Diskusi Harian Kelompok 9_Minggu ke 4

 

Link: https://money.kompas.com/read/2020/05/06/073100926/ekonomi-hanya-tumbuh-297-persen-bi-karena-pengaruh-covid-19?_ga=2.88336786.822105813.1607100241-348046481.1540123639

 

Ekonomi Hanya Tumbuh 2,97 Persen, BI: Karena Pengaruh Covid-19

Kompas.com - 06/05/2020, 07:31 WIB BAGIKAN: Komentar 2 Lihat Foto Ilustrasi Bank Indonesia (BI).(SHUTTERSTOCK) Penulis Fika Nurul Ulya | Editor Yoga Sukmana JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I-2020. Dalam rilisnya, ekonomi RI hanya tumbuh 2,97 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan terkontraksi 2,41 persen secara kuartalan. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi 2,97 persen pada kuartal I-2020 melambat dibandingkan dengan capaian sebelumnya sebesar 4,97 persen pada periode yang sama 2019. Kepala Departemen Komunikasi Onny Widjanarko menilai, pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97 persen dipengaruhi oleh pandemi virus corona (Covid-19) yang merebak pada awal tahun di China dan kemudian menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Baca juga: Banyak UMKM Produksi APD, Bagaimana Standarnya? "Pengaruh Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama pada penurunan permintaan domestik, di tengah kinerja positif sektor eksternal," kata Onny dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2020). Dari sisi pengeluaran, penurunan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 terutama dipengaruhi oleh penurunan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tercatat 2,84 persen (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pada triwulan IV-2019 sebesar 4,97 persen (yoy). Investasi juga tumbuh melambat sebesar 1,7 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh melambatnya investasi bangunan. Baca juga: Cara Melaporkan Penyaluran Bansos dan BLT Bermasalah Halaman Selanjutnya "Respons stimulus Pemerintah melalui konsumsi.

"Respons stimulus Pemerintah melalui konsumsi Pemerintah yang tumbuh 3,74 persen (yoy) dapat menahan perlambatan permintaan domestik lebih dalam," ujar Onny. Selain itu kata Onny, ekspor netto berkontribusi positif dipengaruhi ekspor yang tumbuh 0,24 persen (yoy) dan impor yang mencatat kontraksi 2,19 persen (yoy). Sementara dari sisi lapangan usaha (LU), perlambatan ekonomi terutama didorong oleh melambatnya aktivitas LU Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi serta LU Transportasi dan Pergudangan. Baca juga: Segera Cair, Ini Besaran THR PNS di Lebaran Tahun Ini Hal itu dipengaruhi oleh berkurangnya mobilitas masyarakat sebagai dampak dari penerapan langkah-langkah untuk memitigasi Covid-19. Di samping itu, kinerja LU Pertanian menurun dipengaruhi perkembangan cuaca yang kurang menguntungkan. "Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, serta secara konsisten memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional," pungkas Onny.’

Hasil Diskusi:

Membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemic Covid-19 saat ini menjadi konsentrasi penuh pemerintah sekarang. Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui erlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah tentu berupaya dampak Covid-19 tidak bergerak ke arah skenario sangat berat. Karena itu, pemerintah tidak dapat sendiri melakukannya. Perlu dukungan berbagai pihak yang terkait. Saat ini bukan waktunya menyalahkan dan melemahkan, namun saatnya bersinergi dan berkolaborasi agar bersama-sama dapat membangun negeri menuju negara maju, adil, dan sejahtera.

Oleh sebab itu, menurut kelompok kami dalam upaya untuk menangani permasalahan mengenai pertumbuhan ekonomi yang kian lama semakin tumbuh melambat, pemerintah harus berupaya scara maksimal melalui dua sisi fokus utamanya, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran.

·         Sisi permintaan

Pada sisi permintaan Pemerintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat terutama bagi kelompok yang rentan terkena dampak agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan sosial antara lain dilakukan peningkatan dan perluasan. Yang dapat dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKN), peningkatan dan perluasan Kartu Sembako, penambahan dan fleksibilitas Kartu Pra-Kerja, pembebasan tagihan listrik, Bantuan Sosial (tunai dan sembako), dan BLT Dana Desa. Selain itu, juga pengadaan program tambahan bantuan subsidi perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah.  Seperti Alokasi anggaran yang saat ini sudah disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 205,20 triliun. Dengan demikian, Pemerintah tentu berharap perlindungan sosial tersebut dapat digunakan dengan lebih efektif, tepat sasaran, tidak disalahgunakan serta mampu menjaga daya beli masyarakat.

·         Sisi penawaran

Pandemi telah berdampak signifikan pada dunia usaha dimana aktivitas produksi, distribusi, dan investasi terganggu. Hal ini tentu akan berdampak bagi para pelaku usaha terkait keberlangsungan usahanya. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan dengan program subsidi bunga untuk Ultra Mikro (UMi) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penempatan dana untuk restrukturisasi UMi dan UMKM, penjaminan kredit modal kerja, insentif pajak, dukungan BUMN sebagai penggerak ekonomi, dukungan Pemda dan dukungan sektoral. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 384,45 triliun. Pemerintah tentu berharap segala upaya tersebut mampu mendukung keberlangsungan usaha, meminimalisir tambahan pengangguran dan potensi kebangkrutan usaha. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi ini tentu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, tata Kelola yang baik, transparan, adil, akuntabel dan tidak menimbulkan moral hazard. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tentu akan berjalan dengan baik dengan dukungan, sinergi dan kolaborasi berbagai pihak yang terkait. Setiap pihak memiliki peran masing-masing yang harus didukung dan diberikan masukan-masukan konstruktif sebagai upaya bangkit bersama melawan pandemi wabah virus Corona.

Masyarakat dapat mengawal upaya dan program pemerintah tersebut sehingga belanja yang telah dialokasikan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan efiktif, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Hal ini sebagai upaya agar masyarakat memiliki kepercayaan, kenyamanan dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan geliat ekonomi di tengah tantangan pandemi sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan baik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

 

 

Diskusi Harian Kelompok 8_Minggu ke 4

 

Pelaksanaan Diskusi   : Kamis, 7 Mei 2020 (13.00 – 16.00)

Kelompok                   : 8

Sumber                        :https://finance.detik.com/moneter/d-5004258/ekonomi-ri-cuma-tumbuh-297-bi-dampak-psbb

Judul Artikel               :

Ekonomi RI Cuma Tumbuh 2,97%, BI: Dampak PSBB

 

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 sebesar 2,97%. Angka ini turun dibandingkan kuartal I 2019 yang sebesar 5,07%.

Gubernur Bank Indonesia (BI) menjelaskan jika perlambatan pertumbuhan ekonomi ini terjadi akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menyebabkan konsumsi dan investasi rendah.

"Soal PDB kuartal I ini hanya 2,97%. Kami sampaikan ini lebih rendah dari perkiraan kami 4,4%. Faktor yang mendasari adalah dampak dari penanganan COVID-19 seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), social distancing dan work from home mempengaruhi ekonomi baik konsumsi maupun investasi," kata Perry dalam video conference, Rabu (6/5/2020).

Perry juga menyebut, sebelumnya BI memperkirakan konsumsi masyarakat masih bisa tumbuh 5% namun realisasinya hanya 2,8% pada kuartal I 2020. Kemudian investasi diproyeksi tumbuh 2,4% tapi realisasi hanya 1,7%.

Dia menjelaskan stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah telah berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi. Misalnya dalam bentuk bantuan sosial juga berampak ke masyarakat.

"Semula kami perkirakan konsumsi pemerintah 2,3% pada kuartal I tahun ini. Tapi dari rilisnya BPS konsumsi pemerintah 3,74% terutama dari penyaluran bansos bisa menopang pertumbuhan ekonomi sehingga tidak turun lebih dalam," imbuh dia.

Perry mengungkapkan angka pertumbuhan ekonom 2,97% ini harus disyukuri karena masih lebih baik dibandingkan negara yang lain. Dia menyebut misalnya China yang minus 6,85%, Amerika Serikat yang tumbuh 0,3%, Eropa minus 3,3%, Singapura yang minus 2,2% dan Korea Selatan hanya tumbuh 1,3%.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,97% termasuk Alhamdulillah artinya jauh lebih baik dari sebagian besar negara lain. Tentu saja kalau lihat pertumbuhan maunya tumbuh 4,4%. Tapi ini angka yang patut disyukuri," imbuh dia.

Menurut Perry realisasi ekspor masih tumbuh lebih baik dibandingkan proyeksi bank sentral. Tercatat realisasi ekspor masih tumbuh 0,24% atau lebih tinggi dari perkiraan BI yang negatif 1,6%.

Perry mengatakan, stimulus fiskal serta bantuan sosial yang telah disiapkan Pemerintah cukup mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Sehingga diharapkan ekonomi nasional akan membaik pada kuartal IV-2020 hingga 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil diskusi :

Tanggapan

1.      Kisnul :

“Menurut saya dari artikel tersebut terlihat jelas bahwa dampak dari covid dan segala kebijakannya memang luarbiasa. Cukup diacungi jempol karena pertumbuhan ekonomi indonesia masih tergolong baik dari negara lain yang juga terdampak meski mengalami penurunan. Ini artinya, kebijakan kebijakan ekonomi yg dikeluarkan dengan hati hati oeh pemerintah sudah mulai terlihat hasilnya, salah satunya melalui bansos yang dilakukan, dari bansos ini sedikit menopang perekonomian sehingga tingkat penurunan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu drastis. Kebijakan PSBB yang menjamin kelangsungan ekspor juga mejadi stimulus dalam membantu mengurangi penurunan pertumbuhan ekonomi negara indonesia. Maknanya kebijakan yg dikeluarkan pemerintah saat ini menunjukkan impact yang baik secara perlahan lahan terhadap perekonomian.”

2.      Fadila :

“Saya pribadi sangat menyayangkan atas menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Angka pertumbuhan menjadi tolok ukur kemakmuran dan kemajuan sebuah negara. Menurut saya, pertumbuhan ekonomi bukan sekedar daya beli masyarakat saja, tetapi mencakup aspek-aspek yang lebih luas. Contohnya saja pengangguran, PHK, maupun pengurangan jam kerja. Jika pada kuartal I 2019 yang besarnya 5,07% saja masih banyak terjadi kemiskinan dan pengangguran, apalagi pada kuartal I 2020 yang menurun menjadi 2,97%. Memang sebagian besar dampak dari menurunnya angka pertumbuhan ekonomi adalah pandemi Covid-19 yang meyebabkan kegiatan PSBB. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa menurunnya angka pertumbuhan  ekonomi tersebut juga karena pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan sedikit banyaknya Indonesia juga terkena dampaknya. Gubernur Bank Indonesia (BI) menjelaskan jika perlambatan pertumbuhan ekonomi ini terjadi akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menyebabkan konsumsi dan investasi rendah. Konsumi rendah tersebut terjadi karena banyak sekali orang yang terkena PHK sehingga menjadi pengangguran lalu menyebabkan konsumsinya menjadi menurun. Meskipun pemerintah sudah memberi bantuan untuk mengurangi dampak covid-19 ini, tapi saya harapkan pemerintah juga bisa memberi solusi untuk masalah pengangguran. Karena jika dibiarkan lebih lama lagi, angka kriminalitas di indonesia bisa meningkat tajam. Apalagi ditambah dengan para napi yang dibebaskan karena untuk mengurangi masalah penyebaran covid-19 ini. Saya harap di kuartal selanjutnya, pemerintah bisa mengatasi berbagai masalah yang menyebabkan menurunnya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi naik.”

 

 

3.      Dani :

“Kurang setuju soal penurunan aktivitas perekonomian dan investasi hanya akibat korona saja, dilihat dari sisi lain, PR pemerintah dari tahun/kuartal kemarin juga ikut dalam mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Tapi, memang untuk 2020 sekarang gara2 COVID-19 dan PSBB akhirnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Sepanjang 2019 kemarin, yang menjadi pandangan perekonomian Indonesia adalah :

a.       Pembayaran wajib pajak yang telat dan Target penerimaan pajak yang meleset

b.      Masih kurangnya pengaplikasian teknologi informasi pada literasi digital

c.       Rendahnya daya saing masyarakat Indonesia selama beberapa tahun(terutama pada pasar produk)

d.      Penurunan konsumsi rumah tangga(memang sudah terjadi sejak 2010, dimana pada saat itu angka konsumsi rumah tangga Indonesia sebesar 5,17%(persen).”

 

 

4.      Roikha :

“Menurut saya wajar saja jika perekonomian Indonesia hanya tumbuh 2,97% dan lebih rendah daripada tahun sebelumnya mengingat sekarang pendapatan masyarakat menurun hal itu juga menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat juga menurun ditambah lagi harga pangan juga naik. Dan tumbuhnya perekonomian Indonesia yang hanya 2,97% ini juga dipengaruhi oleh adanya pembatasan sosial berskala besar. Selain itu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya sebesar 2,97% juga dipengaruhi oleh menurunnya investasi, ekspor, dan pengeluaran yang besar di bidang konsumsi. Namun hal tersebut lebih baik daripada negara lain yang hanya tumbuh lebih sedikit bahkan minus. Terbukti tidak hanya Indonesia yang merasakan dampak dari virus covid-19 ini, baik negara maju maupun negara berkembang juga merasakan dampaknya khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak luput dari upaya pemerintah yang terus berusaha untuk memberi kebijakan yang dapat menumbuhkan tingkat perekonomian.

Saya menyayangkan Pertumbuhan ekonomi indonesia yang menurun seperti minus di bidang investasi dan konsumsi. Dari data bps konsumsi rumah tangga berada di level -1,97%, konsumsi LNPRT pun -2,10%, konsumsi pemerintah -44,02%, investasi -7,89%, ekspor -6,37%, dan impor -11,89%. Dari data tersebut tentu dapat kita ketahui bawa perekonomian indonesia menurun. Tahun 2019 saja perekonomian indonesia itu sebesar 5,07% di kuartal 1, sedangkan tahun 2020 perekonomian indonesia itu sebesar 2,97% di kuartal 1. Terlihat sekali perbedaan pertumbuhan ekonomi sekarang dan tahun sebelumnya. Hal ini tentu membuat prihatin dengan kondisi perekonomian yang terus menurun ditambah lagi pengangguran di indonesia meningkat 15 jt karena PHK dan itu belum ditambah dari sektor lain seperti UMKM yang banyak mengalami gulung tikar, di tambah banyak perusahaan merugi karena banyak hasil penjualan yang sedikit di tambah harus membayar gaji karyawan dan di tambah lagi dengan tanggungan memberi THR kepada karyawan, hal itu tentu membuat perusahaan untuk melakukan PHK secara besar-besaran.

Dilihat dari data bps Kalau menurut saya memang untuk pertumbuhan ekonomi sudah turun dari tahun 2019 seperti dalam sektor konsumsi rumah tangga, di banding tahun 2018 turun sebesar 4,97%, dari segi ekspor juga demikian pada tahun 2019 jika di banding tahun 2018 yang turun sebesar 2,55% Jadi pertumbuhan ekonomi indonesia yang memang tidak semua juga karena covid. Dan tahun ini pada kuartal 1 memang menurun tapi ada kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia naik secara drastis. Bank Indonesia juga memperkirakan bahwa pada kuartal II-2020 ekonomi RI tumbuh menjadi 0,4 persen, kemudian kuartal III-2020 tumbuh 1,2 persen, dan pada kuartal IV-2020 menjadi 3,1 persen, jika PSBB hanya sampai di bulan juni.”

 

Bentuk artikel

 

Sangat disayangkan atas menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Angka pertumbuhan menjadi tolok ukur kemakmuran dan kemajuan sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi bukan sekedar daya beli masyarakat saja, tetapi mencakup aspek-aspek yang lebih luas. Contohnya saja pengangguran, PHK, maupun pengurangan jam kerja. Jika pada kuartal I 2019 yang besarnya 5,07% saja masih banyak terjadi kemiskinan dan pengangguran, apalagi pada kuartal I 2020 yang menurun menjadi 2,97%.  Dari data BPS konsumsi rumah tangga berada di level -1,97%, konsumsi LNPRT pun -2,10%, konsumsi pemerintah -44,02%, investasi -7,89%, ekspor -6,37%, dan impor -11,89%. Dari data tersebut tentu dapat kita ketahui bawa perekonomian indonesia menurun. Terlihat sekali perbedaan pertumbuhan ekonomi sekarang dan tahun sebelumnya.

Hal ini tentu membuat prihatin dengan kondisi perekonomian yang terus menurun ditambah lagi pengangguran di indonesia meningkat 15 jt karena PHK dan itu belum ditambah dari sektor lain seperti UMKM yang banyak mengalami gulung tikar, di tambah banyak perusahaan merugi karena banyak hasil penjualan yang sedikit di tambah harus membayar gaji karyawan dan di tambah lagi dengan tanggungan memberi THR kepada karyawan, hal itu tentu membuat perusahaan untuk melakukan PHK secara besar-besaran. Memang sebagian besar dampak dari menurunnya angka pertumbuhan ekonomi adalah pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan PSBB. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa menurunnya angka pertumbuhan  ekonomi tersebut juga karena pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan sedikit banyaknya Indonesia juga terkena dampaknya. Penurunan aktivitas perekonomian dan investasi juga tidak hanya akibat Covid-19 saja, dilihat dari sisi lain, PR pemerintah dari tahun/kuartal kemarin juga ikut dalam mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Sepanjang 2019 kemarin, yang menjadi pandangan perekonomian Indonesia adalah :

a.       Pembayaran wajib pajak yang telat dan Target penerimaan pajak yang meleset

b.      Masih kurangnya pengaplikasian teknologi informasi pada literasi digital

c.       Rendahnya daya saing masyarakat Indonesia selama beberapa tahunb(terutama pada pasar produk)

d.      Penurunan konsumsi rumah tangga(memang sudah terjadi sejak 2010, dimana pada saat itu angka konsumsi rumah tangga Indonesia sebesar 5,17%(

Menurut penjelasan diatas, dampak dari covid-19 dan segala kebijakannya memang luar biasa. Cukup diacungi jempol karena pertumbuhan ekonomi indonesia masih tergolong baik dari negara lain yang juga terdampak meski mengalami penurunan. Ini artinya, kebijakan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dengan hati-hati oleh pemerintah sudah mulai terlihat hasilnya, salah satunya melalui bantuan sosial yang dilakukan, dari bantuan sosial ini sedikit menopang perekonomian sehingga tingkat penurunan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu drastis. Kebijakan PSBB yang menjamin kelangsungan ekspor juga menjadi stimulus dalam membantu mengurangi penurunan pertumbuhan ekonomi negara indonesia. Maknanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini menunjukkan impact yang baik secara perlahan lahan terhadap perekonomian.

 

 

Diskusi Harian Kelompok 7_Minggu ke 4

 

 

Kamis. 07 Mei 2020

 

Link : https://docs.google.com/document/d/1ma_rcMI316z1DR5pFAZFiGtbLdciZN-uN_sTOD93DcE/edit?usp=drivesdk

 

Isi Berita :

 

Merdeka.com - Di tengah pandemi corona seperti sekarang, pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah. Sekolah dan Universitas pun telah membuat kebijakan untuk melakukan kegiatan belajar dari rumah. Para mahasiswa pun melakukan kuliah online agar tetap mendapatkan ilmu. Untuk dapat melakukan kuliah online, para mahasiswa harus memiliki perangkat dan jaringan yang memadai. Hal tersebut tentu tak menjadi masalah untuk mahasiswa yang tinggal di daerah perkotaan. Tetapi bagaimana dengan para mahasiswa yang tinggal di kampung? Mereka harus berjuang mencari jaringan sampai ke tempat tertinggi. Berikut potret perjuangan mereka. Mencari Jaringan di Tempat Tinggi. Melalui unggahan akun @makassar_iinfo, terlihat perjuangan para mahasiswa yang tengah mencari jaringan untuk kuliah online. Salah satunya potret pria berikut ini.Perjuangan mahasiswa di kampung untuk kuliah online.

 

Rangkuman hasil diskusi :

 

Di tengah pandemi korona saat ini pemerintah menghimbau agar seluruh kegiatan masyarakat dilakukan dirumah,salah satunya kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara online agar mahasiswa tetap dapat menuntut ilmu. Bagi mahasiswa yang tinggal di perkotaan tentu tidak jadi masalah,akan tetapi untuk mahasiswa yang tinggal di perkampungan-perkampungan akan menjadi masalah besar,karena  perangkat dan jaringan yang kurang memadai. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidakmerataan pembangunan di desa-desa plosok apalagi di kawasan pegunungan pembangunan akan sulit dilakukan mengingat banyak desa-desa yang masih sulit dijangkau pemerintah untuk dilaksanakannya pembangunan. Kuliah online bagi mahasiswa yang tidak ada masalah dengan jaringan tentu dirasa sangat efektif karena selain tetap mendapatkan ilmu mahasiswa juga dapat melakukan hal-hal yang bersifat positif,akan tetapi kuliah online akan dirasa tidak efektif bagi mahasiswa yang bermasalah dengan jaringan dan perangkat. Yang perlu diperhatikan untuk mengatasi hal tersebut adalah memperbaiki sistem atau cara pembelajaran online yang rumit atau terlalu mempersulit mahasiswa untuk melaksanakannya,dan meminimalisir tugas tugas yang memberatkan mahasiswa. Selain itu jika diperlukan untuk mengkaji ulang kembali mungkin lebih baik seperti membebaskanmahasiswa melakukan hal yang positif tetapi sama-sama menghasilkan output misalkan : membuat karya tulis, melakukan penelitian dll seperti yang pernah dicetuskan oleh Menteri Pendidikan mengenai inovasi pembelajaran sebelum terjadi pandemi. Terlepas dari banyak sekali pro dan kontra, kita bisa mengambil sisi positif dari adanya kuliah online ini dan semoga pandemi covid 19 segera berlalu agar kita bisa beraktivitas kembali.

 

 

Diskusi Harian Kelompok 6_Minggu ke 4

 

Hari/Tangal               : Rabu/6 mei 2020

Nama kelompok        : Piket KSPE Rabu 13.10

Judul artikel              : BI Tolak Usulan Cetak Uang untuk Tangani Corona

Link artikel                : https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200506120813-78-500620/bi-tolak-usulan-cetak-uang-untuk-tangani-corona

Isi artikel                    :

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) menolak usulan pencetakan uang untuk membiayai penanganan dampak ekonomi dari virus corona (covid-19). Sebab, kebijakan moneter tersebut tidak lazim dilakukan oleh bank sentral.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku telah mendengar usulan dari sejumlah kalangan perihal pencetakan uang untuk menangani covid-19. Termasuk, usulan untuk mengucurkan uang tunai tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dukungan pendanaan akibat pandemi.

"Barangkali pandangan itu, BI mencetak uang segala macam, mohon itu bukan praktek kebijakan moneter yang lazim dan tidak akan dilakukan di BI. Pandangan-pandangan itu tidak sejalan dengan praktek kebijakan moneter yang prudent (hati-hati) dan lazim. Mohon maaf ini betul-betul mohon maaf supaya tidak menambah kebingungan masyarakat" ucapnya melalui video conference, Rabu (6/5).

Untuk diketahui, salah satu pihak yang mengusulkan pencetakan uang adalah Badan Anggaran DPR. Anggota dewan mengusulkan bank sentral mencetak uang senilai Rp400 triliun -Rp600 triliun sebagai penopang dan opsi pembiayaan bagi pemerintah.

Ia menjelaskan BI memiliki ketentuan dan mekanisme pengedaran uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan logam, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam aturan itu, disebutkan jika proses perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang kartal dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

Untuk besarannya, kata dia, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui perhitungan ekonomi salah satunya pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Keseluruhan proses ini selalu menggunakan kaidah dan tata kelola yang baik dan diaudit oleh BPK, semua seperti itu," jelasnya.

Selanjutnya, pengedaran uang dilakukan bank sentral melalui perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat melakukan setor dan tarik kepada perbankan pada rekeningnya masing-masing. Pun demikian, perbankan melakukan setor dan tarik dengan BI dalam akun rekening bank di BI.
"Inilah proses pengedaran uang, tidak ada proses pengedaran yang di luar ini. Jadi tidak ada BI cetak uang terus kasih-kasih di masyarakat, yo ora ono kui (tidak ada itu). Jangan punya pikiran macam-macam, semua itu prosesnya tata kelola diaudit BPK," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun menyatakan pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu menyamakan persepsi terkait sumber dana yang dibutuhkan untuk meredam dampak virus corona di dalam negeri. Bila perlu, cetak uang baru.

Ia mengakui, jika kebijakan tersebut dibuat nantinya, inflasi akan melonjak. Namun, Misbakhun menyatakan hal itu lebih baik ketimbang mengorbankan cadangan devisa yang jumlahnya semakin turun beberapa waktu terakhir.

"BI cetak uang baru dampaknya ke capital outflow dan inflasi. Kalau inflasi 15 persen itu tetap lebih baik," ujarnya beberapa waktu lalu.

 

Tanggapan                 :

benar memang tindakan yang di lakukan oleh Bank Indonesia. Sesuai denganUndang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjadi pedoman BI. Lagi pula, kita juga harus memikirkan dampaknya ke depan. Mencetak uang dengan jumlah yang banyak tentu tidak dapat serta merta dilakukan.

