Senin, 20 April 2020 Piket Siang
Dedi Mulyadi: Bantuan Dampak Covid-19 Jangan
Terhambat Kekakuan Administratif
Kompas.com - 20/04/2020, 14:56 WIB BAGIKAN: Komentar Lihat Foto Wakil
Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi(KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA)
Penulis Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana | Editor Farid Assifa BANDUNG,
KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta agar bantuan
kepada masyarakat yang terdampak pembatasan sosial di masa pandemi Covid-19
bisa langsung disalurkan tanpa harus melewati prosedur yang bertele-tele.
"Bantuan untuk penanganan sosial dampak Covid-19 jangan disibukkan
adminsitarasi yang kaku," kata Dedi lewat sambungan telepon, Senin
(20/4/2020). Lebih lanjut Dedi menjelaskan, berdasarkan pantauannya di sejumlah
daerah, bantuan sosial untuk masyarakat yang berpotensi menjadi miskin baru
terkendala regulasi formal. Baca juga: Ketua RT Dicaci Maki Warga soal Bantuan
Corona, Bupati Tangerang Buka Suara Dedi mengatakan, saat ini pemerintah pusat
dan daerah hanya memiliki data warga miskin yang menerima bantuan non tunai
lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) yang dimiliki oleh Dinas Sosial. "Pemerintah saat ini
hanya berkutat data formal masyarakat miskin itu. Sedangkan masyarakat
yang tiba-tiba menjadi tidak berpenghasilan karena Covid-19 tidak ada
data," ungkapnya. Dedi menambahkan, jumlah masyarakat miskin baru yang
terdampak pembatasan sosial dan pembatasan aktivitas diprediksi bakal
lebih tinggi dari warga miskin yang terdata di PKH dan DTKS. "Jumlahnya
lebih besar daripada penerima bantuan sosial. Sehingga sampai kapan pun tidak
akan selesai manakala tidak ada keterpaduan semua. Yang memahami itu petugas RT
RW. Sedangkan (warga miskin baru) yang didata oleh RT RW tidak di ACC itu
problemnya," jelasnya. Dedi mengatakan, dalam kondisi seperti saat ini,
pejabat di daerah yang menjadi ujung tombak pendataan warga miskin baru harus
arif dan bijaksana. "Yang duperlukan sekarang adalah kearifan dalam
penanganan. Kalau terjadi eskalasi, orang marah karena belum dapat bantuan,
maka bantuan harus dengan cepat diadendum, diubah. Orang yang sudah terdaftar
di PKH terdaftar dan di dana desa, harus bisa dengan cepat dialihkan kepada
yang lain yang miskin baru," jelasnya. Libatkan TNI Polri Dedi
menambahkan, agar pendataan warga miskin baru bisa dilakuka dengan tepat,
maka yang perlu dilakukan adalah melibatkan TNI Polri dalam hal ini Babinsa dan
Babinkamtibmas. Baca juga: Anggota DPRD Jabar: Data Bantuan Corona Harus Akurat
agar Tak Timbulkan Konflik "Kedua institusi ini bisa dilibatkan
sebagai verifikator atau orang yang meng-acc sebuah bantuan. Harus
fleksibel dan diamankan dari sisi asoek ketepatan administrasi pelayanan.
Kapolsek, camat, Danramil bisa terlibat mendorong seseorang bisa dapat bantuan
atau tidak berdasarkan verifikasi faktual di masyarakat ketika bantuan sudah
turun," tandasnya.
