faktanya Holding yang dilakukan perushaan semen indonesia terbukti mampu meningkatkan laba bersih perusahaan hingga sepuluh kali lipat. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan acuan ketika melakukan holding BUMN di sektor migas.

Selama ini BUMN masih memberi kontribusi terhadap penerimaan anggaran negara meski jumlahnya tak sebanyak penerimaan dari penarikan pajak. Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memproyeksikan jika laba bersih yang ditrima pemerintah dari BUMN tahun 2016 sebesar Rp. 172 Triliun atau meningkat dibanding tahun 2015 yang mendapat laba sebesar Rp.150 Triliun. Menurut  rini soemarsono selaku menteri BUMN menjelaskan bahwa Laba terbesar masih disumbang oleh Bank rakyat Indonesia (BRI) disusul PT Telkom Indonesia, PT Pertamina, Bank Mandiri, Bank BNI, PT PGN, PT Pupuk Indonesia dan PT Semen Indonesia. Badan usaha plat merah tersebut diharapkan tetap mempertahankan kontribusi dalam menyetorkan laba bersihnya kepada pemerintah. Laba tersebut bisa dijadikan cadangan devisa untuk digunakan pemerintah dalam melakukan pengeluaran terkait membantu mendukung kinerja perekonomian.

Pencapaian laba tersebut harapanya bisa dilanjutkan realisasinya oleh perushaan BUMN . perusahaan tersebut harus cermat dan bijak dalam memanfaatkanlaba yang dimilki. Karena fluktuasi ekonomi bisa membuat perusahaan BUMN mengalami surplus dan juga defisit anggaran. Fluktuasi ekonomi memang sangat lumrah terjadi dan biasanya bisa menganggu kinerja perushaan BUMN yang berimbas pada kerugian didalam neraca pendapatan. Maka dari itu untuk mempertahakan kontinuitas kinerja BUMN perlu tindakan yang cermat untuk memanajemen penggunaan laba terkait pemenuhan aktivitas perusahaan. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya kerugian disetiap perusahaan BUMN khususnya yang melakukan Holding. Laba merupakan suatu hal yang rawan bila tidak digunakan sebaik mungkin. Sehingga optimalisasi penggunaan laba bisa menjadi senjata cadangan agar perekonomian Indonesia bisa lebih kokoh ketika terjadi pergoncangan ekonomi global.

Ekspansi yang di lakukan BUMN perlu diperhatikan demi kesuksesan fungsi kondisional BUMN sebagai jangkar pertumbuhan perekonomian. Ekspansi pembentukan Holding BUMN bisa berdampak pada peningkatan kinerja korporasi. Ekspansi yang dilakukan BUMN perlu didasari internalisasi visi misi terkait membantu mensejahterakan Masyarakat dan terselip usaha untuk mendapatkan profit seoptimal mungkin. Pelebaran skala usaha yang dilakukan BUMN perlu diawali dengan manajemen tata kelola administrasi internal untuk menunjang kesuksesan ekspansi perushaan BUMN. Pemerintah pun harapanya juga selalu memonitor perusahaan yang melakukan strategi Holding untuk bisa memantau kinerja dari perusahaan BUMN yang bersangkutan. Kesuksesan ekspansi perusahaan BUMN diharapkan mampu membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.