Diskusi Harian Kelompok 7_Minggu ke 5

 

Review berita Kamis, 14 Mei 2020

Link berita : https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/04/24/11592691/emperan-tanah-abang-tempat-tidur-mereka-yang-kehilangan-pekerjaan

Isi berita     : JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang penghasilannya tidak tetap. Sejumlah warga bahkan terpaksa tinggal dan tidur di emperan kawasan Pasar Tanah Abang karena tidak lagi memiliki penghasilan untuk membayar sewa kontrakan atau indekost. Salah satunya adalah Reza, bekas karyawan toko yang sudah hampir satu bulan tidur di trotoar Pasar Tanah Abang.

"Saya pedagang ikut orang juga di Kota Tua dagang jilbab gitu, karena keadaan corona ini juga pengunjung kurang dan juga peraturan dari pemerintah juga toko enggak boleh buka, ya sudah tutup," ujarnya dalam wawancara yang disiarkan Kompas TV, Kamis (23/4/2020).

"Namanya kostan enggak tahu menahu, namanya perut mau morona mau enggak perut harus makan, tempat tinggal harus dibayar," ungkapnya.

Sementara itu, Fahmi yang juga tidur di emperan mengaku terpaksa tidur di pinggir jalan karena kehabisan uang untuk menyewa Indekost. Fahmi sempat bekerja di pusat perbelanjaan kawasan Blok M. Sampai akhirnya diberhentikan akibat mall dan kios tidak boleh beroperasi.

"Kan diperpanjang diperpanjang lagi sama pemerintah, toko di Blok M pada tutup. Nah pas tutup sudah bingung kan, uang sudah pada habis, mau makan di mana mau tinggal di mana, ya sudah," ungkapnya.

Kini, Reza dan Fahmi hanya bisa tidur di trotoar dan mencari makan dengan mendatangi tempat-tempat pembagian makanan gratis yang dilakukan di pinggir jalan. Gelombang PHK akibat pandemi Covid-19 Ada begitu banyak pekerja di Jakarta yang terdampak pandemi ini, baik pekerja di sektor formal maupun informal. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, hampir 500.000 pekerja di Jakarta terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK) akibat dampak ekonomi pandemi Covid-19

 "Jumlah PHK di DKI yang dipaparkan Menteri Ketenagakerjaan, sampai 20 April saja itu sudah hampir 500.000, (tepatnya) 499.318 (pekerja). Ini 1/3 dari total PHK nasional," ujar Susiwijono dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) DKI Jakarta secara online. Acara musrenbang itu disiarkan melalui akun YouTube Bappeda DKI Jakarta. Susiwijono tidak merinci total pekerja yang di-PHK di seluruh provinsi. Dia hanya menyampaikan akumulasi data pekerja yang di-PHK dan dirumahkan imbas ekonomi dari pandemi Covid-19. "Yang di-PHK dan dirumahkan, karena dirumahkan ini proses menuju PHK, sampai kemarin sudah di atas 2 juta (pekerja secara nasional)," kata dia.

 

 

Ulasan berita :

Masalah pandemi covid 19 berbagai kebijakan dilakukan salah satunya mem-PHK yang mana dari  perusahaan sudah menganalisis resiko yang akan dihadapi jika tidak PHK, akibatnya mereka tidak dapat  untuk balik, karena diterapkannya kebijakan PSBB yang mana  larangan kembali ke kampung. Kalau mengenai PHKnya, adalah solusi terakhir perusahaan, sebaiknya di kumpulkan saja disatu tempat  supaya lebih mudah pengalokasian bantuannya. Sehingga pada saat dikumpulkan pada satu tempat tertentu tanpa menguragi dari social distancing agar nantinya dalam penyaluran bantuan baik berupa dana atau pun bantuan lainnya agar lebih mudah. Namun pemerintah juga tidak tinggal diam, dapat dikatakan masih bertahap untuk para karyawan- karyawan  yang telah di PHK  dan terlantar ini. Adanya kartu prakerja sebagai pembantu apalagi di masa pandemi covid 19 saat ini, dan juga adanya pelatihan kerja. Sebelumnya mengenai kartu prakerja, kartu prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Kartu tersebut dipromosikan oleh Joko Widodo pada masa kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, bersama dengan KIP Kuliah dan Kartu sembako murah. Selain memberdayakan, kartu tersebut juga dinyatakan dapat menanggulangi kemiskinan. Kartu tersebut juga dinilai efektif untuk Industri 4.0. Setiap pemohon atau pendaftar yang telah lulus seleksi dan mendapatkan atau memegang Kartu Prakerja secara langsung dapat mengikuti berbagai kursus secara online untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerja mereka.  Kartu tersebut hanya dikhususkan bagi anak muda yang baru tamat SMA/SMK atau perguruan tinggi dan diberi tunjangan untuk biaya pelatihan kerja dalam jangka waktu 6-12 bulan saja. Selama wabah COVID 19, pemerintah melakukan perubahan terhadap kartu pra kerja agar bisa menjadi bantuan bagi pekerja yang terkena PHK atau angkatan kerja yang baru lulus dari pendidikan. Anggaran dilipatgandakan menjadi Rp20 triliun untuk bisa memperluas cakupan bantuan. Selain itu total bantuan yang didapat adalah Rp3,55 juta, dengan rincian Rp600 ribu untuk biaya pelatihan tiap bulan selama 4 bulan dengan total Rp2,4 juta dan Rp 1 juta sebagai insentif biaya pelatihan, serta Rp150 ribu sebagai biaya survei. Pelatihan yang awalnya meliputi juga pelatihan tatap muka, kini sepenuhnya daring.

Diharapkan dengan adanya kartu prakerja nantinya agar dapat membantu masyarakat kurang mampu dan kehilangan pekerjaannya pada masa pandemi covid 19.  Yang mana untuk memperoleh pekerja setiap perkembangan zaman atau tiap tahunnya tidaklah mudah, bahkan pekerja informal harus benar- benar  berdaya saing di saat lapangan kerja masih minim dan belum mampu maksimal dalam  menampung jumlah pencari kerja. Kartu ini pada dasarnya  bukan hanya sekedar insentif buat para pekerja informal ataupun pencari pekerja. Namun  juga  menjadi fokus tentang bagimana kartu ini menjadi  peluang bagi  pencari kerja mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja, khususnya fresh graduate.