Petani Sudah Rugi Triuliunan, Kapan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO?
Tanggal : 20 Mei 2022
Pukul : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Via Telepon WhatsApp
PRO :
Larangan ekspor CPO menyebabkan pro kontra yang baru. Pada permasalahan sebelumnya, ekspor CPO terlalu banyak keluar sehingga Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng. Akan tetapi, tak lama ini telah ditemukan sumber dari permasalahan tersebut yaitu adanya penyalahgunaan wewenang dari para penguasa yang mengeskpor CPO dengan sangat banyak karena memungkinkan mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan di distribusikan ke negeri sendiri. Dengan demikian, Jokowi ingin menyejahteraan kembali masyarakat Indonesia dan memberikan efek jera kepada penyalahgunaan wewenang tersebut dengan melarang ekspor CPO. Indonesia yang kaya ini memiliki banyak kebun kelapa sawit sehingga dengan kebijakan yang begitu Jokowi beranggapan bahwa minyak goreng tidak lagi langkah. Masyarakat mulai dapat mengonsumsi kembali karena ketersediaan minyak goreng kembali melimpah ruah.
KONTRA :
Permasalahan harga CPO yang melonjak tinggi di Indonesia masih belum usai dan menimbulkan polemik baru. Pasalnya setelah ditemukan akar permasalahan yang menyebabkan harga CPO tinggi tidak dapat menurunkan kembali harga dari minyak goreng tersebut. Hal tersebut karena setelah ditemukannya bahwa terjadi penimbunan dan pengeksporan yang tidak wajar, Presiden Jokowi langsung menutup ekspor bahan baku CPO.
Pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng menyebabkan kerugian baru yang alami perekonomian Indonesia. Dengan kebijakan tersebut, bahan baku yang tersedia menumpuk sangat banyak sedangkan perusahaan dalam negeri persediaannya sudah mencukupi. Akhirnya hal tersebut menyebabkan bahan baku dari CPO ini kembali menumpuk. Dengan bahan yang masih banyak dan tidak dapat diolah dengan sempurna, harga minyak goreng di pasar masih tergolong mahal. Hal tersebut terjadi karena siklus pengolahan masih belum dapat berjalan dengan lancar seperti sedia kala. Adapun penurunan yang di harapkan oleh masyarakat terhadap harga minyak goreng ini masih sangat rendah, ialah sekitar 500 rupiah untuk per liternya. Bahkan Indonesia diperkirakan mengalami kerugian devisa negara hingga 43 triliun rupiah sedangkan petani hampir merugi sebanyak 11 miliyar. Tentu saja ketidakefektifan ini harus segera mendapatkan penanganan yang sesuai.
KESIMPULAN :
Kebijakan pemerintah yang demikian perlu mendapat kajian ulang. Keinginan pemerintah untuk memberi efek jera kepada para penguasa yang melanyahgunakan kekuasaannya harus ditinjau kembali. Hal tersebut karena bisa saja pemerintah memberi kebijakan yang salah sasaran. Bukannya para penguasa yang mendapat efek samping dari permasalahan ini, akan tetapi petani kelapa sawit yang harus menanggung kerugian yang besar karena bahan olahannya harus diobral dengan harga yang murah jika ingin diterima. Harusnya pemerintah tidak menutup sepenuhnya terkait adanya ekspor CPO ini, pemerintah dapat memberi sedikit kelonggaran agar bahan baku tidak menimbun terlalu lama yang akhirnya dapat merugikan para petani. Pun pemerintah dapat mengatur kebijakan seberapa banyak keluaran ekspor yang seharusnya agar petani tidak lagi rugi yang juga berarti perekonomian Indonesia ikut merugi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar