9 April 2021
Topik : larangan
mudik
Link Berita : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210408145419-20-627517/ramai-ramai-kritik-pemerintah-soal-larangan-mudik-lebaran.
Ramai-ramai Kritik Pemerintah soal Larangan
Mudik Lebaran
Sejumlah pihak meminta pemerintah mencabut
kebijakan larangan mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Permintaan
itu seiring dengan klaim penurunan kasus virus corona (covid-19) di Indonesia,
hingga anggapan kebijakan yang kontradiktif satu sama lain.
Seperti Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)
Jawa Timur yang meminta pemerintah mencabut kebijakan itu karena penurunan
kasus cukup signifikan di tanah air. Selain itu, PWNU menilai program vaksinasi
Covid-19 yang dilakukan pemerintah cukup membuahkan hasil.
"Artinya vaksin berhasil, corona mendekati
zero, hendaknya (larangan mudik) dicabut karena sudah setahun lalu tidak
mudik," kata Khatib Syuriah PWNU Jatim Safruddin Syarif dikonfirmasi
Selasa (6/4).
Dengan kondisi itu, Safruddin menilai tidak ada
lagi alasan pemerintah untuk tetap melarang warga mudik tahun ini. Mudik, kata
dia, merupakan ajang silaturahmi yang hukumnya wajib dan sunnah. Namun di saat
yang sama manusia juga wajib menjaga kehidupan dirinya dan sesama.
"Nah itu yang sulit dipahami oleh
masyarakat. Intinya bagaimana kita menjalankan aturan pemerintah,"
katanya.
Sementara, Relawan Peduli Pencegahan Covid-19
Tirta Mandira Hudhi atau lebih akrab disapa dokter Tirta meminta pemerintah
umerevisi kebijakan larangan mudik karena kontradiktif dengan kebijakan
pemerintah mengizinkan salat tarawih dan Idulfitri di masjid. Selain itu,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga mulai membuka keran
pariwisata pada April ini.
"Melarang mudik jadinya terkesan tidak
kompak dan kebijakan yang tabrakan. Saran saya, kebijakan larangan mudik harus
direvisi," kata Tirta melalui caption video yang diunggah melalui akun
instagram @dr.tirta, Selasa (6/4).
Tirta mengatakan, bila kebijakan larangan mudik
tetap berlaku, maka dipastikan akan muncul kebingungan dan asumsi liar di
masyarakat. Ia juga menilai bahwa larangan mudik tidak lagi efektif, sebab
masyarakat masih bisa mudik menggunakan jalur darat seperti misalnya touring
motor.
Pimpinan DPR Puan Maharani mengadakan jumpa pers
bersama Menkopolhukam Mafud MD, Menkumham Yasona Laoly, Mendagri Tito Karnivian dan Menhan Prabowo
Subianto terkait nasib RUU HIP
di Gedung DPR RI. Jakarta, Kamis (16/7/2020). CNN
Indonesia/Andry NovelinoKetua DPR Puan Maharani meminta pemerintah konsisten
terkait kebijakan larangan mudik. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Hal serupa disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani
yang menyebut banyak warga bertanya-tanya tentang larangan mudik. Pasalnya,
tempat pariwisata tetap diizinkan dibuka.
Puan meminta pemerintah konsisten pada kebijakan
yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga. Ia meminta pemerintah
mematangkan kebijakan terkait mudik, ibadah bulan ramadan, hingga tempat wisata
demi mencegah penularan covid-19.
"Tidak boleh ada lagi kebijakan yang
membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya
penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten," ujar Puan.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
mengungkapkan empat alasan Pertama, kasus penularan covid-19 melonjak pada
libur Natal 2020 lalu.
Kedua, lonjakan kasus kembali terjadi pada
Januari dan Februari 2021. Ketiga, penduduk lanjut usia (lansia) berisiko
tinggi sehingga harus diberikan perlindungan. Keempat, terjadi lonjakan kasus
di beberapa negara maju. Untuk itu, pemerintah mengantisipasi kenaikan kasus
penularan dengan melarang mudik pada momen Lebaran tahun ini.
Budi mengatakan pihaknya akan membatasi jumlah
operasi kereta pada mudik Lebaran 2021 ini. Selain membatasi jumlah operasi
kereta api, Budi juga akan melakukan pembatasan arus transportasi dengan
penyekatan di 300 lokasi.
Selain larangan mudik, pemerintah juga melarang
warga liburan ke luar kota selama periode larangan tersebut.
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar
larangan cuti dan mudik Lebaran 2021 juga terancam sanksi berupa hukuman
disiplin mulai dari teguran hingga pemecatan.
HASIL DISKUSI
Pro
Karena di Indonesia sendiri karus covid 19 sudah
sedikit demi sedikit menurun, jadi sebaiknya pemerintah mencabut larangan untuk
mudik tersebut. Apalagi disini ada kebingungan masyarakat mengenai peraturan
yang dibuat oleh pemerintah, yakni ibadah sholat tarawih dan idul Fitri boleh
diadakan di masjid, yang pada tahun lalu tidak diperbolehkan. Kebingungan ini
membuat masyarakat menjadi banyak menentang larangan mudik ini. Seharusnya
pemerintah memperjelas aturan-aturannya. Jika 1 dilarang maka dilarang semua.
Karna mudik merupakan suatu tradisi silahturahmi yang melekat di Indonesia.
Pasti banyak masyarakat yang antusias untuk mudik, pada tahun 2020 kemarin
mudik juga dilarang. Jika pemerintah khawatir mengenai kenaikan kasus covid.
Ada baiknya membuat aturan transportasi saja. Seperti pembatasan kapasitas
penumpang agar kontak fisik dapat diminimalisir. Selain itu para pemudik juga
dapat menggunakan kendaraan bermotor untuk menghindari terjadinya kapasitas
penumpang pada transportasi umum. Untuk daerah yang kasus covidnya masih tinggi baiknya di daerah
tersebut saja yang tidak di perbolehkan untuk mudik. Selain itu jika hanya ada
beberapa kota yang angka covid masih tinggi, pemerintah seharusnya tidak
menutup kesempatan para pemudik lain yang untuk mudik.
Kontra:
larangan
mudik itu adalah hal efektif yang bisa dilakukan mengingat covid di Indonesia
masih tak kunjung reda, walau memang di wilayah-wilayah tertentu yang semakin
menurun. Di samping itu juga adanya vaksin dan aturan lain terkait protokol
kesehatan yang terus dikerahkan. Akan tetapi, bukannya mudik bisa menjadi hal
yang justru menambah adanya penularan covid tersebut. Apalagi di kota-kota yang
kasus covid masih dalam belum stabil, kalau nanti mudik itu diperbolehkan bisa
jadi malah membawa virus ke kampung halaman pemudik tersebut. Jadi larangan
mudik tersebut sudah benar diberlakukan mengingat mencegah lebih baik daripada
mengobati. jika salah satu wilayah di Indonesia tidak diperbolehkan mudik maka
di wilayah lain jg berlalu aturan seperti itu untuk menyeragamkan dan
menghindari adanya perselisihan di antara wilayah-wilayah dg berbeda kondisi
covid nya. Jadi lebih baik larangan covid itu tetap diberlakukan dan tidak
perlu ada revisi lagi untuk menjaga kondisi dan mempertahankan keadaan
wilayah-wilayah yg covid nya mulai menurun agar covid tidak meninggi lagi.
Kesimpulan
Berdasarkan argument – argument yag
telah disampaikan oleh tim pro dan kontra tersebut maka dapat diambil
kesimpulan bahwa mudik masih dapat dilakukan dengan catatan bahwa dengan memperhatikan
aturan transportasi serta hanya melarang sebagian wilayah yang tingkat kasus
positif Covid yang masih terlalu tinggi. Selain meminimalisir penyebaran Covid
dengan pemberlakuan itu akan tetap adanya kegiatan mudik. Mudik menurut
sebagian orang penting karena pada waktu tersebut mereka bisa berkupul dengan
sanak saudara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar