HASIL DISKUSI KELOMPOK 10

12 Maret 2021

Link berita : https://money.kompas.com/read/2021/03/12/085634326/menkeu-as-janet-yellen-telepon-sri-mulyani-bahas-kerja-sama-penyelesaian-isu.

Topik              : Kerja sama penyelesaian isu global

Menkeu AS Janet Yellen Telepon Sri Mulyani, Bahas Kerja Sama Penyelesaian Isu Global

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui sambungan telepon pada Selasa (9/3/2021).

Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram resminya, @smindrawati, Kamis (11/3/2021).

Sri Mulyani mengatakan, sambungan telepon tersebut merupakan salah satu bentuk beberapa negara yang ingin memperkuat hubungannya dengan Indonesia.

"Beberapa negara ingin memperkuat hubungannya dengan Indonesia. Salah satunya adalah Amerika Serikat (AS)," ujar Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram resminya.

Sri Mulyani mengatakan, melalui sambungan telepon tersebut, ia dan Yellen berbincang untuk membahas kerja sama antarnegara dalam menghadapi berbagai isu tantangan global.

Beberapa isu yang dibahas di antaranya terkait pemulihan ekonomi global dan Amerika Serikat, perubahan iklim, hingga kerja sama untuk pembiayaan infrastruktur dan pendalaman pasar keuangan.

"OECD memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia membaik dan ekonomi AS akan meningkat tajam. Pemulihan ekonomi AS diharapkan memberikan dampak positif bagi dunia dalam bentuk pemulihan perdagangan internasional dan pemulihan aktivitas ekonomi," ujar Sri Mulyani.

Terkait isu perubahan iklim, Sri Mulyani menekankan pentingnya peran Indonesia yang akan menjadi tuan rumah (host) pertemuan G20 pada 2022, serta memberikan perhatian khusus terhadap isu penanganan perubahan iklim. 

"Menteri Yellen juga menyatakan komitmen Pemerintah AS atas isu tersebut, yang akan diwujudkan melalui forum G20. Saya sebagai Co-Chair Coalition of Finance Ministers for Climate Action sangat menyambut baik komitmen ini," jelas dia.

Sri Mulyani berharap kerja sama yang baik dan pemulihan ekonomi yang terjadi di AS akan berdampak pada pemulihan aktivitas perdagangan internasional.

Hal itu termasuk peningkatan kerja sama ekspor antara Indonesia dan AS.

Ia pun memastikan kerja sama Kementerian Keuangan dan US Treasury terkait pembiayaan infrastruktur, serta pendalaman pasar keuangan, dapat berlanjut pada kepemimpinan Yellen.

 "Semoga pemulihan ekonomi dunia dapat segera tercapai melalui kerja sama antar negara dalam menghadapi berbagai isu pemulihan ekonomi dan tantangan global lainnya," tutup Sri Mulyani

HASIL DISKUSI 

Pro

 Kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat sudah terjalin cukup lama. Adanya kerja sama antara Indonesia dengan AS menguntungkan Indonesia  apalagi di masa pandemi ketika aktivitas ekonomi Indonesia melemah. Kerja sama ini dapat membantu Indonesia untuk mendorong perekonomian seperti bantuan infrastruktur dalam pembelajaran online selama pandemi. Selain itu telah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa kerja sama yang baik antara Indonesia dengan AS akan memulihkan aktivitas perdagangan internasional sehingga hal ini menguntungakan Indonesia ketika saat ini mata uang Indonesia melemah, aktivitas ekspor terganggu, dan devisa negara menurun. Kerja sama yang terjalin semakin erat membuat Amerika Serikat siap memberikan bantuan untuk membantu peningkatan infrastruktur dan memperbaiki pasar keuangan di Indonesia selama pandemi. Selain itu kerja sama bilateral di bidang perubahan iklim. Dampak baik dari kerja sama ini, indonesia dan amerika saling membantu melawan dampak negatif dari perubahan iklim yang efek dari perubahan iklim ini dapat merusak tatanan lingkungan hidup, sehingga dengan adanya kerja sama bilateral ini mampu menghadapi ganasnya perubahan iklim yang juga dapat merusak iklim global.

Kontra

Kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tetangga memang cukup baik terutama dengan As yang sudah menjalin kerjasama sejak dahulu. Namun, hal tersebut tentunya juga harus cukup diwaspadai oleh Indonesia. Apalagi karena kerjasama tersebut Indonesia menjadi bergantung dengan As hal tersebut tentu tidak baik bagi Indonesia. Bisa saja dengan alibi "As ingin membantu perekomonian Indonesia" tesebut ada maksud lain didalamnya.Seperti yang kita ketahui banyak produk asing yang masuk ke Indonesia sehingga membuat masyarakat Indonesia lebih condong untuk membeli produk asing ketimbang dalam negeri. Padahal pemerintah Indonesia saat ini sedang menggaungkan agar cinta produk dalam negeri sehingga umkm2 di Indonesia bisa lebih berkembang. Mungkin baik maksud As ingin membantu perekomonian Indonesia apalagi di tengah pandemi ini tapi bukankah karna hal tersebut As juga bisa melakukan sesuatu yang nantinya bisa merugikan Indonesia. Kerjasama antara Indonesia dengan negara lain sudah terjadi dahulu, salah satunya dengan AS. Indonesia cukup banyak terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Kerja sama ekonomi antarnegara yang melibatkan Indonesia berlangsung dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Ketika menyelenggarakan hubungan kerja sama ekonomi antarnegara berdampak pada aspek kehidupan bangsa, diantaranya pada kegiatan perekonomian.

Kesimpulan

Pada dasarnya hubungan kerjasama antar negara memang memiliki banyak manfaat baik dibidang sosial, politik, pendidikan maupun perekonomian. Hal ini terbukti dari adanya kebermanfaatan yang didapat oleh hubungan kerjasama bilateral salah satunya dengan Amerika Serikat. Manfaat tersebut,  terlihat dari bantuan infrastruktur dan perbaikan pasar keuangan di Indonesia oleh Amerika serikat selama pandemi ini. Selain itu juga adanya hubungan yang baik dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah mengenai dampak negatif dari perubahan iklim yang berakibat pada rusaknya tatanan lingkungan hidup. Namun, kerjasama yang terjalin tersebut, realitanya tidak sepenuhnya memiliki dampak yang positif untuk bangsa Indonesia sendiri, walaupun dampak negatif tersebut belum begitu mengganggu akan tetapi perlu adanya kewaspadaan untuk mencegah dan meminimalisir hal tersebut. Salah satu dampak negatifnya adalah masuknya produk asing yang perlahan mulai menggeser adanya produk dalam negeri serta didukung kecintaan masyarakat terhadap produk asing dibandingkan dengan produk sendiri. Hal ini juga memang tidak menutup kemungkinan jika keberadaan produk dalam negeri akan tergantikan oleh produk asing sehingga perlu adanya tindakan oleh pemerintah untuk menggalakkan program cinta produk dalam negeri agar nantinya masyarakat bisa lebih bangga dan cinta terhadap produk buatan sendiri dibandingkan produk asing.

HASIL DISKUSI KELOMPOK 9

 

12 Maret 2021

Link berita : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210311194703-532-616496/toyota-akan-tambah-investasi-rp28-t-di-indonesia.

Topik: penambahan investasi perusahaan otomotif di Indonesia 

Toyota Akan Tambah Investasi Rp28 T di Indonesia

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim sejumlah perusahaan otomotif bersedia untuk menambah investasi di Indonesia.

Salah satunya Toyota. Perusahaan asal Jepang ini akan menambah investasinya ke Indonesia sebesar US$2 miliar atau setara Rp28 triliun (kurs Rp14 ribu) hingga 2024 mendatang.

Selain itu, Toyota juga akan menambah kapasitas produksi menjadi 250 ribu unit mobil per tahun dan 411 ribu unit mesin per tahun.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim sejumlah perusahaan otomotif bersedia untuk menambah investasi di Indonesia.

Salah satunya Toyota. Perusahaan asal Jepang ini akan menambah investasinya ke Indonesia sebesar US$2 miliar atau setara Rp28 triliun (kurs Rp14 ribu) hingga 2024 mendatang.

Selain itu, Toyota juga akan menambah kapasitas produksi menjadi 250 ribu unit mobil per tahun dan 411 ribu unit mesin per tahun.

Rencananya, perusahaan akan memproduksi mobil model hybrid baru dengan tujuan ekspor di negara-negara Asia.

"Untuk Mazda mereka sedang mempertimbangkan dan akan segera melakukan perhitungan investasi di Indonesia. Ketika kami kembali ke Jepang, mudah-mudahan pada Mei setelah Lebaran akan mendengar Mazda melakukan investasi," pungkasnya.

HASIL DISKUSI

Pro

Peluang pembukaan investasi yang sebesar di negara Indonesia ini adalah suatu hal yang baik, dimana investasi merupakan hal yang juga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara, apalagi untuk negara berkembang seperti Indonesia ini. Dengan penambahan investasi yang dilakukan oleh merk – merk kendaraan bermotor seperti, toyota, honda, dan suzuki juga akan meningkatkan dunia perindustrian kendaraan bermotor di Indonesia. Dimana hal tersebut akan membuka lapangan – lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Indonesia. Investasi  Toyota ke Indonesia berdampak positif. Setelah mengalami penurunan yang tajam selama pandemi bisnis otomotif di Indonesia dapat berkembang setelah ini. Dengan bantuan investasi ini diharapkan otomotif di Indonesia dapat menciptakan inovasi baru tidak hanya pada segi kualitas produk saja , Mengingat pandemi masih belum dapat dikatakan berakhir, maka dana investasi tersebut dapat dijadikan modal untuk menciptakan inovasi strategi pemasaran yang baru. Selain itu juga pabrikan – pabrikan otomotif tersebut juga akan memproduksi kendaraan bermotor jenis hybrid yang merupakan kendaraan bermotor dengan emisi yang lebih baik bagi lingkungan daripada kendaraan konvensional biasanya karena ada penggunaan baterai dalam sistem kerja mesinnya, sehingga sangat cocok sekali untuk negara Indonesia apalagi kota kota besar yang memiliki tingkat polusi udara yang sangat tinggi.

Kontra

Memang dalam sebuah bisnis persaingan itu pasti ada dan berlomba-lomba untuk menunjukkan dan mengeluarkan produk yg terbaik dari produk lain. Akan tetapi di Indonesia sendiri, persaingan terhadap produk luar adalah hal yg sulit, apalagi dari segi SDA & SDM yg kurang memadai. Indonesia memang kaya akan kekayaan alam tp kecanggihan dan kemodernan suatu produk masih kalah dengan luar negeri. Ditambah SDM yg kurang berkualitas sehingga tentunya persaingan dalam hal produk otomotif ini dimana Indonesia tidak akan bisa melampaui luar negeri. Jd mau bagaimana pun caranya tetap saja adanya investasi tersebut mematikan produk otomotif lokal didukung dengan arus globalisasi yg serba modern dan mengikuti gaya luar jd segala hal dalam kehidupan manusia didasari dengan serba modern termasuk produk otomotif yg lebih memilih produk luar. Hal itu malah akan menggeser produk lokal buatan Indonesia sendiri. Produksi otomotif Indonesia akan kalah saing dengan produk luar dilihat dari segi kualitas, kemewahan, dan sistem yg lebih bergaya apalagi yg td dibilang lebih ramah lingkungan. Dengan kondisi seperti ini, maka merugikan pihak otomotif lokal Indonesia. Contohnya seperti Esemka, Maleo, GEA dan produk otomotif buatan Indonesia lainnya yg akan tergeser bahkan tidak menarik minat konsumen karena lebih tertarik ke produk luar. Disisi lain jika toyota menambah infestasinya, karena menurut saya agresifnya investor komponen asing yang mendirikan pabrik di Indonesia telah mendatangkan ancaman serius.Alih-alih memperkuat sektor komponen, kehadiran produsen asing dapat menciutkan pasar produsen lokal. Akibatnya, omzet pemain lokal yang secara keseluruhan tiap bulan dapat menyusut 5%-10%.

Kesimpulan 

Apakah investasi asing itu bermanfaat untuk Indonesia? Akankah investasi asing akan mengubah Indonesia menjadi negara yang maju atau malah sebaliknya? Pada dasarnya hal yang sedang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang adalah modal yang merupakan suatu syarat utama dalam mencapai kemajuan ekonomi. Dengan begitu, para pelaku ekonomi dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Namun, jika para pelaku pasar kekurangan modal akan menyebabkan terhambatnya proses produksi serta dapat menimbulkan masalah-masalah lainnya. Hal tersebut  memicu sejumlah keriuhan antara lain karena pihak yang tidak setuju menilai bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada kepentingan pebisnis nasional, terutama para pelaku usaha yang bergerak di bidang kecil dan menengah. Diantara argumen kedua belah pihak tersebut tidak ada yang salah. Secara makro, proses kemajuan ekonomi suatu negara akan semakin lancar jika tingkat tabungan masyarakat mampu mengimbangi kebutuhan investasi yang akan dilakukan. Dan titik temu diantara kedua belah pihak tersebut, dengan tetap berjalannya kesepakatan penaikan Investasi dan laba yang diterima oleh negara sebagian dialihkan untuk pembangunan kemajuan teknologi otomotif yang dimiliki saat ini.

HASIL DISKUSI KELOMPOK 6

 

10 Maret 2021

Link berita: https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20210309185355-85-615681/diskon-listrik-dipangkas-50-persen-pada-kuartal-ii-2021 

Topik: Pemerintah memangkas besaran stimulus sektor ketenagalistrikan sebesar 50 persen dari sebelumnya pada kuartal II 2021.

Diskon Listrik Dipangkas 50 Persen pada Kuartal II 2021

Stimulus diberikan dalam bentuk diskon tarif listrik, pembebasan biaya beban atau abonemen, dan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum kepada masyarakat dan pelaku usaha dengan besaran tertentu.

"Dengan membaiknya perekonomian nasional, diputuskan pemberian diskon tarif untuk golongan rumah tangga, industri, dan bisnis kecil 450 VA akan diberikan 50 persen, tidak lagi 100 persen. Selain stimulus, juga tetap menerima subsidi," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana seperti dikutip dari Antara, Selasa (9/3).

Rida mengatakan kebijakan itu sudah diputuskan dalam rapat koordinasi tiga menteri, yaitu Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN pada 2 Maret 2021 lalu.

"Kebijakan tersebut adalah wujud kepedulian dan kehadiran negara kepada masyarakat dan juga perlindungan kepada sektor industri dan komersial yang terdampak akibat pandemi. Kami meyakini listrik mendorong masyarakat dan pelaku usaha tetap produktif meskipun di tengah pandemi covid-19," kata Rida.

HASIL DISKUSI

Pro 

Pemberian diskon tarif listrik sudah terealisasikan sejak April 2020 lalu. Jadi, jika saat ini pemerintah memberikan kebijakan diskon tarif listrik dipangkas 50% pada 2021 ini sudah cukup baik. Karena pada dasarnya, sebagian besar pemakai listrik daya 450 VA berada pada wilayah pedesaan. Jadi pemerintah tidak perlu memberikan diskon sepenuhnya bagi mereka karena di wilayah pedesaan jarang terjadi kegiatan usaha atau apapun yang membutuhkan daya listrik tinggi. Pemberlakuan diskon tarif listrik merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Kondisi pandemi seperti saat ini sangat memungkinkan bagi negara untuk merealisasikan hal tersebut, dengan menalangi biaya agar tidak sepenuhnya dibebankan kepada PLN. Jika tidak, PLN sebagai industri yang terkait akan mengalami tekanan berat atas biaya yang dibebankan. Adanya penerapan diskon listrik bagi masyarakat pastinya sangat membantu mereka di tengah pandemi covid-19. Diskon tersebut sangat membantu bagi masyarakat yang menjalankan bisnis dan industrinya. Dengan begitu perekonomian masyarakat dapat berjalan jauh lebih baik. 

Kontra

Problematika terkait kebijakan pemerintah dalam memberi diskon (menggratiskan) biaya listrik daya 450 VA dan R1 900 VA sudah mulai bermunculan sejak awal 2020. Meskipun kebijakan ini sekilas meringankan beban masyarakat dalam masa pandemi kali ini, tetapi efeknya ternyata lebih jauh. Tidak meratanya diskon yang diberikan hingga banyaknya pengguna layanan listrik subsidi tidak tepat sasaran membuat timbulnya kecemburuan sosial yang masif. Selain itu, pemberian diskon ini juga memberatkan anggaran/biaya yang harus ditanggung pemerintah mengingat konsumsi listrik masyarakat yang juga melonjak (Jannah, 2020). Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah terkait pemotongan diskon listrik menurut saya sudah tepat meskipun sedikit memberatkan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Akan tetapi perlu diperhatikan kembali terkait pembagian diskon listrik tersebut. Karena pastinya tidak semua kalangan masyarakat berhak dalam mendapatkan bantuan listriik ini. Pemerintah diharapkan benar-benar mendata warga negaranya yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. Serta pemerintah juga perlu mengawasi apakah diskon listrik tersebut tepat sasaran atau tidak. Sehingga angkat disayangkan apabila bantuan tersebut tidak tertuju pada penerima yang tepat

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah tentang pemangkasan stimulus sektor ketenagalistrikan sebesar 50% dirasa cukup baik. Kebijakan tersebut akan membantu meringankan beban produksi ataupun kegiatan masyarakat yang membutuhkan daya listrik, terlebih di masa pandemi sekarang ini karena sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring/online yang pasti memerlukan daya listrik. Namun dalam hal ini, pemerintah harus melakukan pendataan atau survei agar pendistribusian kebijakan tersebut benar-benar tepat sasaran. Kebijakan tersebut juga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah defisit anggaran, masalah tersebut muncul karena alokasi dana pemerintah untuk subsidi listrik mengalami kelonjakan. Selain membantu meringankan beban masyarakat, kebijakan ini juga dapat membantu sisi pemerintah dalam mengatasi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penerapan diskon 50% untuk tarif listrik merupakan kebijakan yang tepat.

HASIL DISKUSI KELOMPOK 5

10 Maret 2021

Link berita : https://www.kompas.tv/article/153662/harga-gabah-menurun-pemerintah-malah-akan-impor-1-juta-ton-beras.

Topik : Harga Gabah Menurun, Pemerintah Malah Akan Impor 1 Juta Ton Beras. 

 

Harga Gabah Menurun, Pemerintah Malah Akan Impor 1 Juta Ton Beras

Pemerintah membuka keran impor beras satu juta ton. Impor beras dilakukan di tengah musim panen.Namun kebijakan impor beras tersebut nyatanya mengusik petani.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, menilai kebijakan ini mencederai kaum tani.

