Review Artikel
Pukul : 19:32-20:18
Tempat : Whatsapp Group
Topik : Banjir BLT Jokowi 'Contoh' SBY Redam Kenaikan Harga BBM
Pro
BLT minyak goreng dimaksudkan untuk meringankan penderitaan masyarakat akibat kenaikan harga CPO. BLT minyak goreng diberikan kepada 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL).
Pengamat ekonomi Chatib Basri menilai BLT minyak goreng Jokowi merupakan solusi terbaik serta lebih efektif daripada harus mensubsidi lalu menetapkan HET. Sebab, sasaran para penerima BLT sudah jelas tertuju untuk masyarakat miskin atau kurang mampu. Selain itu, BLT minyak goreng yang diluncurkan Jokowi tidak hanya menjaga ketersediaan pasokan minyak di pasaran namun juga mampu meringankan pengeluaran APBN. Tak hanya itu, pemberian BLT kepada masyarakat yang kurang mampu dapat mengurangi beban mereka apalagi menjelang idul fitri semua sembako akan mulai melonjak.
Dan untuk pogram BLT minyak goreng sendiri berlangsung 3 bulan saja, tidak menutup kemungkinan program ini akan dilanjutkan. Namun, keputusan itu akan berlanjut setelah Pemerintah melakukan evaluasi. Dalam penyaluran BLT pemerntah bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat seperti aparat kecamatan dan desa. Sehingga seluruh pembagian BLT secara terstruktur bisa tepat sasaran. Nantinya masyarakat bisa diarahkan untuk mengantri dengan tertib.
BLT tersebut memang tepat dikatakan menjadi sebuah solusi jangka pendek. Hal ini dikarenakan terdapat lonjakan harga minyak goreng selama Ramadan dan Idul Fitri 2022 dimana masyrakat memiliki banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi tidak hanya persoalan minyak goreng saja. Selain itu, tentunya pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada BLT, namun dengan kebijakan jangka panjang yang telah diupayakan. Perlu digarisbawahi adanya bantuan BLT ini dilakukan untuk menangani dan membantu masyarakat miskin di tengah melonjaknya harga minyak goreng. Sehingga perlu untuk segera dilakukan apabila kita menunggu pemberian skill bekerja maka akan masyarakat akan semakin sengsara. Pemberian BLT merupakan satu satunya cara yang sangat efektif dan efisien dalam momentum ini.
Kontra
Dari pelaksanaan pembagian BLT sendiri hingga saat ini belum dapat berjalan dengan lancar, malah terkadang menimbulkan masalah pada saat BLT ini dibagikan. Masyrakat Indonesia sendiri kurang mengerti dan memahami hukum yang membuat mereka kurang peduli tentang kedisplinan yang sangat penting dalam berjalannya suatu operasi, menjadikan suatu kondisi yang sudah buruk menjadi lebih buruk lagi. Walaupun tidak terjadi di semua tempat pembagian BLT dilaksanakan, setidaknya beberapa daerah terlibat dalam kericuhan pada saat pembagian BLT berjalan. Tidaklah sedikit korban terinjak-injak saat pembagian BLT berjalan, juga pengambilan hak BLT orang lain yang juga menyebabkan salah satu pemicu rusuh saat pembagian BLT. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan daripada dampak positifnya. Sehingga BLT dirasa tidak efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Disinilah perlu dicari solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan tanpa membuat masalah baru.
Ada pun akar penyebab kemiskinan tidak sekadar terkait dengan masalah modal dan bantuan material. Ada masalah lain diluar urusan modal dan bantuan material. Ibaratnya, yang selalu diberikan kepada warga adalah pelampung untuk berenang, bukan keterampilan untuk berenang. Akibatnya, ketika air meluap, warga yang tak punya keterampilan untuk berenang dipastikan tenggelam bersama luapan air. Sangat riskan, masyarakat menjadi manja. Kita tentu tidak ingin menjadi bangsa peminta-minta, hal itulah yang menyebabkan BLT tidak efektif dan efisien. Karena terlalu sering mengharapkan bantuan dari pemerintah, akhirnya mental masyrakatpun jadi rusak. BLT secara tidak langsung mengajarkan masyarakat menjadi pemalas.
Kebijakan BLT ini tidak dapat menyelesaikan masalah dalam jangka panjang karena tidak menyentuh akar persoalan. Persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng semestinya diselesaikan dari hulu hingga hilir. Sementara itu, besaran dana BLT dan bantuan sosial lainnya tidak cukup untuk menanggung beban inflasi. Kasus kelangkaan minyak goreng perlu perbaikan dari hulu sampai hilir. Pola produksi hingga distribusi harus diperbaiki dengan menghapus praktik monopoli dari sisi produksi dan distribusi yang selama ini dikuasai oleh beberapa pihak saja.
Nominal BLT yang diberikan pun tidak seimbang dengan kenaikan biaya hidup yang ditanggung oleh masyarakat. akibat kenaikan harga pokok yang kemudian mendorong kenaikan biaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, mendorong kenaikan biaya input produksi masyarakat miskin yang kebanyakan berada pada sektor pertanian (baik petani maupun nelayan) yang berada di pedesaan. Apabila kita membandingkan total kenaikan biaya hidup (biaya pemenuhan kebutuhan dasar dan input produksi) masyarakat miskin dengan nominal dana BLT yang diberikan. Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT tersebut tidak mampu memberikan dampak positif pada peningkatan produktifitas masyarakat miskin, melainkan kecenderungannya memberikan dampak negatif pada penurunan produktifitas.
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil debat pada pembahasan mengenai BLT minyak goreng, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Jokowi terkait BLT minyak goreng dapat dikatakan tidak mampu menjadi solutif dalam jangka panjang karena terbukti memberikan dampak negative berupa penurunan produktivitas masyarakat Indonesia, namun mengingat masyarakat Indonesia saat ini mengalami peningkatan kebutuhan (menjelang hari raya Idul Fitri) serta krisis akibat pandemic Covid- 19, maka kebijakan Jokowi tentunya menjadi efektif dalam jangka pendek karena mampu meringankan biaya kebutuhan pokok masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar