Sabtu, 04 Juni 2016

Hardiknas, Ahok Bakal Beri Beasiswa Kuliah Rp 18 Juta per Orang



Hardiknas, Ahok Bakal Beri Beasiswa Kuliah Rp 18 Juta per Orang

Artikel by :
Vania Deshinta ( 150810301118 )



Saat ini, memasuki era modern dan arus globalisasi yang semakin kuat. Setiap negara kini belomba-lomba untuk meningkatkan mutu sumber daya manusianya. Di tengah-tengah MEA, perdagangan bebas semakin gencar-gencarnya. Seperti yang kita rasakan saat ini, pendidikan kita masih jauh tertinggal dari negara lain, dimana kita tahu rata-rata penduduk Indonesia adalah lulusan SMA, tentunya kualifikasi pekerjaan yang dapat dilakukan mereka juga sangat terbatas. Indonesia tidak boleh kalah dari negara lain dalam mutu pendidikan. Kualitas SDM harus lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, harus ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyikapi hal ini.
Pada saat memperingati Hari Pendidikan Nasional, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tangal 2 Mei 2016 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, tokoh yang akrab disapa Ahok itu bakal meningkatkan mutu pendidikan dan gizi anak-anak. Ini adalah wujud kepeduliannya terhadap mutu pendidikan di negara Indonesia.
‎Untuk mewujudkan itu semua, Pemprov DKI berencana akan memberikan beasiswa perguruan tinggi bagi para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP). Nominalnya cukup fantastis, yakni Rp 18 juta per tahun per anak."Kami ada peningkatan mutu karena tahun ini pemegang KJP yang bisa masuk perguruan tinggi negeri (PTN), maka kami akan berikan Rp 18 juta per tahun per anak, itu yang kami putuskan," ujar Ahok di Lapangan IRTI Monas, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Beasiswa tersebut sementara hanya ditujukan bagi pemegang KJP yang diterima di PTN. Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta (PTS) masih dilakukan pembahasan lebih dalam. Bantuan beasiswa ini tidak terbatas bagi mereka yang kuliah di Jakarta, tapi berlaku untuk PTN di seluruh Indonesia. Jika masuk swasta, Ahok menyatakan akan meminta perguruan tinggi swasta yang baik untuk memberikan beasiswa terhadap mahasiswanya. Kalo mereka bisa lulus dapat beasiswa, maka Pemprov DKI juga akan memberikan beasiswa sebesar RP 18 juta
Ahok mengharapkan dengan pola tersebut pendidikan akan lebih diutamakan, termasuk rencana tahun ini untuk uji coba bantuan nutrisi terhadap para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pemberian beasiswa kuliah ini rencananya akan mulai dilaksanakan pada tahun ini. Dana ini tersedia setelah Pemprov DKI menghemat dan efisiensi KJP dari tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini mengacu padadata dari BadanPusatStatistik (BPS) padaperiodeAgustus 2015 menunjukkan jumlahpengangguranterbukamencapai 7,56 juta orang ataulebihtinggidibandingkanjumlahpengangguranterbukapadaperiodeAgustus 2014 yang tercatat 7,24 juta orang.Berdasarkanklasifikasipendidikan, makatingkatpengangguranterbukatertinggidialami para lulusanSekolahMenengahKejuruanyaituhingga 12,65persen, diikutiSekolahMenengahAtassebesar 10,32 persen.
"Sekolahkejuruaninilulusannyaadalahspesialis. Ketikalapanganpekerjaansesuaidengankeahliannyatidakada, makadiasulituntukmencarikerjakesektorlain, karenamemanglulusannyatidakfleksibel," kata DirekturStatistikKependudukandanKetenagakerjaan BPS RazaliRitonga.
” Tahap awal yang dilakukan DKI saat ini dengan melakukan penghematan cukup besar terhadap KJP, seperti ada manipulasi dobel nama. Nah itu malahan setelah ganti yang kekurangan KJP, ketemu yang curang pemakai KJP ini, sehingga sekarang jumlah pengguna KJP lebih kecil tahun ini daripada tahun sebelumnya. Jadi tahun ini kita bisa pakai peningkatan mutu kepada anak-anak pemegang KJP yang lolos masuk perguruan tinggi negeri." kata Ahok.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto‎ mengatakan, beasiswa kuliah bagi pemegang KJP ini merupakan program dari Ahok pada 2016. Sehingga warga yang pada tahun ini lulus SMA dapat menikmati dana bantuan pendidikan tersebut untuk biaya hidup selama kuliah."Hitungannya per bulan diberikan tunjangan Rp 1,5 juta, terdiri dari Rp 600 ribu untuk biaya pendidikan Rp 900 ribu untuk living cost-nya. Berlaku tahun ini, Juni ini setelah lulus akan segera dibiayai," ucap Sopan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 11 April 2016.
Dana tersebut tidak semuanya langsung akan diberikan kepada mahasiswa. Bantuan untuk biaya pendidikan akan ditransfer langsung ke perguruan tinggi, sedangkan uang untuk biaya hidup akan ditransfer ke mahasiswa. Hal ini dirasa akan sangat bermanfaat bagi pelajar yang kekurang biaya untuk mrlanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Dengan adanya bantuan ini diharapkan pelajar semakin bersemangat dalam dunia pendidikan dan mengejar cita-citnya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik kedepannya. Progrm ini seharusnya dapat diterapkan di daerah lain, meskipun dalam bentuk lain, bukan hanya seperti KJP.



