Laju Penanggulangan di
Bawah Target
“Kemiskinan”
Dalam dua tahun terakhir, laju penanggulangan
kemiskinan masih di bawah target yakni rata-rata hanya 500.000 penduduk miskin
berkurang per tahun. Padahal dibutuhkan pengurangan rata-rata 2 juta jiwa per tahun
dalam pencapaian target angka kemiskinan 7-8 persen pada 2019. Deputi bidang
kependudukan dan ketenagakerjaan, Bappernas Rahma 1 menyatakan bahwa
perlambatan terjadi karena kemiskinan sudah mencapai keraknya. Berdasarkan data
BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2016 sebanyak 27,76 juta
jiwa atau 10,70 persen dari total populasi. Demikian perlu program spesifik
karena perlambatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang relative
stagnan selama 16 tahun terakhir.
Program-program yang bersifat merakyat perlu
diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya penurunan angka kemiskinan.
Pemerintah tidak harus mengandalkan porsi pengeluaran pemerintah dalam APBN.
Berbagai program perlindungan social yang berasal dari pengeluaran pemerintah
selama ini hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka
pendek. Sebagian besar program-program tersebut kurang mampu memberikan
peningkatan pendapatan masyarakat karena salah satu representative dari
menurunnya angka kemiskinan adalah adanya pendapatan perkapita masyarakat.
Pemerintah perlu membuat sebuah framework dalam
rangka pencapaian target penurunan kemiskinan. Framework tersebut berisi objek
dan segmentasi dari program-program yang diluncurkan pemerintah. objek dan
segmentasi tersebut bisa berupa desa ataupun kelurahan yang notabenenya
ditinggali oleh masyarakat miskin. Dari sisi makroekonomi pemerintah juga perlu
menurunkan angka gini rasio dalam upaya pemerataan pendapatan. Adanya
pemerataan pendapatan juga menjadi salah satu cara dalam penanggulangan angka
kemiskinan sehingga outcome dari framework tersebut bukan hanya menurunkan
angka kemiskinan tetapi juga mengurangi disparitas pendapatan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar