Mendag : Impor Beras Bukan Berarti Pemerintah Tak Peduli Petani RI

Mendag : Impor Beras Bukan Berarti Pemerintah Tak Peduli Petani RI

PRO:

            Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan impor beras guna meningkatkan dan menguatkan cadangan beras agar tidak terjadi gejolak diberbagai daerah. Dikarenakan cadangan beras pangan Indonesia dibawah angka aman sehingga dibutuhkan penambahan cadangan beras. Impor beras sepenuhnya menggunakan anggaran dari PT. Perusahaan dagang Indonesia bukan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.

            Panen raya beras petani Indonesia terjadi pada pertengahan Februari sampai akhirnya maret 2018. Dan pada saat itu, total konsumsi beras pertahun di Indonesia sebesar 37.700.000 ton / tahun. Yang artinya konsumsi beras menjadi 3,1 juta / bulanya. Menurut pemerintah, merujuk pada waktu panen dan impor beras tidak akan menganngu kegiatan panen raya karena sesuai cadangan yang diperlukan.

Jadi, kebanyakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah tidak menganggu harga beras nasional karena impor beras sendiri memiliki fungsi untuk menjaga stok impor beras.

KONTRA :

            Pemerintah menilai bahwa produktivitas padi rendah karena petani tidak bisa menggunakan teknologi. Seharusnya dari pemerintah sendiri tidak hanya menyalahkan petani tetapi juga harus mengevaluasi kebijakan yang diberlakukan.  Karena pada dasarnya tidak semua petani memiliki pengetahuan yang tinggi, perlu adanya pelatihan atau sosialisasi dari pemerintah terkait penggunaan dari teknologi tersebut. Kebijakan impor yang ditetapkan oleh pemerintah akan mengakibatkan menurunnya permintaan atas beras lokal karena harga dan kualitas beras impor yang lebih baik. Hal ini juga mengakibatkan pemerintah melakukan pencambutan subsidi pertanian, sehingga sangat merugikan petani lokal. Karena akan meningkatkan biaya produksi dan petani lokal tidak mampu bersaing dalam pasar. Selain itu, tren pemerintah akan pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan penyusutan lahan pertanian yang akan berpengaruh pada produksi beras. Jadi, pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan untuk memaksimalkan produktivitas beras nasional sehingga tidak perlu adanya impor beras.