Diskusi Harian Kelompok 6_Minggu ke 4

 

Hari/Tangal               : Rabu/6 mei 2020

Nama kelompok        : Piket KSPE Rabu 13.10

Judul artikel              : BI Tolak Usulan Cetak Uang untuk Tangani Corona

Link artikel                : https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200506120813-78-500620/bi-tolak-usulan-cetak-uang-untuk-tangani-corona

Isi artikel                    :

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) menolak usulan pencetakan uang untuk membiayai penanganan dampak ekonomi dari virus corona (covid-19). Sebab, kebijakan moneter tersebut tidak lazim dilakukan oleh bank sentral.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku telah mendengar usulan dari sejumlah kalangan perihal pencetakan uang untuk menangani covid-19. Termasuk, usulan untuk mengucurkan uang tunai tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dukungan pendanaan akibat pandemi.

"Barangkali pandangan itu, BI mencetak uang segala macam, mohon itu bukan praktek kebijakan moneter yang lazim dan tidak akan dilakukan di BI. Pandangan-pandangan itu tidak sejalan dengan praktek kebijakan moneter yang prudent (hati-hati) dan lazim. Mohon maaf ini betul-betul mohon maaf supaya tidak menambah kebingungan masyarakat" ucapnya melalui video conference, Rabu (6/5).

Untuk diketahui, salah satu pihak yang mengusulkan pencetakan uang adalah Badan Anggaran DPR. Anggota dewan mengusulkan bank sentral mencetak uang senilai Rp400 triliun -Rp600 triliun sebagai penopang dan opsi pembiayaan bagi pemerintah.

Ia menjelaskan BI memiliki ketentuan dan mekanisme pengedaran uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan logam, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam aturan itu, disebutkan jika proses perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang kartal dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

Untuk besarannya, kata dia, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui perhitungan ekonomi salah satunya pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Keseluruhan proses ini selalu menggunakan kaidah dan tata kelola yang baik dan diaudit oleh BPK, semua seperti itu," jelasnya.

Selanjutnya, pengedaran uang dilakukan bank sentral melalui perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat melakukan setor dan tarik kepada perbankan pada rekeningnya masing-masing. Pun demikian, perbankan melakukan setor dan tarik dengan BI dalam akun rekening bank di BI.
"Inilah proses pengedaran uang, tidak ada proses pengedaran yang di luar ini. Jadi tidak ada BI cetak uang terus kasih-kasih di masyarakat, yo ora ono kui (tidak ada itu). Jangan punya pikiran macam-macam, semua itu prosesnya tata kelola diaudit BPK," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun menyatakan pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu menyamakan persepsi terkait sumber dana yang dibutuhkan untuk meredam dampak virus corona di dalam negeri. Bila perlu, cetak uang baru.

Ia mengakui, jika kebijakan tersebut dibuat nantinya, inflasi akan melonjak. Namun, Misbakhun menyatakan hal itu lebih baik ketimbang mengorbankan cadangan devisa yang jumlahnya semakin turun beberapa waktu terakhir.

"BI cetak uang baru dampaknya ke capital outflow dan inflasi. Kalau inflasi 15 persen itu tetap lebih baik," ujarnya beberapa waktu lalu.

 

Tanggapan                 :

benar memang tindakan yang di lakukan oleh Bank Indonesia. Sesuai denganUndang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjadi pedoman BI. Lagi pula, kita juga harus memikirkan dampaknya ke depan. Mencetak uang dengan jumlah yang banyak tentu tidak dapat serta merta dilakukan.

Bahkan pencetakan uang yang seperti itu memang justru dikhawatirkan akan menjadikan inflasi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup banyak. Sehingga, sebaiknya dapat dicari solusi lain yang lebih pas dalam masalah ini. Apalagi anggota dewan mengusulkan dengan jumlah yang cukup banyak ke bank sentral. Karna jika pencetakan uang ini tetap dilakukan oleh pihak bank Indonesia akan terjadi peredaran uang rupiah yang semakin melebar di masyarakat, dan dengan begitu tentu saja hal ini bisa menyebabkan nilai kurs rupiah semakin turun. Tidak akan ada yg berubah walaupun pencetakan uang ini ditujukan untuk penanganan corona.

Bank Indonesia disini melaksanakan tugasnya dengan baik dengan menolak perintah tersebut karena jika uang dicetak jumlahnya akan semakin banyak beredar dinegara otomatis dengan jumlah segitu inflasinya pasti gak sedikit, Ini malah menimbulkan masalah baru

Sulit memang untuk pemerintah, pendapatan menurun, pembiayaan meningkat, untuk memperoleh dana tidak bisa jika dengan mencetak uang kembali karna akan menyebabkan  inflasi, dan bila menambah hutang malah akan menambah tanggungan negara, dan masih ada tanggungan untuk menghidupi rakyatnya yg pengangguran , semoga pandemi ini cepat berakhir, sehingga perekonomian akan membaik

Saran              :

jadi inti dari semuanya menganggap benar dengan keputusan BI untuk menolak percetakan uang hal ini karena akan berakibat inflasi, karena uang yang beredar akan lebih banyak, nanti kedepannya semoga pemerintah bisa mengatasi keuangan yang memburuk ini akibat covid dengan membuat kebijakan yang  lebih baik lagi, contohnya mendirikan pelatihan pelatihan seperti yang sudah dicanangkan pemerintah untuk mendapat penghasilan secara online khususnya dimasa pandei ini.

 

Diskusi Harian Kelompok 5_Minggu ke 4

 

Link: https://www.beritasatu.com/merdhy-pasaribu/ekonomi/629411/menkeu-skenario-terburuk-ekonomi-minus-04-mungkin-terjadi

Menkeu: Skenario Terburuk Ekonomi Minus 0,4% Mungkin Terjadi

Rabu, 6 Mei 2020
Oleh : Herman / MPA

Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Jakarta, Beritasatu.com – Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020 hanya tumbuh 2,97% (y-on-y), jauh di bawah prediksi pemerintah yang sebelumnya memperkirakan masih bisa di kisaran 4%. Menyikapi hal tersebut, pemerintah melihat kemungkinan masuk ke skenario terburuk bisa saja terjadi, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan minus 0,4%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020 yang hanya 2,97% utamanya dipicu oleh anjloknya konsumsi rumah tangga. Padahal kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestic bruto (PDB) mencapai lebih dari 57%.

“Konsumsinya turun sangat besar. Kalau biasanya tumbuh di atas 5%, pada triwulan I 2020 hanya tumbuh 2,84%,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja virtual dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Kondisi inilah yang diwaspadai oleh pemerintah, mengingat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 sebetulnya baru dimulai pada Maret 2020 atau akhir triwulan I 2020. Sehingga kemungkinan besar konsumsi rumah tangga akan semakin anjlok seiring pemberlakuan PSBB yang semakin meluas pada triwulan II 2020.

“Pada triwulan II, konsumsinya akan drop lebih besar lagi. Padahal GDP Indonesia itu 57% adalah konsumsi atau sekitar Rp 9.000 triliun. Kontribusi Jakarta dan Pulau Jawa juga hampir 55%. Jadi kalau sekarang di Jakarta dan Pulau Jawa melakukan PSBB, sudah pasti konsumsinya tidak akan tumbuh,” papar Sri Mulyani.

Dalam menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi, Menkeu mengatakan saat ini ada dua skenario yang dilihat. Untuk skenario berat, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 2,3%, sementara skenario yang lebih berat bisa minus 0,4%. Skenario tersebut dilihat berdasarkan lamanya penyebaran Covid-19 yang menyebabkan terjadinya PSBB dan penurunan aktivitas ekonomi.

“Untuk skenario berat, kita masih berasumsi bahwa Covid-19 akan mencapai puncaknya pada bulan Mei dan awal Juni 2020, kemudian akan mengalami penurunan dan tidak terjadi outbreak kedua. Sedangkan untuk skenario yang sangat berat membutuhkan PSBB yang lebih panjang lagi dan tidak hanya di Jakarta,” kata Sri Mulyani.

Dengan berbagai skenario tersebut, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi 2,3% menjadi skenario yang cukup optimistis. Namun Menkue juga melihat adanya potensi perubahan pusat pandemi Covid-19 dari sebelumnya di Jakarta bergeser ke daerah-daerah tujuan mudik seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Sehingga upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 harus dilakukan secara konsisten dan disiplin.

Saat ini pemerintah juga terus mengkaji kemungkinan melakukan kebijakan pembukaan secara bertahap seperti yang mulai dilakukan di berbagai negara, namun tetap memperhatikan agar jangan sampai terjadi outbreak yang semakin meluas. Selain itu, pemerintah saat ini juga terus melakukan tes Covid-19 secara lebih luas.

“Inilah situasi yang kita hadapi di dalam melihat perekonomian kita, terutama di triwulan II dan mungkin masih berlanjut di triwulan III. Oleh karena itu, kemungkinan masuk ke dalam skenario sangat berat mungkin saja terjadi dari 2,3% menjadi minus 0,4%. Ini apabila pada triwulan III dan IV kita tidak mampu me-recover, atau kalau pandemi menimbulkan dampak yang lebih panjang,” kata Sri Mulyani.

Dalam situasi pandemi Covid-19, Sri Mulyani menegaskan kebijakan pemerintah selalu fokus pada tiga hal, yaitu kesehatan dan keselamatan masyarakat, social safety net, dan menjaga kebutuhan modal kerja.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I 2020 sebetulnya masih lebih baik dibandingkan beberapa mitra dagang Indonesia. Antara lain pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang minus 6,8%, Amerika Serikat 0,3%, Singapura minus 2,2%, Korea Selatan 1,3%, Hong Kong minus 8,9%, dan Uni Eropa minus 2,7%. Sedangkan Vietnam masih tumbuh lebih baik yang mencapai 3,8%.

Hasil diskusi:

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I 2020 sebetulnya masih lebih baik dibandingkan beberapa mitra dagang Indonesia. namun petumbuhannya angka minus. Oleh sebab itulah, ekonomi indonesia harus lebih was-was atau berhati-hati dan segera melakukan kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak ekonomi yang juga memungkinkan untuk terjadi lebih parah. Namun pada kenyataannya situasi yang dihadapi perekonomian Indonesia adalah ketidakstabilan terutama di triwulan II dan mungkin masih berlanjut di triwulan III. Oleh karena itu, kemungkinan masuk ke dalam skenario sangat berat mungkin saja terjadi dari 2,3% menjadi minus 0,4%. Ini apabila pada triwulan III dan IV kita tidak mampu me-recover, atau kalau pandemi menimbulkan dampak yang lebih panjang.

Dengan demikian, Membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemic Covid-19 saat ini menjadi konsentrasi penuh pemerintah sekarang. Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, saat ini Kemenpora RI juga telah menyiapkan program prioritas tahun 2020-2024. Dua dari lima program prioritas yang disiapkan Menpora RI, berisi tentang kepemudaan. Bunyi dari dua program prioritas tersebut yaitu: pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Selanjutnya Kemenpora juga menyiapkan bantuan bagi 5000 wirausaha muda yang terdampak Pandemi Covid-19 agar tetap bertahan dan bangkit kembali sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

 

Diskusi Harian Kelompok 4_Minggu ke 4

 

Link: https://ekbis.sindonews.com/read/17837/33/ekonomi-hanya-tumbuh-297-jadi-indikator-buruk-ekonom-kuartal-ii-akan-minus-1588658708

Ekonomi Hanya Tumbuh 2,97% Jadi Indikator Buruk, Ekonom: Kuartal II Akan Minus

Rina Anggraeni

Selasa, 05 Mei 2020

JAKARTA - Ekonom Indef Bhima Yudistira menilai pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 2,97% menjadi indikator yang buruk. Hal ini dikarenakan tidak konsistennya pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19).

"Presiden baru umumkan pasien 01 pada bulan Maret sementara PSBB berlaku di Jakarta mulai April atau masuk kuartal kedua. Artinya pandemi masuk terlambat ke Indonesia saja sudah tumbuh rendah sekali ekonomi di kuartal I," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Dia melanjutkan bukan hanya pandemi covid-19 yang buat ekonomi turun tajam, tapi ada faktor sisi permintaan sejak 3 tahun lalu yang lesu. Industri bahkan jauh sebelum covid-19 sudah digempur barang impor dan kita tidak siap hadapi perang dagang AS versus China.

"Kalau kuartal I sudah anjlok cukup dalam, maka diperkirakan kuartal II 2020 ekonomi akan minus. Karena di kuartal kedua ada perluasan PSBB di kota selain Jakarta dan pelarangan mudik. Ini aktivitas ekonomi nyaris mati total," pungkasnya

Baca Juga:

·         Piye Iki Gaes! Separuh Rakyat RI Nggak Ngerti Literasi Keuangan

·         Stimulus Fiskal Dorong Pemulihan Ekonomi, Lanjutkan!

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 2,97% pada kuartal I/2020. Pertumbuhan ini menjadi salah satu yang terendah sejak 2009.

Adapun pertumbuhan ekonomi yang kurang dari 3% ini sebelumnya pernah terjadi pada tahun 2001. Namun pelemahan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2001 yang mana kondisi dan situasinya sangat berbeda.

(akr)

 

Hasil Diskusi:

Pertumbuhan ekonomi negatif telah diprediksi oleh pemerintah hingga Bank Indonesia (BI) dan para pengamat. Namun, angka -5,32 persen lebih tinggi dari ekspektasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Yang mana beliau telah memprediksi ekonomi RI tertekan dengan batas bawah -5,1 persen dan titik tengah -4,3 persen. Begitu juga Bank Indonesia yang memprediksi ekonomi akan tersungkur di rentang 4,3 persen hingga 4,8 persen. Hal inilah yang menyebabkan perumbuhan ekonomi pada kuartal II tumbuh minus dan menglami kontraksi. kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi dalam pada kuartal II-2020, bukan berarti sudah memasuki resesi. Sebab, resesi terjadi jika pertumbuhan ekonomi negatif pada dua kuartal berturut-turut.

Oleh sebab itu, pemerintah saat ini harus lebih berfokus pada kebijakan-kebijakan untuk diupayakan secara optimal. Meskipun kuartal II mengalami keterpurukan. Namun ibu Sri Mulayani menyatakan bahwasannya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2020 berpotensi kembali terkontraksi. Oleh karenanya berbagai langkah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus dipersiapkan untuk mengantisipasi resesi.

Diskusi Harian Kelompok 2_Minggu ke 4

 

Hari, tanggal : Senin, 04 Mei 2020

Dedi Mulyadi: Hentikan PSBB karena Sudah Tak Efektif

Link Artikel : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200511062229-32-501897/dedi-mulyadi-hentikan-psbb-karena-sudah-tak-efektif

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah dihentikan karena sudah tidak efektif dalam menekan interaksi dan pergerakan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). "Kondisi sekarang sudah tidak efektif. Saya mengusulkan PSBB diganti dengan karantina komunal berbasis RW dan desa," katanya dalam sambungan telepon dari Karawang seperti dilansir dari Antara, Minggu (10/5).

Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan melalui karantina komunal, di setiap desa mulai tingkat RW disediakan tempat karantina, pos penjagaan, alat pelindung diri, ambulans dan alat pengukur suhu tubuh. Bahkan disarankan agar tes swab dilakukan di tingkat RW.
Dengan fasilitas tersebut setiap pengurus RW menutup sendiri daerahnya masing-masing sehingga saat ada orang yang masuk ke kampungnya diperiksa terlebih dahulu. Menurut Dedi, masyarakat desa dikenal mandiri dan mereka bisa menjaga kampungnya sendiri, membangun jalan sendiri, membangun pos ronda sendiri, dan bahkan bisa membuat sistem sendiri. Konsep karantina komunal tersebut kini tengah dilaksanakan di Purwakarta. Dedi pun meyakini karantina komunal bisa jauh lebih efektif dibandingkan PSBB yang kini diterapkan di sejumlah kabupaten/kota. Politikus Partai Golkar ini mengatakan PSBB sudah tidak efektif karena karena ada beberapa  kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan transportasi.