"Bagi kami di jaringan tani, keputusan ini mencederai kami, mencederai sedulur kami. Jadi usulan kami segera batalkan saja lah," ujar Dwi saat dihubungi KompasTV, Senin (8/3/2021).

Berdasarkan survei AB2TI, harga gabah nasional terus mengalami penurunan sejak September.

"Bulan September itu 4.800 terus mengalami menurun, Januari meningkat sedikit lalu di bulan Februari kemarin 3.975, ini survey kami di 46 kabupaten. Lalu beberapa hari terakhir ini sudah drop di 3.800," sambung Dwi.

Sebelumnya Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengatakan kebijakan impor digunakan untuk menambah cadangan beras dan telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas.

Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung potensi produksi beras periode Januari sampai April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras, meningkat 3,08 juta ton.

Simak pembahasannya bersama Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa.

HASIL DISKUSI

Pro : 

Berpedoman pada laporan Badan Pusat Statistik, kenaikan signifikan pada luas panen beras di Indonesia berbanding lurus dengan populasi dan konsumsi masyarakat Indonesia yang kian membesar. Sejalan dengan pendapat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, import dapat saja dilakukan sebagai bentuk menjaga ketersediaan beras di dalam negeri agar harganya bisa tetap terkendali. Hal tersebut tentunya juga tidak terlepas dari konsep hukum permintaan dan penawaran yang harus dijaga demi terciptanya kestabilan harga. Tidak hanya itu, mengingat saat ini Indonesia masih digemparkan dengan kasus pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras pun dirasa cukup tepat. Pemerintah juga memberikan penjelasan bahwa pemberian alokasi impor beras pada Perum Bulog tahun ini dilakukan sebagai antisipasi atas pandemi yang berkepanjangan.

Importasi pun dilakukan untuk memastikan pemerintah bisa terus menyalurkan beras ketika ada gangguan pasokan dari produksi di dalam negeri. Stok cadangan yang dikelola Bulog juga telah berada di angka 1 juta ton atau berada di bawah volume minimal yang diamanatkan pemerintah untuk stabilitas pasokan. Maka dari itu, demi mencegah munculnya spekulasi harga, stok beras Bulog perlu ditambah di tengah berlanjutnya tugas penyaluran beras. Faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan impor beras tak lain karena pemerintah mewaspadai ancaman gagal panen sebagai akibat dari musim peghujan di beberapa daerah. 

 

Kontra : 

Tim kontra menyatakan bahwa rencana pemerintah terkait dengan kebijakan mengimpor satu juta ton beras tersebut dinilai tidak hanya membuat harga beras turun, tetapi juga berpeluang tidak terserapnya beras impor tersebut di tengah musim panen seperti saat ini. Saat ini pun  petani akan menghadapi momen panen musim tanam I (MT I) yang biasanya lebih banyak hasilnya dibandingkan dengan MT II. Kekhwatiran akan hasil panen yang tidak mencukupi ataupun potensi kegagalan panen sejatinya harus diantisipasi sejak dini oleh pemerintah. Pemerintah harus lebih memperhatikan kualitas pertanian di Indonesia melalui berbagai kebijakan dan mengalokasikan anggaran lebih untuk sektor ini. Kebijakan impor beras ini dinilai hanya akan merugikan petani karena memicu anjloknya harga beras lokal dan dinilai bukan jalan keluar dari upaya menjaga persedian stok. Sebagai negara agraris, swasembada pangan seharusnya sudah tercapai. Lahan pertanian yang terdapat di Indonesia pun seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Subsidi pupuk dari pemerintah pun pada kenyataannya masih belum sesuai dengan harapan, yakni kerap terlambat dalam pendistribusiannya dan bahkan sering kali tak sampai ke tangan petani. 

 

Kesimpulan

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pertanian. Potensi tersebut tentunya harus dioptimalkan pengelolaannya agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Seperti halnya harapan yang dimiliki oleh pemerintah terkait dengan terjaganya stabilitas harga pada pasokan beras dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dua opsi yang tersedia, yakni mengimpor besar atau memperbaiki kualitas sektor pertanian di Indonesia. Kedua opsi tersebut pada kenyataanya memang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa dengan mengimpor beras justru hanya akan menimbulkan hilangnya kesejahteraan pada kehidupan petani dan anjloknya harga beras lokal. Namun, tak sedikit pula masyarakat hingga pemerintah yang justru mempunyai pandangan sebaliknya. Mereka justru menganggap bahwa dengan mengimpor beras, stabilitas harga beras di Indonesia dapat terkendali dan kebutuhan masyarakat akan persediaan beras pun dapat terpenuhi tanpa ada kekhawatiran. Keputusan pemerintah terkait dengan kebijakan apa yang akan diambil sejatinya harus benar-benar dipertimbangkan agar tidak banyak pihak yang dirugikan. Pemerintah diharapkan dapat merumuskan masalah ini dengan bijak dan mencari alternatif penyelesaian dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang akan timbul dari kebijakan tersebut. 

 

HASIL DISKUSI KELOMPOK 4

 9 Maret 2021

Link berita : https://www.google.com/amp/s/m.cnnindonesia.com/nasional/20210225120434-20-610736/sekolah-tatap-muka-dibuka-juli-2021-secara-bertahap/amp 

Topik: Sekolah tatap muka akan dibuka dengan protokol kesehatan ketat pada Juli 2021

 

Sekolah Tatap Muka Dibuka Juli 2021 Secara Bertahap

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan proses pembelajaran tatap muka di sekolah saat pandemi Covid-19 dibuka mulai semester ini atau Juli 2021.

"Secara bertahap diusahakan di semester ini sudah buka," kata Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/2).

Namun, Jumeri tak menjelaskan tahap pembukaan sekolah tersebut. Jumeri mengatakan pembelajaran tatap muka ini sekaligus menjadi kampanye protokol kesehatan di sekolah bagi guru maupun siswa.

Menurutnya, Kemendikbud mewajibkan pihak sekolah menyiapkan standar operasional maupun fasilitas untuk menjaga kesehatan lingkungan.

"Masa pembelajaran tatap muka digunakan untuk kampanye menjaga kesehatan bagi guru dan siswa, galakan penyuluhan kepada siswa agar meningkat kesadarannya akan protokol kesehatan," ujarnya.

Jumeri meminta kepada pihak sekolah yang membuka proses pembelajaran tatap muka menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat. Termasuk komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid secara intensif.

Sebelumnya,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin sekolah dibuka mulai Juli 2021 menyusul vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga pendidik serta guru. Pemerintah menargetkan 5 juta guru disuntik vaksin hingga Juni 2021.

"Tenaga pendidik dan kependidikan, guru, kita berikan prioritas agar nanti di awal semester dua pendidikan tatap muka bisa mulai kita lakukan," kata Jokowi dalam siaran langsung yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/2).

 

HASIL DISKUSI 

Pro

Pendistribusian pemberian vaksinasi covid-19 saat ini sudah direalisasikan dan berjalan dengan lancar. Memang, vaksin covid-19 tidak sepenuhnya bisa menjamin diri kita bebas dari covid, namun bisa dijadikan hal yang efektif untuk kita mengantisipasi keadaan. Walaupun sudah ada vaksin, kita juga harus merubah kebiasaan diri agar lebih kondusif. Kebiasaan tersebut bisa seperti 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak) dan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment). Mengutip dari laman satgas covid, Dokter Reisa Broto Asmoro mengatakan kesadaran penuh akan 3T menjadi kunci untuk menurunkan angka kasus positif dan menurunkan angka fatalitas yang disebabkan virus COVID-19. Dari hal tersebut, kegiatan sekolah tatap muka akan bisa berlangsung dengan aman dan lancar. Mengingat kurang efektifnya pembelajaran daring, kebijakan tersebut tepat jika di terapkan di daerah  dengan zona atau tingkat penularan covid 19 yang rendah. Dalam pembelajaran tatap muka pun disediakan petugas kesehtan guna memantau jalannya protokol kesehatan. Untuk target 5 juta guru, tenaga kependidikan dan dosen dalam waktu 4 bulan, pemerintah sudah memiliki data statistik tersendiri sebelum menentukan target 4 bulan.

Kontra

Sampai saat ini angka kasus corona masih terus bertambah, kemudian apakah negara mampu menyelesaikan vaksinasi terhadap 5 juta guru, tenaga pendidik dan dosen dalam waktu sekitar 4 bulan? Waktu tersebut juga tidak bisa di gunakan secara full mengingat bulan April-Mei kita puasa, ini juga karena siswa pun perlu di vaksin sementara belum ada vaksin yang cocok untuk anak". Hal lain yang harus diperhatikan untuk melakukan tatap muka dengan membandingkan positivity rate (perbandingan antara jumlah kasus corona dengan jumlah tes yang dilakukan) yang di dukung adanya zonasi wilayah yang bersangkutan untuk melihat laju penularan corona. Berdasarkan data satuan tugas penanganan covid-19 per 27 Februari 2021 positivity rate nasional masih kategori tinggi yakni 24,30%. WHO sendiri juga sudah mengeluarkan standar bahwa positivity rate aman di bawah angka 5%. Jadi bisa dirasa Indonesia belum siap untuk melakukan tatap muka.

Kesimpulan 

Setiap kebijakan ada pro dan kontra, aku setuju dengan beberapa mendapat kalian yang mengatakan walaupun vaksin sudah ada belum tentu juga itu sudah menjamin namun kehadiran vaksin itu juga sebagai jawaban pemerintahan berkomitmen menjaga kesehatan dan keinginan masyarakat keluar dari pandemi ini, namun harap diingat teman2 kita berperang dengan suatu hal yang tidak bisa kita lihat jadi memang tidak bisa diprediksi, yang bisa kita lakukan alangkah baiknya menjaga, mempercayai, menghindari, dan selalu waspada karena kita juga tidak bisa selalu berada kondisi ini, segala bentuk protokol kesehatan ketat bisa dilaksanakan demi terciptanya kehidupan new normal ini.

HASIL DISKUSI KELOMPOK 3

 

9 Maret 2021

Link berita    :                                                                                                            https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/08/08034281/seruan-jokowi-soal-benci-produk-luar-negeri-yang-berujung-kontroversi

Topik  : Kontroversi atas seruan Pak Jokowi tentang Membenci Produk Asing

 

Seruan Jokowi soal Benci Produk Luar Negeri yang Berujung Kontroversi

Seruan Presiden Joko Widodo yang menggaungkan benci terhadap produk-produk luar negeri berujung pada kontroversi. Meski sebagian pihak mendukung, tak sedikit yang menyayangkan pernyataan itu. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa mencintai produk Indonesia saja tidak cukup, sehingga kampanye benci produk asing harus digaungkan.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia, harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).       
Jokowi menyebutkan, kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri penting dikumandangkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri.

"Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga, betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia," ujarnya.

Sadar pernyataannya menuai kontoversi, Jokowi justru kembali menegaskan ajakannya. Menurut dia, tak ada persoalan dengan menggaungkan produk asing. Justru ia heran seruannya itu berujung kontroversi.

"Masa enggak boleh kita nggak suka? Kan boleh saja tidak suka pada produk asing, gitu aja ramai. Saya ngomong benci produk asing, begitu saja ramai. Boleh kan kita tidak suka pada produk asing," kata Jokowi, saat membuka Rapat Kerja Nasional XVII Hipmi tahun 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Dampak hubungan internasional

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa seruan Jokowi merupakan terobosan yang baru kali pertama disampaikan Kepala Negara. Namun, di saat bersamaan, ajakan tersebut bisa berbahaya dan berdampak pada hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

"Bisa terobosan yang dimaksud Presiden, tetapi di komunikasi international relation itu bisa berbahaya," kata Agus dalam sebuah diskusi daring, Minggu (7/3/2021).

Agus menyebutkan, pernyataan Jokowi bisa berdampak buruk lantaran saat ini Indonesia tengah meminta berbagai fasilitas dukungan terkait upaya penanganan pandemi Covid-19. Ia khawatir ajakan Presiden dampaknya melebar hingga ke hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara yang sedang bekerja sama.

"Memang itu heroik, tetapi kedutaan-kedutaan besar kan di sini, pasti mereka report ke negaranya, jadi nanti mereka pasti akan cari informasi ini. Kenapa benci, apa yang dibenci," ujar Agus.

Menurut Agus, sebelum menyampaikan pernyataan Presiden semestinya berkonsultasi dengan ahli komunikasi dan hubungan internasional. Dalam situasi pandemi seperti ini, kata dia, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati.

Potensi blunder

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto menilai, pernyataan Jokowi riskan disalahpahami masyatakat. Seharusnya, Jokowi menggunakan komunikasi persuasif untuk merangsang masyarakat memiliki kecintaan pada produk dalam negeri.

"Bukan kata yang menyerang produk negara lain," ujar Gun Gun saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/3/2021).

Gun Gun mengatakan, pola komunikasi yang disampaikan Jokowi untuk membenci produk luar negeri justru bisa menjadi blunder atau berdampak negatif.

"Karena narasi membenci produk asing tak seiring dan sejalan dengan kebijakan membuka pintu bagi produk dan investasi asing kan," ucapnya.

"Alih-alih mendapatkan tempat dalam pemahaman khalayak dan para pelaku usaha, yang ada malah bisa menjadi blunder yang tak perlu," kata Gun Gun.

Masih impor

Secara terpisah, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan, pernyataan Jokowi soal membenci produk luar negeri sebaiknya tidak disampaikan. Sebab bagaimanapun, tidak mungkin bangsa Indonesia tidak bersentuhan dengan produk dari luar negeri.

"Produk-produk otomotif kita itu kontennya 70 persen impor," kata kata Mardani saat diwawancara di program Rosi, Kompas TV, Kamis (4/3/2021).

Contoh lain, misalnya, sepatu juga yang dibuat di Indonesia bahannya ada dari Thailand atau Vietnam.

"Jadi kita tidak bisa jadi bangsa chauvinis," ujarnya.

Menurut Mardani, hal yang seharusnya dilakukan yakni meningkatkan daya saing produk dalam negeri, bukan dengan cara membenci. Justru dengan membeli produk luar negeri, bangsa Indonesia bisa belajar untuk meniru teknologinya.

"Cukup dorong dengan inovasi dan pelatihan bagi UMKM lokal plus bantu pemasarannya,” tuturnya.

Penjelasan Istana

Pihak Istana pun akhirnya angkat bicara terkait hal ini. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dany Amrul Ichdan menyebutkan, Presiden tak bermaksud mengajak masyarakat membenci negara produsen atau produk asing secara harafiah. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tak menyalahartikan ajakan Jokowi soal menggaungkan benci produk luar negeri.

"Jadi Presiden menyatakan ayo benci produk asing bukan dalam konotasi sebenarnya kita harus membenci negaranya atau produknya secara harafiah secara letterlijk, tidak, tolong jangan juga diartikan secara letterlijk," kata Dany dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (7/3/2021).

Menurut Dany, Presiden sejatinya tengah memberikan semangat motivasi dan heroik kepada jajarannya dan seluruh masyarakat Indonesia agar mencintai produk-produk dalam negeri. Di tengah situasi krisis yang ditimbulkan pandemi Covid-19 Jokowi mengajak seluruh elemen khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bangkit dan mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri. Namun, untuk dapat bersaing, produsen dalam negeri harus melakukan pembenahan fundamental yang meliputi hulu, proses, hingga hilir produksi. Dengan demikian, produk dalam negeri diharapkan lebih mendapat tempat dan dicintai masyarakat.

"Kalau hulunya tidak dibenahi, hulunya tidak dipersiapkan, proses produksinya efisien yang kompetitif, dia juga nggak ada artinya. Sehingga presiden menyampaikan itu agar kita tergerak, ayo kita bangkit sekarang," ujar Dany.

"Enggak usah ekspor dulu deh, di Republik sendiri marketable enggak," tuturnya.

Dany menyebutkan, ajakan benci produk luar negeri ini muncul lantaran Presiden belum melihat adanya langkah yang optimal dalam mengembangkan produk dalam negeri, khususnya selama masa pandemi. Menurut dia, ajakan tersebut menjadi keharusan dan semestinya sudah digaungkan sejak lama.

"Apakah itu menimbulkan dampak ataukah menjadi keharusan, harus, memang itu sudah seharusnya demikian, sudah harusnya sedemikian digaungkan sejak lama," kata Danny.

Danny menambahkan, pasca-pernyataan Presiden itu, duta besar RI di berbagai negara punya tugas untuk menyampaikan maksud dari ucapan Kepala Negara. Negara tetangga harus memahami bahwa pernyataan Jokowi ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat produksi dalam negeri.

"Ini membangkitkan semangat untuk dalam negeri tapi tidak dalam kontekstual secara benci negaranya atau produk dari luar, tidak, ini untuk kebangkitan kita. Jadi internal konteksnya," kata dia.

HASIL DISKUSI 

Pro :

Setuju dengan seruan pak Jokowi yang sebenarnya bermaksud untuk menanamkan jiwa nasionalisme agar masyarakat dapat lebih mencintai produk dalam negeri, lebih menghargai karya anak bangsa dan jangan sampai memiliki ketergantungan dengan produk asing. Indonesia sangat Kaya akan Sumber Daya Alam, sudah seharusnya kita mampu memanfaatkan ini semua tanpa harus bergantung dengan produk luar.

Kontra : 

Tidak setuju dengan pernyataan pak Jokowi, karena hal itu akan membuat terganggunya hubungan kerja sama dengan negara lain. Indonesia sendiri masih banyak membutuhkan produk luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meskipun Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang banyak, tapi negeri ini masih belum mampu mengelolanya dengan baik. Hal itu dikarenakan masih terbatasnya kemampuan SDM dalam negeri untuk mengadopsi teknologi, sehingga Indonesia belum mampu untuk memproduksi dengan kapasitas tinggi dan mencukupi semua kebutuhan dalam negeri. Selain itu, seharusnya langkah yang diambil pemerintah ialah lebih memperhatikan SDM dan memfasilitasinya agar mampu memproduksi barang yang tidak kalah dengan produk asing.

Kesimpulan :

Dengan populasi penduduk yang besar serta memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah, sudah seharusnya kita bisa memanfaatkan itu dengan baik. Dilain sisi, sebagai makhluk sosial kita masih butuh untuk bekerja sama dengan pihak luar, tidak mungkin kita berdiri sendiri. Langkah yang bisa diambil pemerintah ialah memaksimalkan potensi yang ada baik itu Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam agar Indonesia mampu memproduksi barang dengan kualitas dan kapasitas yang tinggi.