Bahkan pencetakan uang yang seperti itu memang justru dikhawatirkan akan menjadikan inflasi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup banyak. Sehingga, sebaiknya dapat dicari solusi lain yang lebih pas dalam masalah ini. Apalagi anggota dewan mengusulkan dengan jumlah yang cukup banyak ke bank sentral. Karna jika pencetakan uang ini tetap dilakukan oleh pihak bank Indonesia akan terjadi peredaran uang rupiah yang semakin melebar di masyarakat, dan dengan begitu tentu saja hal ini bisa menyebabkan nilai kurs rupiah semakin turun. Tidak akan ada yg berubah walaupun pencetakan uang ini ditujukan untuk penanganan corona.

Bank Indonesia disini melaksanakan tugasnya dengan baik dengan menolak perintah tersebut karena jika uang dicetak jumlahnya akan semakin banyak beredar dinegara otomatis dengan jumlah segitu inflasinya pasti gak sedikit, Ini malah menimbulkan masalah baru

Sulit memang untuk pemerintah, pendapatan menurun, pembiayaan meningkat, untuk memperoleh dana tidak bisa jika dengan mencetak uang kembali karna akan menyebabkan  inflasi, dan bila menambah hutang malah akan menambah tanggungan negara, dan masih ada tanggungan untuk menghidupi rakyatnya yg pengangguran , semoga pandemi ini cepat berakhir, sehingga perekonomian akan membaik

Saran              :

jadi inti dari semuanya menganggap benar dengan keputusan BI untuk menolak percetakan uang hal ini karena akan berakibat inflasi, karena uang yang beredar akan lebih banyak, nanti kedepannya semoga pemerintah bisa mengatasi keuangan yang memburuk ini akibat covid dengan membuat kebijakan yang  lebih baik lagi, contohnya mendirikan pelatihan pelatihan seperti yang sudah dicanangkan pemerintah untuk mendapat penghasilan secara online khususnya dimasa pandei ini.

 

Diskusi Harian Kelompok 5_Minggu ke 4

 

Link: https://www.beritasatu.com/merdhy-pasaribu/ekonomi/629411/menkeu-skenario-terburuk-ekonomi-minus-04-mungkin-terjadi

Menkeu: Skenario Terburuk Ekonomi Minus 0,4% Mungkin Terjadi

Rabu, 6 Mei 2020
Oleh : Herman / MPA

Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Jakarta, Beritasatu.com – Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020 hanya tumbuh 2,97% (y-on-y), jauh di bawah prediksi pemerintah yang sebelumnya memperkirakan masih bisa di kisaran 4%. Menyikapi hal tersebut, pemerintah melihat kemungkinan masuk ke skenario terburuk bisa saja terjadi, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan minus 0,4%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020 yang hanya 2,97% utamanya dipicu oleh anjloknya konsumsi rumah tangga. Padahal kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestic bruto (PDB) mencapai lebih dari 57%.

“Konsumsinya turun sangat besar. Kalau biasanya tumbuh di atas 5%, pada triwulan I 2020 hanya tumbuh 2,84%,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja virtual dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Kondisi inilah yang diwaspadai oleh pemerintah, mengingat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 sebetulnya baru dimulai pada Maret 2020 atau akhir triwulan I 2020. Sehingga kemungkinan besar konsumsi rumah tangga akan semakin anjlok seiring pemberlakuan PSBB yang semakin meluas pada triwulan II 2020.

“Pada triwulan II, konsumsinya akan drop lebih besar lagi. Padahal GDP Indonesia itu 57% adalah konsumsi atau sekitar Rp 9.000 triliun. Kontribusi Jakarta dan Pulau Jawa juga hampir 55%. Jadi kalau sekarang di Jakarta dan Pulau Jawa melakukan PSBB, sudah pasti konsumsinya tidak akan tumbuh,” papar Sri Mulyani.

Dalam menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi, Menkeu mengatakan saat ini ada dua skenario yang dilihat. Untuk skenario berat, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 2,3%, sementara skenario yang lebih berat bisa minus 0,4%. Skenario tersebut dilihat berdasarkan lamanya penyebaran Covid-19 yang menyebabkan terjadinya PSBB dan penurunan aktivitas ekonomi.

“Untuk skenario berat, kita masih berasumsi bahwa Covid-19 akan mencapai puncaknya pada bulan Mei dan awal Juni 2020, kemudian akan mengalami penurunan dan tidak terjadi outbreak kedua. Sedangkan untuk skenario yang sangat berat membutuhkan PSBB yang lebih panjang lagi dan tidak hanya di Jakarta,” kata Sri Mulyani.

Dengan berbagai skenario tersebut, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi 2,3% menjadi skenario yang cukup optimistis. Namun Menkue juga melihat adanya potensi perubahan pusat pandemi Covid-19 dari sebelumnya di Jakarta bergeser ke daerah-daerah tujuan mudik seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Sehingga upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 harus dilakukan secara konsisten dan disiplin.

Saat ini pemerintah juga terus mengkaji kemungkinan melakukan kebijakan pembukaan secara bertahap seperti yang mulai dilakukan di berbagai negara, namun tetap memperhatikan agar jangan sampai terjadi outbreak yang semakin meluas. Selain itu, pemerintah saat ini juga terus melakukan tes Covid-19 secara lebih luas.