Pelonggaran transportasi membuat interaksi orang semakin tinggi dan banyak. Padahal, Dedi melanjutkan, PSBB bertujuan untuk menekan jumlah orang berinterkasi baik antar-individu maupun antar-wilayah. Dia pun menyoroti lalu lintas mobil yang tetap bisa lolos pos pemeriksaan. Dedi bilang Penjagaan ketat hanya dilakukan pada jam-jam tertentu. Selain itu, menurut Dedi, PSBB tidak efektif karena aturannya terlalu panjang dan lama, sehingga berdampak pada ekonomi dan sosial terhadap masyarakat. Di sisi lain, ada kebijakan yang berbenturan, yakni PSBB dan kelonggaran transportasi. Kondisi itu membuat masyarakat bingung. "Sektor ekonomi jadi terhenti kalau kebijakan PSBB terlalu lama," kata Dedi.
Dari pengamatannya, Dedi berkata kebijakan PSBB tidak sepenuhnya ditaati masyarakat. Seperti satu toko buka, tetapi toko lain tutup. Orang berkerumun di satu toko yang buka, dan itu tidak ada artinya PSBB untuk menekan interaksi manusia. Alasan lain PSBB sudah tidak efektif adalah kebijakan itu malah memicu problem sosial akibat bantuan sosial (bansos) yang tak merata dan salah sasaran.

"Dari pada tidak jelas, ya sudah hentikan saja PSBB, karena membingungkan masyarakat oleh regulasi yang aneh-aneh," kata Dedi. Ia menambahkan, dampak lain dari PSBB adalah membuat aparat jenuh saat menjaga pos pemeriksaan, sehingga mudah emosi ketika menghadapi masyarakat yang bandel. Tapi sisi lain, masyarakat juga mulai jenuh karena tak bebas berpergian.

 

Kesimpulan Hasil Diskusi :

            Menurut kelompok kami, ide dan pemikiran dari Dedi Mulyadi sangat bagus dan realistis mengenai PSBB. Tetapi belum tentu bisa diterapkan dengan baik. Banyak faktor yang masih perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum menerapkan karantina komunal. Harus ada edukasi dan sosialisasi terlebih dahulu mengenai pentingnya karantina, physical distancing dan social distancing. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dari penularan Covid 19 inilah yang bisa menimbulkan masalah. Karena langkah sebaik apapun kalau aparat dan masyarakat tidak mendukung tidak akan bisa berhasil. Saat ini masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang bahaya dari wabah ini. Banyak masyarakat yang masih menganggap remeh virus corona. Banyak praduga yang tidak baik dari masyarakat menengah ke bawah tentang pandemi dan virus ini. Inilah yang harus diluruskan terlebih dahulu. Jika semua masyrakat sudah paham dan mengerti mengenai karantina, physical dan social distancing, dan bahayanya virus corona. Maka akan mudah dalam melaksanakan langkah pencegahan apapun, baik PSBB ataupun karantina komunal.

Diskusi Harian Kelompok 1_Minggu ke 4

Link artikel: https://m.liputan6.com/bisnis/read/4245004/mentan-syahrul-pangkas-anggaran-eselon-i-sebesar-rp-435-miliar?medium=Headline__mobile&campaign=Headline_click_1

Artikel: Mentan Syahrul Pangkas Anggaran Eselon I Sebesar Rp 435 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan realokasi anggaran eselon I sebesar Rp 435 miliar. Anggaran akan digunakan untuk meningkatkan kegiatan serta bantuan yang bersentuhan langsung dengan petani yang terdampak wabah virus Corona.

"Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perhitungan kemungkinan terjadinya pagu minus. Khususnya di BPPSDMP (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian), Badan Litbang Pertanian serta kemungkinan terjadi stagnan dalam pelaksanaan program, dan kegiatan di Barantan (Badan Karantina Pertanian) dan Sekretariat Jenderal," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat menggelar rapat virtual bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/5/2020).

Syahrul secara rinci menjelaskan anggaran senilai Rp 435 miliar diperoleh melalui pemotongan anggaran dilingkup eselon I. Seperti pemangkasan anggaran program BPSDMP sebesar Rp 151,84 miliar, Badan Litbang Pertanian sebesar Rp 194,22 miliar, Badan Karantina pertanian Sebesar Rp 35,97 miliar, dan Sekretariat Jenderal sebesar Rp 52,97 miliar.

Realokasi anggaran tersebut nantinya digunakan untuk bantuan benih tanaman pangan dan alsintan pasca panen, senilai Rp 163 miliar melalui Ditjen Tanaman Pangan. Kemudian sisa anggaran sebesar Rp 272 miliar Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Program Stagnan

Stok Pangan Aman, Mentan: Masyarakat Tidak Perlu Panic Buying

Mentan Syahrul saat menggelar pasar murah di TTIC Pasar Minggu, Jakarta, Kamis(19/03/20).

Dirinya menambahkan, pemotongan anggaran telah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pagu minus ditubuh BPPSDMP dan Barantan serta kemungkinan terjadinya stagnan program dan kegiatan di Balitbangtan juga Sekjen. Sehingga pemotongan anggaran dilakukan secara rasional dan proposional.

"Pemotongan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan semua masukan dan hasil akhir dari rapat sebelumnya pada 27 April 2020," tandasnya.

Hasil Diskusi:

Eselon I merupakan jabatan struktural yang tertinggi, terdiri dari 2 jenjang yaitu Eselon IA dan Eselon IB. Jenjang pangkat bagi Eselon I adalah terendah Golongan IV/c dan tertinggi Golongan IV/e. Secara kepangkatan, personelnya sudah berpangkat PEMBINA yang makna kepangkatannya adalah MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN. Di tingkat provinsi, Eselon I dapat dianggap sebagai PUCUK PIMPINAN WILAYAH (PROVINSI) yang berfungsi sebagai penanggungjawab efektivitas provinsi yang dipimpinnya. Hal itu dilakukan melalui keahliannya dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pokok yang akan membawa provinsi mencapai sasaran-sasaran jangka pendek maupun jangka panjang.

Kebijakan pemangkasan anggaran Eselon I menjadi langkah yang bagus bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan kestabilan ekonomi negara. Pemangkasan gaji aselon I untuk alokasi ke petani juga menjadi cara yang bagus sebagai upaya pemerataan ekonomi ditengah pandemic yang tentu saja juga berdampak ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembatasan kegiatan di masa pandemic tentu saja akan mempengaruhi kinerja petani yang tentu saja tidak dapat melakukan proses bertani seorang diri dan tidak dapat menghasilkan pendapatan sehingga akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi, sedangkan pegawai masih dapat melakukan pekerjaan dari rumah dan mendapatkan pendapatan rutin dari perusahaan atau instansi tempatnya bekerja.

Dari pemaparan diatas, kami menyetujui dilaksanakannya kebijakan pemangkasan anggaran aselon I ini dengan rasionalitas seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas.

Diskusi Harian Kelompok 5_Minggu ke 6

 

link: https://www.wartaekonomi.co.id/read288385/bea-cukai-dan-polda-jateng-sepakat-perkuat-sinergi-pengamanan-ekonomi-dan-investasi

Bea Cukai dan Polda Jateng Sepakat Perkuat Sinergi Pengamanan Ekonomi dan Investasi

Bagikan:

Bea Cukai dan Polda Jateng sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan sinergi dalam menjaga sektor ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut terungkap saat Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Drs. Ahmad Lutfi, menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng dan DIY, Padmoyo Tri Wikanto bersama jajaran di ruang kerjanya di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Nomor 1, Semarang, pada Jumat (29/5/2020) lalu. Pertemuan kedua belah pihak secara langsung ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan berlangsung hangat.

Pertemuan antara kedua pimpinan ini menjadi yang pertama kalinya setelah Irjen Ahmad Lutfi dilantik menjadi Kapolda Jawa Tengah pada 8 Mei 2020 lalu, menggantikan Komjen. Pol. Rycko Amelza Dahniel yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri.

Tri Wikanto yang kali ini didampingi oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Mochamad Arif Setijo Nugroho, Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Anton Martin, Kepala Bea Cukai Semarang Sucipto, dan Kepala Seksi Penindakan I Thomas Aquino Yoyok Mulyawan, menyampaikan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk memperkuat tali silaturahmi.

"Halalbihalal ini sekaligus untuk meningkatkan sinergi dan komunikasi yang selama ini sudah terjalin dengan baik," ujar Tri yang juga menginformasikan tugas dan fungsi Bea Cukai secara umum, juga informasi dan isu terkini yang berkaitan dengan impor, ekspor, dan cukai.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Polda Jateng yang telah beberapa kali membantu Bea Cukai dalam operasi Gempur Rokok Ilegal. Demikian juga dengan telah diselenggarakannya patroli laut bersama di antara kedua instansi, pemberantasan narkoba, dan kerja sama lainnya.

Sementara itu, Kapolda yang didampingi oleh Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Kombes Pol Risnanto, Direktur Pengamanan Obyek Kombes Pol Vital Budi Suprayoga, Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol Ignatius Agung Prasetyo, dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol R. Y. Wihastono Yoga Pranoto, menyambut baik jajaran dari Kanwil Bea Cukai Jateng DIY dan menekankan pentingnya komunikasi antar instansi.

"Mari kita terus perkuat sinergi pengamanan untuk wilayah Jawa Tengah, terutama di bidang ekonomi dan investasi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat," ajak Irjen Ahmad Lutfi.

Kedua belah pihak juga membahas permasalahan seputar ekonomi dan investasi di Jawa Tengah yang saat ini ikut terdampak pandemi Covid-19. Bea Cukai Jateng DIY dan Polda Jateng berkomitmen penuh untuk mengamankan perekonomian, investasi, pemenuhan kebutuhan, dan keamanan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Hasil Diskusi:

Pandemi Covid-19 membawa dampak cukup serius terhadap pertumbuhan perekonomi di Jawa Tengah (Jateng) dan provinsi lain Jawa yang mengalami minus. Kondisi perekonomian Jateng yang minus ini sebelumnya pernah terjadi saat krisis ekonomi dan politik tahun 1997-1998. Saat ini pertumbuhan ekonomi anjlok minus 12,37% dari sebelumnya pada pada 1994-1996 sebesar 7%. Hingga pada akhirnya, ekonomi Jateng bisa bangkit pada 1999-2001 yang mana perekonomiannya berhasil tumbuh antara 3,4 persen hingga 3,6 persen. Untuk bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, strategi jitu yang digunakan untuk memacu pemulihan pertumbuhan ekonomi Jateng 2020, antara lain pengendalian terhadap Covid-19.

Pengandilan terhadap Covid-19 dengan melakukan pencegahan agar tidak terus berkembang merupakan faktor penting agar orang bisa kembali melakukan aktivitas ekonomi. Selanjutnya adalah memacu pemintaan dan penawaran ekonomi melalui anggaran pendapat belanja daerah (APBD), melakukan kolaborasi dengan stakeholders, dan tata kelola yang baik. strategi dan kebijakan untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2020-2021 di antaranya memacu kenaikan permintaan ekonomi seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. dengan Memacu operasasi, produktivitas, dan efektivitas industri besar dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) meliputi 19 sektor usaha untuk menghasilkan barang dan jasa dan menyerap tenaga kerja dan mengatasi kemiskinan, serta menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan stimuluas ekonomi.

Diskusi Harian Kelompok 4_Minggu ke 6

 

Link: https://www.ksi-indonesia.org/id/insights/detail/1313-menjaga-laju-industri-di-tengah-pandemi-covid-19

Empat Industri Ini Tetap Bertumbuh Saat Pandemi Covid-19

KORAN SINDO

Sabtu, 30 Mei 2020 - 07:23 WIB

JAKARTA - Beberapa sektor bisnis punya peluang tumbuh di tengah tekanan dari virus corona atau Covid-19. Contohnya pengusaha yang bergerak dalam bidang bisnis alat kesehatan dan farmasi. Namun, ada pula beberapa sektor yang terkena imbas cukup besar, bahkan sampai menghentikan produksinya selama wabah ini.

Menurut data AC Nielsen, ada empat kategori industri yang mengalami kenaikan cukup signifikan saat penyebaran wabah virus corona ini seperti hand sanitizer yang semula hanya 1%, tetapi saat terjadi wabah corona meningkat hingga 199%, sabun pencuci tangan memiliki permintaan yang besar hingga 285%, antiseptik cair 233%, dan tisu basah 151%.

Namun, dari beberapa sektor yang mengalami peningkatan tersebut, ada beberapa industri yang turun cukup signifikan dan berimbas kepada pengurangan sejumlah karyawannya. Seperti sektor busana turun hingga 3%, perawatan bayi dan ibu hamil turun 5%, produk industri turun 15%, automotif turun 31%, dan properti anjlok 54%. (Baca: Wartawan Detik Diteror, Forum Pemred Desak Polisi Bertindak)

Lantas, apakah hal ini akan membaik seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan era "New Normal" pada awal Juni nanti? Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai andai wabah ini terus bertahan hingga beberapa waktu ke depan, akan sulit melihat seberapa cepat industri yang mengalami penurunan bisa bangkit. "Kita proyeksikan ini selama enam bulan ke depan. Berarti, setelah itu, bulan ketujuh kita akan lihat apakah akan mulai recovery," ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Baca Juga:

·         Jokowi Optimistis Ekonomi RI Bergerak ke Arah Positif

·         Piye Iki Gaes! Separuh Rakyat RI Nggak Ngerti Literasi Keuangan

Di Indonesia, memprediksi sektor-sektor yang mengalami penurunan tersebut bisa melakukan recovery dan akan mulai bergerak normal pada akhir 2020. "Katakanlah industri automotif mulai membaik pada Oktober dan November, kurang lebih ada waktu tiga sampai empat bulan di akhir 2020," ungkapnya.

Waktu enam bulan untuk recovery tersebut juga harus diimbangi dengan langkah konkret dari pemerintah terkait bantuan yang diberikan untuk pelaku usaha. Kendati begitu, dalam keadaan saat ini juga memunculkan peluang dan harapan baru karena tidak semua sektor bisnis mengalami penurunan. Ada sektor relevan yang justru bisnisnya membaik seperti sektor kesehatan.

Hal ini pun ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana. Dia mengakui bisnis di bidang kesehatan memang masih terus berjalan hingga saat ini, berbeda dengan sektor lain yang mengalami tekanan, terutama manufaktur dan pariwisata. Tetapi, bisnis kesehatan ini tidak boleh hanya memanfaatkan kesempatan dan meraih keuntungan yang besar saja.

"Kalau bisnis kesehatan, saya kira hanya sementara. Karena, kebanyakan dari pelakunya tidak memanfaatkan peluang. Jadi, tidak mencari untung secara berlebihan," ujar Danang.

 

Hasil diskusi:

Sektor industri di masa pandemi pada dasarnya terkena dampak yang negative dan positif. Pelaku usaha pada sektor industri hasrus siap dan slelau sigap karena pertumbuhan ekonomi internasional yang mengalami kemerosotan dihimbau agar tidak berpengaruh besar pasar ekonomi. sektor industri dan bisnis membaik seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan era "New Normal". Oleh sebab itu, untuk saat ini yang terpenting bagaimana cara mempertankan keadaan industri yang stabil saat ini karena memang pandemi membuat ekonomi dalam negeri maupn luar negeri rentan terjadinya krisis.

Upaya yang dilakukan untuk mejaga laju industri di tengah pandemi yaitu pemerintah membuat strategi agar industri non-migas ini bisa bertahan di tengah pandemik COVID-19. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan stimulus ekonomi yang berupa bantuan sosial kepada kelompok miskin rentan adalah upaya memastikan daya beli masyarakat sehingga permintaan terhadap barang industri non-migas terjaga dan produksi tetap berjalan. Selain itu, pemerintah juga harus tetap berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku industri dalam negeri dan insentif pajak dan cukai untuk industri.