EFEKTIFITAS PENURUNAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KABUPATEN JEMBER



EFEKTIFITAS PENURUNAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KABUPATEN JEMBER
Oleh
LAILATUS SYUKRIYAH
NIM 140810301230



Transportasi menurut Steenbrink (1974) adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis. Sedangkan pengertian angkutan kota (angkot) adalah sebuah moda transportasi perkotaan yang merujuk kepada kendaraan umum dengan rute yang sudah ditentukan.
Angkutan umum atau angkot merupakan salah satu fasilitas umum yang disediakan pemerintah untuk masyarakat. Dimana dengan angkot ini orang bisa berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Di kota besar ataupun kecil, angkot menjadi salah satu alternatif transportasi pilihan yang banyak diminati karena tarifnya yang relatif murah. Seperti halnya di kota Jember yang masih memilih angkot sebagai transportasi umum.
Jember merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Jawa Timur yang masih mengoperasikan angkutan kota atau angkot. Angkutan kota di Jember disebut dengan “line” yang pada umumnya berwarna kuning dan beroperasi untuk di dalam kota ataupun disekitar kota. Untuk di daerah pedesaan disebut dengan “kol”. Line ataupun kol masih diminati oleh masyarakat umum kelas menengah ke bawah dan anak-anak sekolah karena dengan tarifnya yang murah dan menjadi alternatif bagi orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi.
Tetapi jika dilihat dari perkembangannya, minat masyarakat terhadap angkutan kota ini cenderung turun. Dengan tarif harga terakhir yang dikenakan adalah Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar dianggap relatif cukup mahal. Dan juga tidak diberikannya kenyamanan secara maksimal mendorong penumpang untuk lebih memilih transportasi pribadi dari pada angkutan kota ini.
Tarif yang dikenakan oleh supir angkutan kota biasanya berpacu pada beberapa hal salah satunya pada harga BBM yang terdapat di wilayahnya. Kenaikan atau penurunan harga BBM akan mempengaruhi tarif yang dikenakan bagi penumpangnya. Jika harga BBM naik maka akan menaikkan tarif angkutan kota tetapi jika harga BBM turun maka tarif yang dikenakan bisa tetap atau akan diturunkan. Kenyamanan yang maksimal diukur dari kepuasan penumpang dalam pelayanan angkutan tersebut. Misalnya dalam perjalanan, angkutan kota cenderung menunggu penumpangnya penuh di satu tempat sampai berjam-jam padahal terdapat penumpang satu atau dua orang didalamnya. Pengoperan penumpang juga kerap terjadi bukan hanya satu kali bahkan bisa sampai dua atau tiga kali. Hal inilah yang mendorong penumpang merasa tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal sebagai penumpang.
Dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Umum disebutkan apabila harga BBM jenis premium di kisaran harga Rp7.000 hingga Rp9.000 ribu per liter maka tarif angkutan kota menjadi Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar dan ketika harga premium di kisaran Rp5.000 hingga Rp7.000 per liter maka tarif angkutan kota turun menjadi Rp4.000 untuk umum dan Rp2.000 untuk pelajar. Dari dikeluarkannya peraturan ini telah dinyatakan bahwa seharusnya tarif angkutan kota menyesuaikan dengan peraturan tersebut. Hal ini ditujukan untuk membangun kembali minat masyarakat kepada angkutan umum.
Pihak Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam mensosialisasikan Perbup tersebut. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan mengacu pada harga kisaran harga premium untuk mengefisiensikan peraturan daerah dalam penentuan tarif. Jika terdapat peyimpangan atau pelanggaran maka akan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pada tanggal 1 April 2016 Pemerintah menurunkan harga BBM untuk premium dari Rp6.950 menjadi Rp6.450 per liter dan solar Rp5.650 menjadi Rp5.150 per liter sehubungan dengan melemahnya harga minyak dunia. Dikeluarkannya Perbup tersebut masih kurang efektif dalam pengaplikasiannya. Dimana terdapat beberapa supir angkot yang masih tetap pada tarif yang lama yaitu pada tarif Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar. Seharusnya jika Perbup tersebut sudah dijalankan dengan efektif maka tarif angkutan kota yang dikenakan adalah Rp4.000 untuk umum dan Rp2.000 untuk pelajar.
Jika dilihat dari sudut pandang penumpang, penurunan tarif angkutan kota merupakan hal yang melegakan karena penumpang tidak harus membayar dengan biaya relatif mahal. Angka Rp5.000 bukanlah tarif yang cukup murah karena angka ini dikenakan untuk lokasi dekat ataupun jauh. Mungkin ini menguntungkan bagi penumpang yang akan pergi ke lokasi yang cukup jauh tetapi tidak bagi yang akan pergi ke lokasi yang dekat.
Dari sudut pandang supir angkot, hal ini merupakan berita yang kurang menyenangkan. Disamping sepinya penumpang ditambah dengan penurunan tarif maka akan menyebabkan mereka akan merugi. Kebutuhan akan suku cadang kendaraan serta setoran juga mempengaruhi dalam perolehan pendapatan bersih. Dengan tarif angkutan yang Rp5.000 saja mendapat pendapatan Rp30.000 perhari, bagaimana jika di turunkan, bisa jadi pendapatannyapun akan turun. Hal ini juga berdampak pada kesejahteraan supir angkutan kota tersebut.
Dalam pembuatan peraturan seharusnya terdapat keintegrasian pendapat baik dari segi penumpang ataupun supir angkutan kota karena hal ini menyangkut kesejahteraan bersama. Jika peraturan tersebut disetujui oleh ke dua belah pihak maka akan tercipta peraturan yang saling menguntungkan diantara ke dua belah pihak tersebut. Dari segi penumpang mendapatkan kepuasan yang maksimal dan segi supir angkutan kota mendapatkan kesejahteraan. Perbup yang telah dikeluarkan seharusnya menjadi peraturan yang tegas dalam pengaplikasiannya.  Adanya Perbup tersebut seharusnya menjadi landasan dalam pencarian jalan keluar bagi penumpang ataupun bagi supir angkot dalam menyelesaikan ketimpangan tersebut sehingga akan tercipta keseimbangan pasar antara permintaan dari segi penumpang dan penawaran dari segi supir angkot. 






Daftar Pustaka

Solichah, Zumrotun. 10 April 2016. Organda Jember Siap Kawal Perubahan Tarif Angkot. Jember : Antara Jatim.com. (http://www.antarajatim.com/lihat/berita/175691/organda-jember-siap-kawal-perubahan-tarif-angkot)


Paramu, Hadi. 1 April 2011. Sisi Ekonomi Dari Problem Angkutan Kota Jember. Jember . (https://hadiparamu.wordpress.com/2011/04/01/sisi-ekonomi-dari-problem-angkutan-kota-jember/)
Panji, Aditya. 21 April 2016. Masih Ditemukan Angkutan Umum yang  Belum Turunkan Tarif. Jember : Cnn Indonesia. (http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160421000137-20-125382/masih-ditemukan-angkutan-umum-yang-belum-turunkan-tarif/)





Antara Benar dan Salah



Antara Benar dan Salah
 Oleh Dwi Putri


Panama...
Merupakan sebuah negara republik bekas jajahan spanyol yang terletak di sebelah tenggara Amerika Tengah. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara ini sangatlah besar karena panama merupakan negara pengaturan terusan panama. Setiap kapal yang berlayar ke samudera atlantik dan pasifik tentu akan transit di panama terlebih dulu. Oleh karena itu, panama menjadi pusat perdagangan dan pusat bertemunya berbagai kebudayaan dunia.
Berbicara mengenai panama..beberapa waktu terakhir, negara ini menjadi buah bibir di negeri ini. Hal tersebut dikarenakan terkuaknya kasus panama papers. Panama papers sendiri merupakan dokumen yang berisi gambaran pencucian uang (money Laundrying) dan pencurian-pencurian uang negara dengan cara tidak membayar pajak. Beberapa petinggi negara dan pengusaha diketahui melakukan pengalihan uang ke negeri panama dalam rangka menghindari pengenaan pajak yang tinggi di negaranya.
Setiap orang yang memiliki uang atau harta yang sangat banyak dan tinggal di negara yang memberlakukan pajak tentu akan khawatir dalam menyimpan harta atau uangnya tersebut. Mereka akan berusaha menyimpan uang atau hartanya tersebut rapat-rapat karena semakin banyak harta atau uang yang dimiliki tentu akan semakin tinggi pajak yang akan dikenakan terhadap harta mereka tersebut. Selain itu, semakin banyak harta mereka akan semakin tinggi keinginan lembaga pajak untuk mengorek informasi harta mereka tersebut. Oleh karena itu, para petinggi atau para pengusaha seringkali menyimpan atau menyembunyikan uangnya di luar negeri agar tidak terendus oleh lembaga pajak.
Para petinggi dan pengusaha yang terjerat dalam kasus panama papers berusaha untuk menyembunyikan harta mereka dengan menyimpannya di panama yang notabene termasuk dalam negara tax haven. Negara tax haven merupakan negara yang tidak menerapkan pajak atau negara yang menerapkan pajak namun dengan tarif yang cukup rendah. Negara tax given inilah yang akan menjadi sasaran para penghindar pajak.
Banyak cara yang bisa dilakukan dalam rangka menghindari pajak, salah satunya yaitu melalui tax avoidance. Menurut Arnold dan McIntyre, tax avoidance merupakan  upaya penghindaran atau penghematan pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan (lawful fashion).Namun dalam kasus panama papers, para pengusaha dan petinggi negara menghindari pajak dengan melarikan uang mereka ke panama dengan cara mendirikan perusahaan cangkang.
Perusahaan cangkang merupakan sebuah struktur korporasi yang bisa digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan. Disebut perusahaan cangkang karena pada dasarnya ialah suatu perusahaan yang didirikan secara legal namun pada kenyataannya perusahaan cangkang tersebut tidak melakukan kegiatan operasi ataupun transaksi sehingga hanya sebatas pendirian saja atau hanya sebatas pembentukkan cangkang saja.
Perusahaan cangkang tersebut dibentuk dengan bantuan dari suatu perusahaan offshare. Para petinggi atau para pengusaha akan menunjuk salah satu orang sebagai perwakilan, kemudian orang tersebut yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan offshore untuk membentuk atau mendirikan perusahaan cangkang. Harta atau uang yang dimiliki oleh para petinggi atau para pengusaha nantinya akan ditanamkan atau disimpan dalam perusahaan cangkang tersebut sehingga aman dari pengenaan pajak. Dalam kasus panama papers ini para pengusaha dan petinggi negara memilih untuk mendirikan perusahaan cangkang di negara tax haven yaitu panama. Hal tersebut dikarenakan di negara tax haven semua kerahasiaan terkait keuangan sangat dijaga atau dilindungi sehingga kemungkinannya sangat kecil untuk diketahui.
Pengalihan atau penanaman uang atau modal di luar negeri pada dasarnya tidaklah salah. Pengalihan uang ke luar negeri dalam rangka penghindaran pajak juga tidak salah asalkan sesuai dengan aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus panama papers yang menjadikan pengalihan uang atau penanaman uang di luar negeri salah ialah karena perusahaan tempat penanaman uang atau modal hanyalah perusahaan cangkang yang hanya menjadi media penyimpanan uang bagi para petinggi atau pengusaha. Perusahaan cangkang tersebut tidak melakukan operasi atau kegiatan apapun sehingga seolah hanya menjadi tabungan bagi para petinggi dan pengusaha tersebut. Hal itulah yang menurut saya menjadikan penanaman modal atau uang dalam kasus panama papers salah. Seandainya uang atau modal tersbut benar-benar ditanamkan di perusahaan tertentu yang bukan hanya cangkang tentu diperbolehkan.

Rabu, 01 Juni 2016

Pesimistis Ekonomi Global ,Optmistis Ekonomi Indonesia



Pesimistis Ekonomi Global ,Optmistis Ekonomi Indonesia
Oleh M. Silahul M


Bank Dunia telah memang kasper kiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia  2016 ,karena dirasa Indonesia tidak mampu mencapai target pendapatan pemerintah sehingga akibatnya akan membatasi anggaran belanja pemerintah . lembaga peminjam multiteral tersebut merevisi perkiraan pertumbuhan pada bulan oktober sampai maret 2016 dari yang awalnya 5,3 persen menjadi 5,1 persen. pada saat yang hampir sama , Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan kajian kebijakan Indonesia tahunan , yang juga merevisi perkiraan pertumbuhan perekonomian Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,9 persen . didalam revisi tersebut IMF lebih pesimistis daripada Bank Dunia terhadap keadaan perekonomian Indonesia .
Proyeksi Bank Dunia tersebut berdasarkan kondisi perekonomian global yang semakin melemah sehingga sangat berdampak sekali terhadap perekonomian Indonesia .Pesimistis IMF terhadap proyeksi perekonomian Indonesia juga tak lepas dari faktor kondisi perekonomian Global .Takayal banyak yang menilai jika perekonomian Indonesia terkena efek domino .
Tak kunjung membaiknya kondisi perekonomian global menjadi penyebab utama Bank Dunia dan IMF melakukan revisi pertumbuhan ekonomi .bukan cuman perekonomian Indonesia saja yang direvisi , perekonomian global pun juga turut direvisi . IMF memprediksi pertumbuhan perekonomian global pada 2016 akan menjadi 4,3 persen ataturun dari proyek sinya pada oktober 2015 yang memperkirakan mencapai 2,6 persen.
Memang sudah sepantasnya jika perekonomian global direvisi.karena sesuai fakta yang terjadi , kondisi perekonomian global sangat tidak mendukung dan tidak memungkinkan untuk mencapai target pertumbuhan yang sudah dipatok sebelumya .
Sebagai akibat resesi perekonomian global .banyak negara berkembang yang target pertumbuhan perekonomian ikut di turunkan .  di Asia , faktor global utama pemicu menurunya proyeksi pertumbuhan ekonomi disebabkan masih belum stabilnya perekonomian china . beralihnya aktivitas ekonomi china kesektor konsumsi dan jasa yang sebelumnya bertumpu pada aktivitas industri dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi negara pengekspor komoditas . Indonesia salah satunya ,perubuahan struktur ekonomi di china mengakibatkan nilai ekspor Indonesia ke china menurun . karenaketika china masih bertumpu padakegiatanindustri , hampirdaritahunketahuneksporminyak Indonesia ke china selalu meningkat .turunya harga minyak dunia juga berdampak pada ekspor Indonesia .karena sebagian besarekspor Indonesia merupakan Minya mentah

Optimistis Pemerintah dan APBN 2016 sebagai tolakukur
Meskipun kedua lembaga internasional tersebut merasa pesimis terhadap perekonomomian Indonesia , lain lagi dengan Pemerintah yang lebih optimis dan yakin jika perekonomian Indonesia mampu mencapai target pertumbuhanekonomi yang ditetapkanyaitu 5,3 – 5,6 persen atau diatas proyeksi kedua lembaga tersebut .target tersebut sesuai yang ditetapkan dalam APBN 2016 .
Memang dibanding APBNP 2015 target pertumbuhan perekonomian Indonesia sedikit turun ,namun pada saat itu juga tingkat inflasi lebih besar dari target inflasi dalam APBN 2016 yaitu 5 persen (yoy) sedangkan target inflasi dalam APBN 2016 4,7 persen . masih stabilnya nilai rupiah dan tetap terkendalinya fundamental stabilitas makro menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan target pertumbuhan tersebut  .
Wajar jika pemerintah optimis dalam mencapai target pertumbuhan perekonomian .karena pemerintah sudah mampu menurunkan tingkat kemiskinan sesuai dengan perbandingan ABNP 2015 dengan APBN 2016 dari 10,3 persen menjadi 9,0-10,0 persen . turunya angka kemiskinan mengindikasikan jika kualitas hidup masyarakat indonesia sudah mulai membaik . tingkat pengangguran pun mampu di pangkas pemerintah dari 5,6 persen menjadi 5,2-5,5 persen .
Angka gini rasio juga ikut menurun meskipun tidak terlalu signifikan .turunya angka gini rasio mengindikasikan jika distribusi pendapatan pemerintah sudah mulai merata . yang berarti gap antarasi kaya dan simiskin bisa dikurangi . sebab biasanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dibarengi dengan pemerataan distribusi pendapatan . karena faktanya memang banyak rakyat indonesia memiliki pendapatan yang tinggi . namun , di sisi lain banyak juga masyarakat indonesia memiliki pendapatan yang di bawah garis kemiskinan .
Dalam rangka menetapkan dan mengamankan pelaksanaan  APBN . pemerintah mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro yang terdiri dari berbagai indikator ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi , inflasi , nilai tukar , tingkat bunga SPN 3 bulan , harga minya menta hindonesia (USD/Barel) . lifting minyak bumi , dan lifting gas bumi .semua indikator tersebut nantinya akan memepengaruhi penetapan dasar APBN yang akan berlaku untuk periode selanjutnya . dan biasanya dalam penetapan APBN yang baru akan ada fokus dari pemerintah untuk memprioritaskan yang akan direalisasikan . seperti dalam fokus APBN 2016 khususnya untuk pendapatan negara . pemerintah mempunyai target jika penerimaan perpajakan direncanakan secara realistis dengan mendasarkan pada kondisi perekonomian terkini dan dukungan pelaksanaan kebijakan dan langkah adminstratif perpajakan yag komprehensif serta extra effort dalam upaya memperkecil kesenjangan antara potensi penerimaan perpajakan denga realisasinya . dan dalam target tersebut pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBKP) K/L dalam rangka mengurangi PNBP  terhadap faktor eksternal (ICP , Kurs , dan harga komoditas) .
Selain menggunakan asumsi dasar ekonomi makro ,pemerintah juga berpacu pada indikator kesejahteraan dan target pembangunanya itu tingkat kemiskinan , tingkat pengangguran , gini ratio dan indeks pembangunan manusia .

Target pendapatan negara dalam APBN 2016 sebesar Rp.1.822,5 T atau naik sebesar Rp.60,9 T dari APBNP 2015 yang berarti tumbuh sebesar 3,5% . kenaikan tersebut terutama bersumber dari meningkatnya penerimaan perpajakan sebesar Rp.57,4 T . meningkatnya pendapatan perpajakan merupakan keberhasilan pemerintah yang represif terhadap mereka yang nunggak membayar pajak dan meningkatnya intensif pemerintah dalam menagih kepada mereka yang tidak membayar pajak supaya segera membayar. pemerintah bisasajamen dapat kaninsentif dari penerimaan pajak jika kebijakan tax amnesty mampu direalisasikan . karena pasalnya pemerintah bisa mendapatkan dana hingga 100 T darikebijakan tax amnesty tersebut. Namun, agaknya realisasi tersebut sedikit terhambat karena rencana kebijakan tax amnesty telah memicu kontroversi dan parlemen telah menunda debat mengenai rancangan undang – undang yang mendukung kebijakan amnesty setidaknya sampai bulan april .untuk penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN 2016 sedikit mengalami penurunan karena imbas dari turunya harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan turunya harga komoditas di Indonesia .
Meningkatnya penerimaan pendapatan negara bisa menambah pemenuhan anggaran belanja negara sehingga hal tersebut menepis anggapan IMF dan Bank Duniakarena Indonesia harus membatasi dan memang kasanggaran belanja negara .nanti nyasesaid engan APBN 2016 anggaran belanja negara bisa dialokasikan untuk pemenuhan anggaran pendidikan , anggaran kesehatan , pembenahan infrastrutur untu meningkatan produktifitas dalam negeri  , dan anggaran kedaulatan panganguna peningkatan produksi untuk mencapai swasembada pangan dan ketersediaan pasokan .
Bertambahnya subsidi non energidalam APBN 2016 mengindikasikan jika pemerintah lebih memprioritaskan pertumbuhan masyarakat kelas bawah dan untuk mendongkrak sektor pertanian serta membantu produktivitas UMKM .karenadalam APBN 2016 subsidi bunga kredit program meningkat 14 persen dibanding subsidi di APBNP 2015 , yang berarti peningkatanya sangat signifikan sekali . upaya tersebut sesuai perihal pemerintah dalam mendukung program pengembangan UMKM , peningkatan ketahananpangan , serta program diversifikasienergi .
Perubahan sentralisasi kedesentralisasi mengakibatkan pemerintah meningkatkan alokasi anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa .sebagai upaya untuk mengembangkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan public serta peningkatan kesejahteraan masyarakat . peningatan alokasi tersebut diharapkan mampu dimanfaatkan khususnya oleh pemerintah desa untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat serta meningkatkan infrastrktur pembangunan di Desa .meningkatnya insentif Dana Bagi Hasil (DBH) di APBN 2016 dapat digunakan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah sehingga bisa membantu meningkatkan pengelolaan keuangan , perekonomian serta kesejahteraan masyarakat .
            APBN 2016 merupakan tolak ukur yang tepat untuk mengukur optimisme Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan pertumbuhan perekonomian .  karena semua proyeksi di APBN 2016 memberikan gambaran akan keadaan perekonomian di masa mendatang . dan jika di APBN 2016 sudah menunjukan peningkatan kondisi perekonomian , bukan tidak mungkin jika hal tersebut bisa terbukti di kondisi pereonomian yang sebenarnya . lebih baik kita tunggu saja aksi kekompakan dari pemerintah , otoritas moneter dan juga para pemangku kebijakan lainya dalam merealisasikan APBN 2016 .

Hasil Diskusi Kelompok 14_Minggu 4 (Mei)

  HASIL DISKUSI KELOMPOK 14 19 Mei 2022 Topik : Pemerintah tetap mewajibkan penggunaan masker pada kondisi dan kelompok masyarakat tertent...