“Inilah situasi yang kita hadapi di dalam melihat perekonomian kita, terutama di triwulan II dan mungkin masih berlanjut di triwulan III. Oleh karena itu, kemungkinan masuk ke dalam skenario sangat berat mungkin saja terjadi dari 2,3% menjadi minus 0,4%. Ini apabila pada triwulan III dan IV kita tidak mampu me-recover, atau kalau pandemi menimbulkan dampak yang lebih panjang,” kata Sri Mulyani.

Dalam situasi pandemi Covid-19, Sri Mulyani menegaskan kebijakan pemerintah selalu fokus pada tiga hal, yaitu kesehatan dan keselamatan masyarakat, social safety net, dan menjaga kebutuhan modal kerja.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I 2020 sebetulnya masih lebih baik dibandingkan beberapa mitra dagang Indonesia. Antara lain pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang minus 6,8%, Amerika Serikat 0,3%, Singapura minus 2,2%, Korea Selatan 1,3%, Hong Kong minus 8,9%, dan Uni Eropa minus 2,7%. Sedangkan Vietnam masih tumbuh lebih baik yang mencapai 3,8%.

Hasil diskusi:

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I 2020 sebetulnya masih lebih baik dibandingkan beberapa mitra dagang Indonesia. namun petumbuhannya angka minus. Oleh sebab itulah, ekonomi indonesia harus lebih was-was atau berhati-hati dan segera melakukan kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak ekonomi yang juga memungkinkan untuk terjadi lebih parah. Namun pada kenyataannya situasi yang dihadapi perekonomian Indonesia adalah ketidakstabilan terutama di triwulan II dan mungkin masih berlanjut di triwulan III. Oleh karena itu, kemungkinan masuk ke dalam skenario sangat berat mungkin saja terjadi dari 2,3% menjadi minus 0,4%. Ini apabila pada triwulan III dan IV kita tidak mampu me-recover, atau kalau pandemi menimbulkan dampak yang lebih panjang.

Dengan demikian, Membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemic Covid-19 saat ini menjadi konsentrasi penuh pemerintah sekarang. Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, saat ini Kemenpora RI juga telah menyiapkan program prioritas tahun 2020-2024. Dua dari lima program prioritas yang disiapkan Menpora RI, berisi tentang kepemudaan. Bunyi dari dua program prioritas tersebut yaitu: pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Selanjutnya Kemenpora juga menyiapkan bantuan bagi 5000 wirausaha muda yang terdampak Pandemi Covid-19 agar tetap bertahan dan bangkit kembali sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

 

Diskusi Harian Kelompok 4_Minggu ke 4

 

Link: https://ekbis.sindonews.com/read/17837/33/ekonomi-hanya-tumbuh-297-jadi-indikator-buruk-ekonom-kuartal-ii-akan-minus-1588658708

Ekonomi Hanya Tumbuh 2,97% Jadi Indikator Buruk, Ekonom: Kuartal II Akan Minus

Rina Anggraeni

Selasa, 05 Mei 2020

JAKARTA - Ekonom Indef Bhima Yudistira menilai pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 2,97% menjadi indikator yang buruk. Hal ini dikarenakan tidak konsistennya pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19).

"Presiden baru umumkan pasien 01 pada bulan Maret sementara PSBB berlaku di Jakarta mulai April atau masuk kuartal kedua. Artinya pandemi masuk terlambat ke Indonesia saja sudah tumbuh rendah sekali ekonomi di kuartal I," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Dia melanjutkan bukan hanya pandemi covid-19 yang buat ekonomi turun tajam, tapi ada faktor sisi permintaan sejak 3 tahun lalu yang lesu. Industri bahkan jauh sebelum covid-19 sudah digempur barang impor dan kita tidak siap hadapi perang dagang AS versus China.

"Kalau kuartal I sudah anjlok cukup dalam, maka diperkirakan kuartal II 2020 ekonomi akan minus. Karena di kuartal kedua ada perluasan PSBB di kota selain Jakarta dan pelarangan mudik. Ini aktivitas ekonomi nyaris mati total," pungkasnya

Baca Juga:

·         Piye Iki Gaes! Separuh Rakyat RI Nggak Ngerti Literasi Keuangan

·         Stimulus Fiskal Dorong Pemulihan Ekonomi, Lanjutkan!

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 2,97% pada kuartal I/2020. Pertumbuhan ini menjadi salah satu yang terendah sejak 2009.

Adapun pertumbuhan ekonomi yang kurang dari 3% ini sebelumnya pernah terjadi pada tahun 2001. Namun pelemahan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2001 yang mana kondisi dan situasinya sangat berbeda.

(akr)

 

Hasil Diskusi:

Pertumbuhan ekonomi negatif telah diprediksi oleh pemerintah hingga Bank Indonesia (BI) dan para pengamat. Namun, angka -5,32 persen lebih tinggi dari ekspektasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Yang mana beliau telah memprediksi ekonomi RI tertekan dengan batas bawah -5,1 persen dan titik tengah -4,3 persen. Begitu juga Bank Indonesia yang memprediksi ekonomi akan tersungkur di rentang 4,3 persen hingga 4,8 persen. Hal inilah yang menyebabkan perumbuhan ekonomi pada kuartal II tumbuh minus dan menglami kontraksi. kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi dalam pada kuartal II-2020, bukan berarti sudah memasuki resesi. Sebab, resesi terjadi jika pertumbuhan ekonomi negatif pada dua kuartal berturut-turut.

Oleh sebab itu, pemerintah saat ini harus lebih berfokus pada kebijakan-kebijakan untuk diupayakan secara optimal. Meskipun kuartal II mengalami keterpurukan. Namun ibu Sri Mulayani menyatakan bahwasannya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2020 berpotensi kembali terkontraksi. Oleh karenanya berbagai langkah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus dipersiapkan untuk mengantisipasi resesi.

Diskusi Harian Kelompok 2_Minggu ke 4

 

Hari, tanggal : Senin, 04 Mei 2020

Dedi Mulyadi: Hentikan PSBB karena Sudah Tak Efektif

Link Artikel : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200511062229-32-501897/dedi-mulyadi-hentikan-psbb-karena-sudah-tak-efektif

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah dihentikan karena sudah tidak efektif dalam menekan interaksi dan pergerakan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). "Kondisi sekarang sudah tidak efektif. Saya mengusulkan PSBB diganti dengan karantina komunal berbasis RW dan desa," katanya dalam sambungan telepon dari Karawang seperti dilansir dari Antara, Minggu (10/5).

Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan melalui karantina komunal, di setiap desa mulai tingkat RW disediakan tempat karantina, pos penjagaan, alat pelindung diri, ambulans dan alat pengukur suhu tubuh. Bahkan disarankan agar tes swab dilakukan di tingkat RW.
Dengan fasilitas tersebut setiap pengurus RW menutup sendiri daerahnya masing-masing sehingga saat ada orang yang masuk ke kampungnya diperiksa terlebih dahulu. Menurut Dedi, masyarakat desa dikenal mandiri dan mereka bisa menjaga kampungnya sendiri, membangun jalan sendiri, membangun pos ronda sendiri, dan bahkan bisa membuat sistem sendiri. Konsep karantina komunal tersebut kini tengah dilaksanakan di Purwakarta. Dedi pun meyakini karantina komunal bisa jauh lebih efektif dibandingkan PSBB yang kini diterapkan di sejumlah kabupaten/kota. Politikus Partai Golkar ini mengatakan PSBB sudah tidak efektif karena karena ada beberapa  kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan transportasi.

Pelonggaran transportasi membuat interaksi orang semakin tinggi dan banyak. Padahal, Dedi melanjutkan, PSBB bertujuan untuk menekan jumlah orang berinterkasi baik antar-individu maupun antar-wilayah. Dia pun menyoroti lalu lintas mobil yang tetap bisa lolos pos pemeriksaan. Dedi bilang Penjagaan ketat hanya dilakukan pada jam-jam tertentu. Selain itu, menurut Dedi, PSBB tidak efektif karena aturannya terlalu panjang dan lama, sehingga berdampak pada ekonomi dan sosial terhadap masyarakat. Di sisi lain, ada kebijakan yang berbenturan, yakni PSBB dan kelonggaran transportasi. Kondisi itu membuat masyarakat bingung. "Sektor ekonomi jadi terhenti kalau kebijakan PSBB terlalu lama," kata Dedi.
Dari pengamatannya, Dedi berkata kebijakan PSBB tidak sepenuhnya ditaati masyarakat. Seperti satu toko buka, tetapi toko lain tutup. Orang berkerumun di satu toko yang buka, dan itu tidak ada artinya PSBB untuk menekan interaksi manusia. Alasan lain PSBB sudah tidak efektif adalah kebijakan itu malah memicu problem sosial akibat bantuan sosial (bansos) yang tak merata dan salah sasaran.

"Dari pada tidak jelas, ya sudah hentikan saja PSBB, karena membingungkan masyarakat oleh regulasi yang aneh-aneh," kata Dedi. Ia menambahkan, dampak lain dari PSBB adalah membuat aparat jenuh saat menjaga pos pemeriksaan, sehingga mudah emosi ketika menghadapi masyarakat yang bandel. Tapi sisi lain, masyarakat juga mulai jenuh karena tak bebas berpergian.

 

Kesimpulan Hasil Diskusi :

            Menurut kelompok kami, ide dan pemikiran dari Dedi Mulyadi sangat bagus dan realistis mengenai PSBB. Tetapi belum tentu bisa diterapkan dengan baik. Banyak faktor yang masih perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum menerapkan karantina komunal. Harus ada edukasi dan sosialisasi terlebih dahulu mengenai pentingnya karantina, physical distancing dan social distancing. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dari penularan Covid 19 inilah yang bisa menimbulkan masalah. Karena langkah sebaik apapun kalau aparat dan masyarakat tidak mendukung tidak akan bisa berhasil. Saat ini masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang bahaya dari wabah ini. Banyak masyarakat yang masih menganggap remeh virus corona. Banyak praduga yang tidak baik dari masyarakat menengah ke bawah tentang pandemi dan virus ini. Inilah yang harus diluruskan terlebih dahulu. Jika semua masyrakat sudah paham dan mengerti mengenai karantina, physical dan social distancing, dan bahayanya virus corona. Maka akan mudah dalam melaksanakan langkah pencegahan apapun, baik PSBB ataupun karantina komunal.