Penulis : Kontributor Bandung, Putra Prima
Perdana
Editor : Farid Assifa
Kesimpulan Hasil diskusi
Dari hasil diskusi hari ini, menurut kelompok
kami sumbangan dari pemerintah cukup membantu perekonomian rakyat yang
berdampak covid 19. Namun memang benar yang menjadi persoalan adalah bagaimana
sumbangan tersebut benar-benar tepat untuk rakyat yang membutuhkan. Karena pada
dasarnya ketika ada sumbangan semacam ini banyak oknum yang menyalah gunakan
wewenangnya agar dana tersebut dapat dinikmati dirinya sendiri, tidak
terkecuali pada lingkup kecil yaitu setara RT dan RW. Bukan hanya itu, bantuan
untuk mengatasi dampak covid-19 jangan sampai terhabat oleh kekakuan
administrasi. Bantuan ini harus cepat disalurkan, karena seperti yang kita tau
bahwa masyarakat sangat memerlukan bantuan dari pemerintah. Apabila bantuan
yang disalurkan kepada masyarakat masih harus melewati prosedur dan aturan yang
bertele-tele tentu hal ini bukan memudahkan masyarakat tapi justru menyulitkan.
Adanya virus ini saja sudah sangat menyulitkan, janganlah ditambah lagi. Selain
itu pemerintah seharusnya tidak hanya
memperhatikan masyarakat yang memang dari sebelum adanya virus ini sudah
memiliki penghasilan yang rendah. Tapi, pemerintah juga harus memperhatikan
masyarakat yang penghasilannya berkurang karena adanya virus ini. Dengan adanya
covid ini banyak masyarakat yang mendadak kehilangan pekerjaan entah itu karena
PHK dan beberapa hal lain, dan hal tersebut berdampak pada perekonomian
masyarakat. Sedangkan selama ini yang diberi bantuan adalah orang orang yang
terdaftar dalam program PKH, sedangkan untuk orang yang tidak terdaftar jika ingin mendapatkan
bantuan biasanya harus mendaftar dan mengikuti proses birokrasi yang sangat
rumit .Mereka tentunya juga butuh bantuan. Diharapkan yang sudah menerima
bantuan PKH dan DTKS tidak diutamakan terlebih dahulu karena mereka terhitung
punya penghasilan ditengah wabah ini. Lebih baik diutamakan orang orang yang
memang menjadi tidak berpenghasilan untuk mendapat bantuan covid-19. Seperti
yang diketahui dana bantuan pemerintah bisa dari sumbangan masyarakat yg
kondisi ekonominya di atas rata2 tapi juga berasal dari APBN, sedangkan
perekonomian juga menurun, maka pemerintah juga harus bisa mengambil keputusan
keuangan secara tepat. Pada saat perekonomian seperti inilah masyarakat
diharapkan dapat membantu pemerintah dengan mengadakan donasi yang nantinya
bisa disalurkan pada APD dan pekerja yan terkena dampai virus covid-19.
Mengenai pertanyaan mengapa beberapa bantuan dari masyarakat itu
kebanyakan untuk ojek ojek online, seakan-akan pekerjaan yang paling terdampak
dengan adanya covid ini ojol, padahal banyak sekali profesi yang sama apesnya
kaya ojol. Dari topik ini terdapat 2 pandangan yang berbeda. Ada yang menganggap
perhatian pemerintah terhadap driver ojol ini terlalu berlebihan. Padahal pemasukan ojol ini lumayan banyak jika
dibandingin dengan pekerja lain. Kalau tidak bisa mengantarkan orang, masih
bisa mengantar makanan/barang. Intinya masih adalah sumber pemasukan lainnya.
Namun di satu sisi, adanya perhatian yang berlebih kepada ojol bisa jadi
dikarenakan banyaknya masyarkat yang berprofesi sebagai ojol. Apalagi di
kota-kota besar sudah banyak diterapkan PSBB yang tentunya akan memebrikan
dampak yang sangat besar terhadap ojol. Bukan hanya itu, kebanyakn bantuan
ditujukan pada ojol bisa jadi disebabkan karena banyaknya profesi ojol yang
berani menyuarakan suaranya sehingga membuat masyarakat berpikir bahwa ojol
merupakan profesi yang paling terdampak dengan adanya virus ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar