Kamis, 28 Maret 2019

Diskusi Harian


“Nasdem Minta Anies Gratiskan Pajak Bangunan”
            Berdasarkan survei berita di “Tipe Rumah di Jakarta” ukuran rumah untuk harga bangunan 1 M sudah ada pada tipe 60 dimana ukurannya itu 10 X 6 CM. Dan itu sudah digratiskan. Berkenaan dengan permintaan-permintaan Nasdem untuk melakukan perubahan penggartisan PBB yang bernilai dibawah 2 M. Maka kami tidak setuju dengan alasan:
a.       Revisi para pembaruan penggratisan PBB itu belum jelas persoalannya
b.      Bangunan ukuran 1 M yang digratiskan itu sudah cukup luas, apalagi untuk ukuran PBB untuk 2 M
c.       Adanya usulan baru untuk penggratisan khusu pensiunan PNS, Guru dan TNI Polri itu juga memberatkan karena pengungsian PNS itu sudah menerima tunjangan pengungsian untuk setiap bulannya.
d.      Pajak itu dapat menjadi penunjamg pemasukan yang besar untuk dana pembelanjaan Daerah jika banyak bangunan yang digratiskan pemasukan dana juga berkurang.

Diskusi Harian


“PUPR Lelang Pemeliharaan Jembatan Suramadu” 

Jembatan Suramadu merupakan Jalan darat penghubung antara pulau Jawa dan Madura. Jembatan dengan panjang 5.4 KM Merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan yang sudah diresmikan tanggal 10 Juni 2009 sudah 9 tahun beroprasi dari sejak diresmikannya.
Setelah status jembatan diubah menjadi jembatan bukan tol pada tahun 2008 bulan oktober, Kementrian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat bakal memulai pemeliharaan jembatan Nasional Suramadu. Kementrian PUPR mengatakan pemeliharaan jembatan Suramadu dilelang untuk badan usaha dan menunggu pemenang lelang yang akan diumumkan pada tanggal 29 Maret 2019.
Melihat Kondisi jembatan Suramadu saat ini. kita mengetahui masih banyak lagi beberapa pembangunan jembatan yang belum tersedia seperti ketersediaan listrik. hingga saat ini jembatan suramadu belum dialiri lisrik. listrik masih di suplay dari ganset berkapasitas daya 50 KVA. penghapusan status jalan tol juga dirasa sangat berdampak baik mengingat pengendara yang melintasi jembatan kebanyakan diisi kendaraan pribadi bukan pengendara pengangkut barang. ini menunjukkan bahwa masih belum adanya kegiataan industry disekitar jembatan Suramadu.
Oleh karena itu kami menyetujui kebijakan kementrian PUPR yang megatakan melakukan lelang pemeliharaan jembatan bersarkan alasan.
1.      Infrastruktur di jembatan Suramadu dirasa perlua adanya perbaikan dan pemeliharaan guna menunjang kegiatan operasional jembatan
2.      Harga perkiraan pemeliharaan yang dirasa tidak terlalu membebani APBN.

Rabu, 27 Maret 2019

Diskusi Harian


5.656 RUMAH DI MEDAN TERSAMBUNG JARINGAN GAS
Pembangunan jaringan gas (Jargas) yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah khususnya Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Indonesia khususnya wilayah Medan memang akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan negara seperti pengurangan limbah kabel. Pemanfaatan gas alam yang tentunya ramah lingkungan juga menjadi salah satu kelebihan dari Jargas, serta penggunaan Jargas juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah seperti untuk kabel dan lain-lain. Akan tetapi, pembangunan Jargas juga tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif khususnya bagi alam, seperti penggunaan gas alam yang termasuk sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara terus-menerus maka akan mengakibatkan semakin menipisnya cadangan gas alam di Indonesia khususnya dan dunia pada umunya. Selain itu,  bila tidak dicari bahwa pengganti gas alam akan terus diekspoitasi maka bukan lagi cadangan gas alam menuntun tetapi suatu saat cadangan gas alam tersebut akan habis.

Selasa, 26 Maret 2019

Diskusi Harian


Setiap Kecamatan Diusulkan Dapat Dana Rp 100 Juta

https://newrevive.detik.com/delivery/lg.php?bannerid=3787&campaignid=1067&zoneid=1630&loc=https%3A%2F%2Ffinance.detik.com%2Fberita-ekonomi-bisnis%2Fd-4481972%2Fsetiap-kecamatan-diusulkan-dapat-dana-rp-100-juta&cb=a04a9d1833Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan dana kelurahan sebesar Rp 721 miliar. Dana tersebut nantinya akan disebar ke 7.201 kecamatan di Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, dari total anggaran yang diusulkan masing-masing kelurahan akan mendapatkan anggaran sekitar Rp 100 juta.

"Usulannya Rp 100 juta per kecamatan, jumlah kecamatan 7.201 sesuai Permendagri 137 tahun 2017," kata Bahtiar saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (25/3/2019).
Bahtiar menjelaskan dana kecamatan nantinya akan digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, dan pembinaan serta pengawasan pelaksanaan dana desa.

Lebih lanjut Bahtiar mengungkapkan, usulan dana kecamatan ini nantinya akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah sendiri, sudah mengalokasikan anggaran pemberdayaan daerah melalui dana desa dan dana kelurahan. Pemerintahan kabinet kerja sendiri sudah mengalokasikan dana desa sejak 2015, pada saat itu di anggaran sebesar Rp 20,7 triliun. Lalu di 2016 sebesar Rp 47 triliun dan angka itu naik menjadi Rp 60 triliun di 2017. Kemudian di 2018, anggarannya sebesar Rp 60 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp 73 triliun. Sedangkan dana kelurahan, pemerintah baru saja memasukkan ke dalam APBN 2019. Anggaran untuk 8.122 kelurahan ini ditaksir mencapai Rp 3 triliun.

"Harapannya meningkatkan pelayanan masyarakat di level kecamatan khususnya urusan pementahan umum dan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sebaik efektif," ujar dia. "Karena sejatinya merekalah aparat selalu jadi sepanjang waktu di tengah-tengah masyarakat," tambah dia.
Opini : Menurut kami anggaran dari pemerintah untuk mengalokasikan dana di setiap kecamatan adalah suatu kebijakan yang efisien dalam pengelolaan perencanaan pembangunan program kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk pembinaan serta pemerintah harus bertindak tegas dalam pengawasan pelaksanaan dana tersebut. Jika pemerintah tidak tegas maka penyelewengan akan terjadi pada kepala daerah tersebut sehingga sasaran yang dituju tidak tepat.



sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4481972/setiap-kecamatan-diusulkan-dapat-dana-rp-100-juta

Senin, 25 Maret 2019

Diskusi Harian


PROGRAM SANTRIPRENEUR AIRLANGGA
SANTRI BISA JADI WIRAUSAHA ANDAL
(Sumber:JPNN.com)

Santri dikenal sebagai orang yang memiliki kemandirian yang kuat karenatelah terlatih untuk hidup jauh dari orang tua. Mereka terbiasa mengatur kehidupannya sendiri. Santri juga dikenal dengan risk taker atau pengambil resiko karena mereka berani keluar dari kenyamanan yang mereka dapatkan dirumah. Menurut berbagai sumber dua sifat yang dimiliki santri ini dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menjadi entrepreneur.
Pada kenyataannya kuarang dari 20% santri tidak menjadi enterpreuner dan memilih pada jalur islami. Namn, di era digital dan revolusi industry 4.0 dibutuhkan berbagai inovasi dan kreatifitas dari generasi milenial, salah satunya santri. Oleh karena itu, dengan modal yang dimiliki oleh para santri untuk menjadi entrepreneur dibutuhkan wadah pendukung untuk melatih dan mengembangkan kreatifitas mereka.
Program santripreneur merupakan sebuah solusi untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur pada diri setiap santri. Program ini telah diterapkan di Ponpes Darul Islam, Sragen dan Asrama Perguruan Islam(API). API sendiri telah menerapkan pesantren entrepreneur selama 13 angkatan yang memiliki slogan “man jadda wa jadda” yang artinya siapa yang mau berusaha pasti berhasil dan mengikuti ajaran Rosul untuk berdagang seorang entrepreneur berupa perubahan mindset untuk menjadi wirausaha handal, diajarkan pembuatan bussines plan, pelatihan entrepreneurship dari para entrepreneur sukses serta terdapat praktek kerja lapang dengan magang di beberapa perusahaan sesuai minat para santri. Program ini dapat melahirkan para santri yang memiliki jiwa wirausaha handal.

Diskusi Harian


UMKM SOLUSI LAPANGAN  KERJA
(Sumber : industry bisnis.com)

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang dialami setiap negara termasuk Indonesia. Penyebab yang paling utama masalah sosial ini adalah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan tenaga kerja. Lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dan tidak sesuai dengan kemampuan tenaga kerja yang tersedia. Saat ini perusahaan atau lapangan kerja yang tersedia cenderung membutuhkan tenaga kerja yang memiliki complexity skills, namun kenyataannya tenaga kerja yang tersedia cenderung tidak memiliki skill yang di butuhkan perusahaan
UMKM merupakan salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran yang masih menjadi masalah di indoenesia dengan membuka lapangan kerja lebih banyak lagi agar tenaga kerja yang masih menganggur dapat terserap dengan baik. UMKM cenderung membutuhkan tenaga kerja yang low skills sehingga dapat menyerap pengangguran secara optimal. Berbagai UMKM yang ada meliputi sector seperti, pertanian, perkebunan, dan lainnya sehingga dapat menyerap terutama pengangguran no skilled. Hal ini terbukti berdasarkan sensus ekonomi bahwa terjadinya peningkatan jumlah UMKM salah satunya di jawa timur  yaitu sebesar 2,7 juta. 99.5 juta mampu dari jumlah UMKM DAPT menyerap 18.95 juta tenaga kerja yang artinya dapat menyerap tenaga kerja sebesar 90%.
UMKM dapat memperkerjakan lebih dari 107.6 juta penduduk Indonesia dan juga berkontribusi 60.6% terhadap PDB di Indonesia pada tahun 2018. Oleh karena itu UMKM  memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat

Diskusi Harian




PROGRAM SANTRIPRENEUR AIRLANGGA
SANTRI BISA JADI WIRAUSAHA ANDAL
(Sumber:JPNN.com)

Santri dikenal sebagai orang yang memiliki kemandirian yang kuat karenatelah terlatih untuk hidup jauh dari orang tua. Mereka terbiasa mengatur kehidupannya sendiri. Santri juga dikenal dengan risk taker atau pengambil resiko karena mereka berani keluar dari kenyamanan yang mereka dapatkan dirumah. Menurut berbagai sumber dua sifat yang dimiliki santri ini dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menjadi entrepreneur.
Pada kenyataannya kuarang dari 20% santri tidak menjadi enterpreuner dan memilih pada jalur islami. Namn, di era digital dan revolusi industry 4.0 dibutuhkan berbagai inovasi dan kreatifitas dari generasi milenial, salah satunya santri. Oleh karena itu, dengan modal yang dimiliki oleh para santri untuk menjadi entrepreneur dibutuhkan wadah pendukung untuk melatih dan mengembangkan kreatifitas mereka.
Program santripreneur merupakan sebuah solusi untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur pada diri setiap santri. Program ini telah diterapkan di Ponpes Darul Islam, Sragen dan Asrama Perguruan Islam(API). API sendiri telah menerapkan pesantren entrepreneur selama 13 angkatan yang memiliki slogan “man jadda wa jadda” yang artinya siapa yang mau berusaha pasti berhasil dan mengikuti ajaran Rosul untuk berdagang seorang entrepreneur berupa perubahan mindset untuk menjadi wirausaha handal, diajarkan pembuatan bussines plan, pelatihan entrepreneurship dari para entrepreneur sukses serta terdapat praktek kerja lapang dengan magang di beberapa perusahaan sesuai minat para santri. Program ini dapat melahirkan para santri yang memiliki jiwa wirausaha handal.

Jumat, 22 Maret 2019

Diskusi Harian


Bank Indonesia Siapkan Standarisasi Eloktronifikasi QR Code Payment

              Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng menyampaikan QR Indonesia Standard (QRIS) akan diperluas tidak hanya ke merchant, tetapi juga ke masyarakat luas. Quick Respone Code Payment atau QR Code Payment adalah metode pembayaran tanpa uang tunai dengan memindai atau scanning kode yang berwujud dimensi. Di Indonesia, sudah ada beberapa perusahaan yang menyediakan jas QR Code, seperti : Gojek Indonesia (Go pay), Telkomsel (T-Cash), Visionet International yang masih terafiliasi dengan Grup Lippo.

Opini

              Bahwa dengan berita diatas kita setuju dengan adanya standarisasi elektronofikasi QR Code payment. Karena dengan adanya hal tersebut kita dapar merasakan banyak keuntungan. Keuntungan pertama yaitu kita lebih efisiensi dalam melakukan transaksi sistem pembayaran. Kita dimudahkan hanya dengan scan barcode di ponsel kita lalu total dari harga barang tersebut sudah terbayarkan tanpa perlu repot lagi menggunakan uang tunai atau uang elektronik.

              Keuntungan yang kedua yaitu transaksi lebih aman. Hal ini ditegaskan oleh kepala departemen kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran BI, Eni Panggabean, Bahwa BI akan langsung mengeluarkan izin terhadap layanan pembayaran dengan metode QR begitu semua persyaratan terpenuhi.

              Keuntungan yang ketiga yaitu lebih responsif dibanding dengan sistem pembayaran menggunakan tap kartu. Hal ini dikarenakan tap kartu terkadang ada kalanya, tidak terbaca tidak terbaca oleh sistem yang disebabkan oleh kertu nya yang rusak, tau kadang basah, dll. Kejadian tersebut akan merepotkan konsumen.


Maka dari itu disini kami sangat setuju dan mendukung sistem pembayaran melalui pembayaran QR ini. karena sangat efektif, akurat dan lebih aman.

             



Kamis, 21 Maret 2019

Diskusi Harian


ADA ERP, KEBIJAKAN GANJIL GENAP BAKAL DIHAPUS
            ERP (Electronic Road Pricing) merupakan sistem skema pengumpulan tol elektronik diadopsi di Singapura untuk mengatur lalu lintas dengan cara jalan berbayar, dan sebagian mekanisme perpajakan penggunaan berbasis untuk melengkapi sertifikat berbasis pembelian hak sistem (kutipan dari Wikipedia). Dapat diketahui adanya kelebihan ERP, yaitu:
1.      Untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
2.      Dapat meningkatkan penggunaan angkutan umum
3.      Data dan informasi pengguna tercatat dengan baik dan aman.
Sedangkan kelemahan dari kebijakan sistem ganjil genap adalah:
1.      Belum adanya penerapan selain di luar JABODETABEK
2.      Kurang efisien karena menyebabkan kemacetan
3.      Banyaknya pengendara yang menduplikat plat nomor
Dengan adanya ERP tersebut yang menyebabkan kebijakan ganjil genap akan dihapus merupakan hal yang perlu dilakukan. Karena dengan sistem ERP ini, masyarakat akan jauh lebih terjamin dikarenakan data dan informasi pengguna tercatat dengan baik dan aman. Selain itu, dengan adanya ERP ini masyarakat akan lebih banyak menggunakan angkutan umum dan secara otomatis akan mendongkrak pendapatan nasional dalam perekonomian. Yang terakhir yaitu tidak akan ada kemacetan karena penggunaan sistem ganjil genap.

Hasil Diskusi Kelompok 14_Minggu 4 (Mei)

  HASIL DISKUSI KELOMPOK 14 19 Mei 2022 Topik : Pemerintah tetap mewajibkan penggunaan masker pada kondisi dan kelompok masyarakat tertent...