HASIL DISKUSI KELOMPOK 2

8 Maret 2021

Link Berita    : https://ekbis.sindonews.com/read/353592/33/ekonomi-indonesia-diprediksi pulih-pertengahan-tahun-2021

Topik : Ekonomi Indonesia Diprediksi Pulih Pertengahan Tahun 2021

Ekonomi Indonesia Diprediksi Pulih Pertengahan Tahun 2021

Pemerintah semakin gencar melakukan berbagai langkah, seperti insentif pajak dan bantuan langsung tunai (BLT) , untuk mengerek pertumbuhan ekonomi. Tahun ini, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp627,9 triliun. 
Ekonomi Indonesia masih lesu. Sampai kuartal IV tahun 2020, pertumbuhan ekonomi minus 2,07 persen. Imbasnya, ada 6,5 juta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Pendapatan hilang, konsumsi rumah tangga langsung ambruk. Perekonomian Indonesia sekitar 57 persen ditopang konsumsi rumah tangga.     
Dana PEN sebesar Rp695 triliun yang digelontorkan tahun lalu tak mampu mengangkat perekonomian. Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp133,7 triliun untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial Rp148,66 triliun, program prioritas dan kementerian/lembaga Rp141,36 triliun, usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) serta korporasi Rp157,57 triliun, dan insentif pajak Rp47 triliun.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty menilai jumlah sebesar itu cukup untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Namun, pada kuartal I ini belum tentu positif. Dia memprediksi ekonomi akan tumbuh positif pada kuartal II. Hal itu seiring dengan tren data kasus Covid-19 yang terus menurun.        
Dia menerangkan pada tahun lalu, pemerintah membantu dan mendorong masyarakat kelas bawah dengan perlindungan sosial. Namun, pertumbuhan ekonomi tetap minus. Setelah ditelusuri, konsumsi kelas menengah masih kurang besar. Maka tahun ini, pemerintah berusaha keras mendorong konsumsi dari masyarakat kelas menengah.
“Sekarang kebijakan-kebijakan banyak diarahkan untuk meningkatkan konsumsi kelas menengah. Makanya, PPnBM diturunkan dan pajak properti diperingan. Itu untuk mendorong konsumsi kelas menengah. Itu salah satu strategi agar kuartal I dan II sudah tumbuh positif. Menurut saya, sudah pada track yang tepat,” ujarnya saat dihubungi SINDONews, Selasa (2/3/2021).

Telisa memaparkan upaya lain memacu ekonomi dengan program penjaminan dan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI). Pemerintah telah menunjuk Askrindo dan Jamkrindo untuk penjaminan modal kerja. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI pun telah melakukan sejumlah relaksasi aturan untuk sektor properti dan kendaraan bermotor.        
“Dengan itu, diharapkan pengusaha-pengusaha bisa berekspansi meningkatkan usahanya melalui pengambilan kredit baru untuk mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi. Kemudian pada sejumlah sektor tertentu diberikan penjaminan kredit UMKM. Kemudian, percepatan vaksin itu untuk meningkatkan confident pengusaha, makanya ada vaksin mandiri,” tuturnya.     
Asosiasi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memprediksi jika kasus Covid-19 dan vaksinasi berjalan cepat, pada pertengahan tahun ini ekonomi sudah membaik. Ketua Umum Asosiasi UMKM M Ikhsan Ingratubun mengungkapkan dampak pandemi Covid-19 cukup besar terhadap UMKM. Dari 64 juta, ada 30 juta UMKM yang gulung tikar.   
Dia menyebut ada sekitar 7 juta orang di sektor UMKM yang kehilangan pekerjaan. Untuk menahan ambruknya UMKM, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp2,4 juta. Ikhsan menjelaskan bantuan itu dikhususkan untuk usaha mikro bukan kecil dan menengah. Dia memastikan bantuan itu sangat bermanfaat bagi pedagang, seperti gado-gado, bakso, dan buah-buahan, untuk kembali memulai usahanya.  
Dia menuturkan untuk usaha kecil dan menengah itu membutuhkan modal sekitar Rp50-200 juta. Para pengusaha kecil dan menengah memang harus mencari permodalan ke lembaga keuangan, perbankan. “(Butuh) Bantuan untuk pembayaran utang (misal) di-reschedule atau direlaksasi. Tetap minta sampai 2021,” ujarnya.        
Masalahnya, untuk memulai usaha dan meminjam uang ke bank itu membutuhkan agunan. “Kalau enggak punya agunan, sulit untuk bangkit. Makanya, koperasi sebagai penopang atau penjamin. Kalau Rp2,5 juta itu terlalu kecil (usaha kecil dan menengah). PNM juga masih kecil sekitar Rp2-3 juta yang diberikan. Kalau mikro ok lah,” tuturnya.           
Usaha pemerintah dengan menurunkan suku bunga sepertinya belum akan berjalan. Iksan membenarkan para pengusaha masih menahan-nahan untuk mengajukan kredit di bank. Dia menyatakan omset usaha itu sekitar 15-20 persen dari normal. Dengan jumlah itu, tidak akan mampu membayar gaji, listrik, kredit kendaraan dan modal di bank. “Ini posisi yang sangat dilematis untuk mengambil kredit,” pungkasnya.

HASIL DISKUSI

Pro 

            Perekonomian  indonesia  pulih di pertengahan tahun 2021 dengan bukti data statistik perubahan kasus covid 19 tersebut dapat dilihat di https://g.co/kgs/BX9DMz terjadinya penurunan kasus baru tersebut memungkinkan bahwa pandemi akan segera dapat diatasi, terlebih untuk sekarang dengan tersedianya vaksin yang telah siap disebarluaskan dengan tetap memperhatikan prosesur pembagian yang telah ditetapkan. Indonesia berinvestasi yang dikeluarkan mencapai Rp 627,9 triliun untuk memulihkan ekonomi nasional. Kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan konsumsi kelas menengah, telah menunjukkan pertumbuhan positif.  Tentu saja hal tersebut menjadi kabar baik diawal pemulihan perekonomian Indonesia tahun ini. Pemerintah telah berfokus pada 3 framework pemulihan ekonomi yaitu 1) intervensi kesehatan, (termasuk vaksinasi), 2) membantu orang tidak mampu untuk tetap survive melalui program program perlindungan sosial, membantu dunia usaha dengan subsidi bunga pinjaman, dan dukungan pada BUMN, 3) melakukan reformasi UU Cipta Kerja, reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi, dengan  adanya hal tersebut pastinya akan membantu perekonomian indonesia untuk pulih dalam waktu dekat.

