September_REALISASI GOOD GOVERNANCEMELALUIPENGUATAN IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENTOLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

ARTIKEL BULANAN KSPE

REALISASI GOOD GOVERNANCEMELALUIPENGUATAN IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENTOLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Oleh.

M.SILAHUL.MU’MIN

NIM 150810101111

KSPE

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2016

Indonesia telah mengalami reformasi struktural terkait sistem keterbukaan tata pemerintahan. Langkah perubahan tersebut sebagai konsekuensi penerapan Undang-Undang no 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. pemerintah melakukan komando kepada semua lembaga publik untuk bisa memberikan segala informasi kepada masyarakat. Masyarakat diberikan keleluasaan untuk mengakses info hasil dari kinerja lembaga publik untuk transparansi. Pemerintah Indonesia juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan bersama pemerintah. Kesempatan tersebut diberikan sesuai implementasi dari undang-undang no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan semua unit lembaga pemerintahan menghadirkan warga negara dalam proses pembuatan terkait perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal tersebut merupakan langkah nasional yang dilakukan pemerintah untuk mendukung adanya perubahan dalam sistem keterbukaan tata pemerintahan. Langkah – langah lain yang dilakukan pemerintah adalah melakukan promosi kepada publik untuk menunjukan nilai – nilai pemerintahn yang baik secara internasional.

            Ikut berpartisipasinya pemerintah Indonesia dalam Open Government Partnership dan diberi mandat sebagai co-chair OGPselama 2012-2014 merupakan bentuk inisiatif dari komitmen pemerintah kepada masyarakatnya untuk peningkatan akuntanbilitas, transparansi serta responsiilitas untuk penguatan sistem pemerintahan Indonesia termasuk didalamanya adanya tindakan melawan Korupsi , kolusi dan nepotisme (KKN). sebelumya pemerintah sudah sepakat membuat Rencana Aksi (Renaksi) Open Government Indonesia (OPI) untuk menjalankan komitmen implementasi program Open Government yang berlandaskan pada 3 pilar yaitu transparansi, pastisipasi, dan inovasi.Tahun 2012 merupakan periode pertama OGI dalam meluncurkan Rencana Aksi Indonesia. Sebagai masukan awal dari Renaksi tersebut telah diselenggarakan 31 kali FGD ( Forum Group Discussion) di berbagai wilayah seluruh Indonesia sebagai ajang sosialisasi untuk mengetahui ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap sebuah sistem keterbukaan dan apa harapan masyarakat kepada sistem pemerintahan yang tebuka. Fokus aksi OGI di tahun 2012 antara lain meningkatkan layanan publik, meningkatkan integritas aparatur pemerintah, serta manajemen sumber daya publik yang lebih efektif dan transparan.Open Government Indonesia dibentuk sebagai upaya mendorong peningkatan partisipasi publik dalam penguatan sinergi masyarakat dengan pemerintah untuk membantu pencapaian pelaksanaan pembangunan nasional. prioritas gerakan Open government Indonesiai adalah adanya konsolidasi dan kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah. Prinsip keterbukaan dengan dalih transparansi sistem pemerintahan bisa memberikan efek yang positif kepada masyarakat dan juga pemerintah dalam pelaksanaan rencana pembangunan Indonesia kedepanya.

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang mampu mengimplementasikan prinsip Open Governtment dengan baik. Wujud implementasi tersebut dibuktikan dengan kinerja dinamis pemerintah. Berbagai penghargaan nasionalpun telah di sematkan untuk Kabupaten Banyuwangi yang merupakan komitmen besar pemerintah daerah sebagai upaya untuk mewujudkan Good Governancemelalui Open Government. Banyak yang dilakukan oleh Pemerintah Banyuwangi untuk meningkatkan keterbukaan sistem pemerintah salah satunya melalui media pelayanan publik. saat ini sudah berdiri berbagai inovasi pelayanan publik di banyuwangi dan beberapa diantaranya telah mendapakan apresiasi langsung dari Asisten Deputi (Asdep) Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB) Jeffry Erlan Muller. Menurut dia akses pelayanan publik di Banyuwangi merupakan salah satu contoh terbaik inovasi pelayanan pulik daerah khususnya yang berbasis teknologi informasi.

Pemerintah Banyuwangi telah mampu menciptakan pembaharuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. tidak hanya perbaikan secara kualitas, tapi ada juga inovasi pelayanan publik yang memang dicetuskanseperti Pujasera atau Pergunakan Jamban sehat, Rakyat aman yang merupakan inovasi terkait gerakan bebas buang air besar di sungai , Bumilristi atau Pemburu Ibu Hamil Resiko Tinggi yang ditujukan untuk membantu menekan angka kematian Ibu hamil serta ada inovasi pelayanan publik yaitu Lahir procot, Pulang Bawa Akta yang merupakan sebuah inovasi pelayanan publik untuk mengatasi permasalahan mengenai pembuatan akta kelahiran. Pujasera menjadi salah satu program inovasi pelayanan publik pemkab banyuwangi yang mendapatkan penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

Melalui pirnsip Open Government Pemerintah Banyuwangi mencoba mengimplementasikan tata kelolaGood Governance. Tepat tanggal 4 juli 2015 Pemerintah banyuwangi berhasilmeluncurkan sebuah kegiatan yang bertajuk “Kerja Sama Reformasi Birokrasi Berbasis Partisipasi Masyarakat Kabupaten Banyuwangi”. Kegiatan tersebut terbentuk atas kerja sama Pemerintah kabupaten Banyuwangi, Forum Komunikasi Organisasi MasyarakatSipil  untuk reformasi birokrasi Banyuwangi, dan GIZ-TRANSFORMASI. Menurut Bupati Banyuwangi , H.abdullah Azwar Anas reformasi birokrasi diharuskan berorientasi kepada masyarakat dan bukan lagi hanya mengenal kerja serta kinerja pemerintah. Oleh karena itu perlu partisipasi yang lebih besar lagi dari masyarakat dalam membantu mendorong peningkatan kemajuan kabupaten Banyuwangi.

Prinsip Open Government bukan hanya diinterpretasikan secara kinerja dari birokrasi pemerintah daerah oleh pemerintah kabupaten banyuwangi. Namun, terkait layanan publik juga dilakukan. Salah satunya adalah layanan publik yang ada di kantor Bupati Banyuwangi. Banyuwangi memiliki tempat khusus untuk setiap tamu yang datang ke Kantor Bupati Banyuwangi.Yakni sebuah lounge atau ruang tunggu pelayanan publik. lounge tersebut didesain sedemikian rupa hingga didalamnya ada empat layar komputer besar yang tersambung pada intenet . didalam komputer tersebut terdapat berbagai data seputar kinerjaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun laporan APBD daerah yang bisa diakses dengan mudah. Dan didalamnya juga tersedia CCTV yang memantau sejumlah aktivitas di kantor pelayanan publik di seluruh Banyuwangi. Layanan publik tersebut mendapat apresiasi secara langsung oleh Menter Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddi Crisnandi , sesaat setelah dia mengunjungi “Lounge” layanan publik di Banyuwangi.

Banyuwangi bisa dijadikan contoh oleh daerah lain terkait sistem kerja pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel. Berbagai inovasi tata kelola pemerintahan yang telah disusun rapi menjadikan Banyuwangi mampu mencitpakan sistem transparansi dan akuntabilitas yang baik. Menurut Zarkasi selaku Pj Bupati Banyuwangi sebagai bentuk transparansi kinerja Pemerintah Daerah bahwasanya terkait perencanaan anggaran daerah hingga laporan pertanggung jawaban Pemkab banyuwangi sudah dilakukan secara online. Bahkan pemkab Banyuwangi sudah memiliki sistem e-VillageBudgeting atau penganggaran progres pemerintahan desa berbasis online yang diterapkan sejak 2015. Semua capaian tersebut merupakan upaya pemerintah Banyuwangi dalam mewujudkan Good Governance dengan integritasi struktur pemerintahan melalui penguatan implementasi Open Government.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyasah, M,. 2016, Inovasi Pemkab Banyuwangi masuk nominator pelayanan public terbaik. http://banyuwangi.merdeka.com/info-banyuwangi/inovasi-pemkab-banyuwangi-masuk-nominator-pelayanan-publik-terbaik-160308m.html. [akses pada tanggal 17 September 2016]

Humas,. 2016,. Menpan dan RB Puji Inovasi Layanan Publik Banyuwangi. http://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/menpan-dan-rb-puji-inovasi-layanan-publik-banyuwangi.html.  [akses pada tanggal 17 september 2016]

Wikipedia,. 2016,. Open Government Indonesia,. https://id.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Indonesia. [akses pada tanggal 17 september 2016]