Minggu, 17 Juli 2016

Pembangunan Infrastruktur di luar Pulau Jawa sebagai Atasi Kesenjangan di Indonesia

Pembangunan Infrastruktur di luar Pulau Jawa
sebagai Atasi Kesenjangan di Indonesia
Muhlizul Amry


Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah luas wilayah yang relatif luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) luas wilayah Indonesia, yaitu 1 910 931,32 km2. Dengan luas wilayah yang relatif luas, Indonesia harus bisa menyebarkan pemerataan pembangunannya dalam setiap wilayah. Pemerataan pembangunan tersebut diharapkan agar dapat merata sehingga tidak terjadi ketimpangan. Ketimpangan yang dimaksud berupa infrastruktur logistik dan konektivitas. Namun, dalam kenyataannya pembangunan di Indonesia masih tidak merata, hanya terfokus di pulau Jawa.
Persoalan kesenjangan tentunya merupakan tantangan besar bagi Indonesia untuk dapat mengatasinya. Menurut Emil, kontribusi terbesar produk domestik bruto sebesar 80 persen berasal dari pembangunan di pulau Jawa dan Sumatera. Kontribusi pembangunan dari luar pulau itu masih rendah. Hal ini berarti masih ada kesenjangan dalam pemerataan pembangunan. Pembangunan yang terpusat di Jawa dan Sumatera menyebabkan terjadinya ketimpangan di bidang pembangunan.
Persoalan ini perlu diperhatikan karena dari hal tersebut menjadikan negara Indonesia tetap menjadi negara berkembang dan tidak meratanya pembangunan ini akan berdampak dalam berbagai hal. Misalkan pergerakan perekonomian tidak merata, pendapatan tidak merata, kesehatan tidak merata, pendidikan tidak merata, dan lain-lain. Ekonom Mari Elka Pangestu juga menilai tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan memang masih nyata. Oleh karena itu, ujar Mari, kunci mengurangi ketimpangan antara lain melalui pembangunan infrastruiktur.
Akan tetapi, menurut Mari, ketimpangan dalam hal pendidikan dan kesehatan juga merupakan hal yang penting untuk diatasi guna meningkatkan kemakmuran dan mengurangi ketimpangan. Dengan meningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, maka masyarakat akan memiliki pekerjaan yang layak dan asuransi di masa yang akan datang sehingga roda perekonomian akan bergerak dan maju. Akhirnya, mengurangi kesenjangan di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, “Pemerintah melakukan kebijakan pembangunan infrastruktur, terutama di luar pulau Jawa terus dikebut untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan pendapatan. Dengan cara membangun lebih banyak pelabuhan agar berimbang antara pelabuhan tempat mengirim barang dan pelabuhan yang menerima barang. Dan sebaliknya,” tutur Jusuf Kalla. Tujuan untuk membangun pelabuhan ini agar memudahkan pendistribusian barang agar dapat berjalan dengan baik ke berbagai pulau sehingga untuk pemasok barang tidak mengalai kesulitan dalam pendistribusian dan harga-harga barang tidak mahal. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, salah satu upaya pemerintah untuk menekan ketimpangan adalah tol laut sebagai mewujudkan pembangunan konektivitas antarpulau, barat dan timur. Hal tersebut jelas merupakan program kerja yang dicanangkan oleh Prsiden Joko Widodo yang juga digunakan sebagai lalu lintas laut untuk memanfaatkan potensi Indonesia sebagai negara maritim.
Sementara itu, sebagian besar anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun lalu sebesar Rp104 Triliun yang dialokasikan untuk membuka akses daerah terpencil dan wilayah perbatasan. “Masyarakat akan mendapatkan layanan dasar, seperti yang dilakukan di perbatasan Papua dan kalimantan,” ujar Sekretaris Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Taufik Widjoyono. Program pembangunan lain yang sedang berjalan adalah pembangunan jalan dan pengembangan kawasan di Papua, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Bambang, empat penyebab utama pendorong kesenjangan, yaitu akses pelayanan dasar, seperti infrastrukut, kesehatan, pendidikan, ketimpangan kualitas atau kehlian pekerja, kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok kecil, kemampuan yang rendah dalam menghadapi guncangan karena tidak semua memiliki perlindungan dan jaminan sosial.


DAFTAR PUSTAKA


----. 2016. INFRASTRUKTUR MENJADI SOLUSI. Kompas. 2 Juni 2016

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Hasil Diskusi Kelompok 14_Minggu 4 (Mei)

  HASIL DISKUSI KELOMPOK 14 19 Mei 2022 Topik : Pemerintah tetap mewajibkan penggunaan masker pada kondisi dan kelompok masyarakat tertent...