Kontra : 

            Kebijakan  vaksinasi di Indonesia tersebut saat ini masih belum bisa terlaksana sebagaimana mestinya dan kegiatan vaksinasi covid 19 masih belum merata dalam prosesnya. dengan adanya kendala vaksinasi tersebut maka secara otomatis kegiatan UMKM pun akan terhambat. Di kota Probolinggo banyak UMKM yang menutup usahanya karna terkena dampak covid 19.  Tingkat konsumsi dari masyarakat sekitar juga  masih tergolong rendah. Terus dengan melanjutkan program PEN menurut saya kemungkinannya itu masih kecil untuk kembali menjalankan usahanya sehingga  dapat dikatakan bahwa di tahun 2021 ini merupakan sebuah tahun dimana perekonomian Indonesia berjalan secara bertahap menuju perekonomian normal seperti sebelum terjadinya pandemi covid 19. Dilihat dari aspek Vaksinasi serta kesadaran masyarakat Indonesia sendiri yang masih dalam kondisi "ragu" dan takut untuk melakukan konsumsi terhadap kegiatan usaha kecil menengah atau UMKM itu sendiri bisa dikatakan masih jauh dari kata pemulihan ekonomi secara normal.

Kesimpulan:

Dari diskusi hari ini berdasarkan artikel yang berjudul Ekonomi Indonesia Diprediksi Pulih Pertengahan Tahun 2021 tentunya Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pemerintah menganggarkan dana untuk berbagai program misal Program PEN, dan lainnya yang salah satunya sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Perekonomian akan segera pulih diperkuat melalui beberapa data-data yang sudah disebutkan oleh tim pro bahwasanya terdapat penurunan kasus Covid-19. Selain itu, pemerintah juga sudah mulai menyediakan vaksin untuk meminimalisir kasus baru yang akan berdampak lebih parah lagi untuk perekonomian Indonesia. Akan tetapi, opini dari tim kontra untuk aspek Vaksinasi serta kesadaran masyarakat Indonesia sendiri yang masih banyak dalam kondisi "ragu" dan takut untuk melakukan konsumsi terhadap kegiatan usaha kecil menengah atau UMKM itu sendiri perlu untuk direnungkan.

 

HASIL DISKUSI KELOMPOK 1

 8 Maret 2021

Link berita : https://www.beritasatu.com/ekonomi/742903/jokowi-indonesia-harus-bergeser-menuju-ekonomi-berbasis-inovasi 

Topik : Di abad 21 saat ini, kebutuhan teknologi perlu didongkrak di tanah air guna mewujudkaniklim ekonomi yang lebih baik berbasis inovasi.

Jokowi: Indonesia Harus Bergeser Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia harus bergeser dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Langkah itu diperlukan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia sebagai produsen teknologi dan kedaulatan teknologi.

“Para peneliti, para inovator, dan para industriawan Indonesia semuanya harus bekerja bersama-sama mengembangkan teknologi masa depan, teknologi berbasis revolusi industri jilid keempat, revolusi hijau yang ramah lingkungan, teknologi yang menyejahterahkan rakyat kita,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada pembukaan Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/3/2021).

Presiden Jokowi mengatakan, bangsa Indonesia patut bersyukur atas anugerah Tuhan berupa sumber daya alam yang melimpah. Anugerah itu harus dimanfaatkan secara baik bagi kesejahteraan rakyat. Sebab, tanpa penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang bijak, anugerah itu tidak akan memberikan manfaat yang maksimal untuk rakyat.

“Ini patut dan wajib kita syukuri. Kita wajib menjaganya dan memanfaatkannya secara bijak untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat kita,” kata Presiden Jokowi.

HASIL DISKUSI 

Pro 

Perlunya adopsi teknologi di tanah air didasari atas keprihatian terkait kualitas komoditas ekspor di Indonesia. Pengolahan komoditi ekspor yang dinilai masih sederhana dinilai masih belum bisa meraup keuntungan yang maksimal. Lebih parahnya, tidak sedikit juga ditemui bahwa komoditi ekspor hanya berupa bahan mentah tanpa pengelohan lebih lanjut. Tentu saja, kondisi demikan menjadi tantangan Indonesia untuk memperbaiki mutu kualitas ekspor mereka agar bernilai tinggi, untuk itu peran teknologi di sini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan di atas. Sudah waktunya memang Indonesia harus lebih banyak mengadopsi penggunaan teknologi terlebih di mana di era sekarang persaingan pasar menjadi membeludak. Di samping itu, yang lebih penting pemanfaatan teknologi ditujukan untuk bisa melindungi para pelaku usaha dalam negeri agar lebih kompetitif dalam persaingan pasar global.

Kontra

Kesiapan bangsa Indonesia dalam memobilisasi penggunaan teknologi harus diuji terlebih dahulu sebelum progam berbasis teknologi di bidang ekonomi disuarakan. Indonesia bisa dikatakan masih belum siap jika adopsi teknologi harus dipakai di setiap lingkup bisnis, terlrebih di ranah usaha mikro – menengah. Alangkah baiknya jika kesiapan para pelaku usaha ini ditumbuhkan dengan adanya progam peningkatan sumber daya manusia sebalum seruan mobilisasi teknologi bergema di tanah air. Pemerintah harus memberikan edukasi dan pelatihan secara intensif bagi setiap elemen pelaku ekonomi di Indonesia. Jangan sampai ketika implementasi teknologi dijalankan hanya bisa menguntungkan salah satu pihak. 

Kesimpulan

Peran teknologi memang sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia, salah satunya di lingkaran ekonomi suatu negara. Teknologi sendiri bila digunakan dengan bijak bisa menguntungkan pengguna, tetapi bila penggunaannya tidak tepat bisa merugikan. Oleh karena itu, dalam menyikapi penggunaan teknologi di bidang ekonomi juga perlu menguji kesiapan para pelaku ekonomi di Indonesia. Sehingga dengan demikian, manfaat teknologi tidak hanya dirasakan oleh kalangan pelaku ekonomi makro, tetapi golongan mikro – menengah juga turut mendapat kesejahteraan dari adopsi teknologi tersebut.