HASIL DISKUSI KELOMPOK 11
5 April 2022
WA GROUP
Topik : Kendaraan mewah hingga mobil dinas pemerintah dilarang isi BBM subsidi
Kendaraan Mewah hingga Mobil Dinas Pemerintah Seharusnya Dilarang isi BBM Subsidi
HASIL DISKUSI
Pro
Tentunya hal ini ditujukan untuk menyikapi perubahan harga yang cukup signifikan di bahan bakar minyak akhir-akhir ini. Pendistribusian BBM harus benar-benar merata dan sesuai dengan sasarannya. Selama ini tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk pemberlakuan BBM subsidi sehingga siapapun bisa menggunakan fasilitas tersebut. Memperketat aturan yang ada menjadi langkah yang baik untuk menolong masyarakat kecil di tengah ketidak pastian ekonomi saat ini. Selain itu dengan adanya penertiban ini tentunya akan mendongkrak kinerja BUMN Pertamina karena BBM yang laku tidak hanya BBM subdsidi saja (setelah adanya kenaikan di bulan April 2022). Hal ini menjadi momentum yang baik untuk menegaskan kembali regulasi yang sudah dirancang sehingga kedepannya akan terbangun "habbit" di masyarakat yang sudah terbiasa untuk menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan persyaratan yang ada, serta meminimalisir penyelewengan.
Kontra
Rencana pemerintah untuk melarang mobil dinas memakai bahan bakar minyak bersubsidi tentunya akan berdampak pada rencana anggaran biaya operasional transportasi dan logistik yang sudah direncanakan diawal oleh pemerintah. penggunaan mobil dinas pun sebenernya kan juga untuk keperluan pemerintah dan masyarakat seharusnya mobil dinas pun mendapat fasilitas yang sama dengan kendaraan lainnya. selanjutnya pelarangan kendaraan mewah untuk mengisi bahan bakar minyak bersubsidi mungkin sangat bagus diterapkan namun ketidakadilan masyarakat dan cara kontrol supaya mobil mewah tersebut dilarang masih belum jelas konsep dan pelaksanaanya.
Kesimpulan
Dari diskusi hari ini yang berdasarkan artikel yang berjudul “Kendaraan Mewah hingga Mobil Dinas Pemerintah Seharusnya Dilarang isi BBM Subsidi” dengan adanya perubahan harga BBM yang cukup signifikan pendistribusian BBM harus merata dan sesuai dengan sasarannya. Untuk saat ini tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk pemberlakuan BBM subsidi sehingga siapapun bisa menggunakan fasilitas tersebut. Sehingga kedepannya masyarakat terbiasa untuk menggunakan BBM sesuai dengan kebutuhan serta akan meminimalisir penyelewengan. Namun adanya rencana tersebut akan berdampak pada rencana anggaran biaya operasional transportasi dan logistik yang sudah direncanakan diawal oleh pemerintah. Untuk pelarangan kendaraan mewah untuk mengisi bahan bakar minyak bersubsidi mungkin sangat bagus diterapkan namun ketidakadilan masyarakat dan cara kontrol supaya mobil mewah tersebut dilarang masih belum jelas konsep dan pelaksanaanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar