Hasil Diskusi Kelompok 4_Minggu 7 (April)

 Hari/Tanggal : Jum’at, 22 April 2022

Pukul : 08.00-09.30 WIB

Media : Grub Wa

Link Berita : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220421065947-92-787603/pengusaha-minyak-goreng-vs-pemerintah-siapa-yang-lebih-kuat

Topik : Pengusaha Minyak Goreng vs Pemerintah Siapa yang Lebih Kuat?

Pihak pemerintah menjalankan program subsidi untuk bantuan ke masyarakat dalam bentuk pemberian minyak langsung atau subsidi melalui pengusaha minyak goreng, tetapi pengusaha migor lebih suka program BLT yang sistemnya pemerintah hanya memberikan bantuan berupa uang secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika memakai program subsidi, pemerintah akan mengecek laporan keuangan para pengusaha minyak goreng. Dengan berbagai pertimbangan dari kedua belah pihak, ini tentu menimbulkan pro dan kontra.

PRO

Dari sisi perusahaan sendiri pada dasarnya memang lebih menyukai program pemberian BLT kepada masyarakat daripada pemberian subsidi minyak goreng ke pengusaha migor, karena ini akan membuat masyarakat mampu untuk membeli minyak goreng sesuai dengan HET. Di sisi lain, dengan adanya BLT, pengusaha minyak goreng bisa memaksimalkan keuntungan dari penjualannya yakni bisa sampai 2 kali lipat profit daripada dengan disubsidi oleh pemerintah. Alasan lain, pengusaha minyak goreng kontra dengan adanya subsidi dan memilih pro dengan program BLT, karena dana subsidi minyak goreng tidak bisa secara langsung dapat dicairkan, harus melalui beberapa prosedur dan membutuhkan waktu yang relatif lama bagi pengusaha. Kemudian, apabila pengusaha menyetujui program subsidi, mereka juga harus rela laporan keuangannya diawasi dan diperiksa oleh pemerintah.

Apabila kebijakan tetap dilakukan yang terkait dengan pemberian subsidi kepada pengusaha, maka pemerintah seharusnya juga memenuhi salah satu keinginan pengusaha minyak goreng, yakni skema pencarian dana subsidi yang relatif cepat sehingga dana tersebut dapat diputar lagi untuk para pengusaha mengelola produksinya. 

KONTRA

Pemerintah sendiri menilai, lebih baik memberikan subsidi karena dengan adanya pemberian subsidi, selain memudahkan prosedur, pemerintah juga bisa mengecek secara berkala, laporan keungan perusahaan. Hal ini dirasa perlu karena untuk mengetahui para pengusaha yang taat dan patuh terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Jadi, apabila pengusaha minyak goreng tersebut sudah taat terhadap kebijakan pemerintah, seharusnya tidak perlu merasa risau apabila laporan keuangannya diperiksa. Di satu sisi, pemerintah juga lebih mudah mengawasi arus keuangan dalam bentuk subsidi tersebut melalui laporan keuangan para pengusaha migor. Berbeda jika pemerintah memberikan BLT kepada masyarakat, ini tentu akan memberikan banyak celah untuk melakukan tindak korupsi, karena banyaknya campur tangan yang ikut dalam proses penyaluran BLT. 

KESIMPULAN

Jadi dari pemerintah sendiri, seharusnya membenahi sistem program subsidi agar tidak ada keterlambatan pencairan dana kepada pihak pengusaha minyak goreng. Dengan pencairan dana yang tepat waktu, tentu bisa membuat pengusaha minyak goreng tidak bersekongkol melakukan ekspor minyak mereka yang menjadikan stok minyak di dalam negeri berkurang. Di satu sisi, sebagai pihak pemerintah, seharusnya bisa lebih tegas dan tidak menuruti begitu saja keinginan para pengusaha minyak goreng. Pemerintah sendiri, memiliki beberapa kebijakan seperti DMO, pembatasan ekspor, mengatur HET, pencabutan izin usaha apabila ada pengusaha migor yang tidak patuh terhadap kebijakan, penetapan besaran pungutan ekspor saat harga CPO tinggi, dan lain-lain. Dengan kebijakan ini, tentunya posisi pemerintah bisa menjadi lebih kuat.