“DANAU TOBA” PEMBEBASAN LAHAN ZONA OTORITA TERKENDALA

 “DANAU TOBA” PEMBEBASAN LAHAN ZONA OTORITA TERKENDALA

16 Mei 2018

Pro

            Hak milik ( property right ) merupakan merek yang bisa timbul karena tidak ada kejelasan kepemilikan suatu SDA atau pun teknologi, salah satunya terjadi di zona otorita danau toba di kabupaten toba simosir, sumatra utara yang mengakibatkan terkendala pembebasan lahan dari 386 hektar lahan yang ditetapkan, 120 hektar bersengketa dengan masyarakat adat.

            Masyarakat adat motum memiliki bukti dokumen yang membuktikan bahwa tanda tersebut merupakan milik ulayak. Perselisihan antar masyarakat adat motum dan pemerintah terjadi karena tidak ada komunikasi yang bagus ntar kedua bela pihak. Seharusnya kementrian lingkungan hidup dan kehutanan mengecek terlebih dahulu keadaan lapang disana, terutama ketika akan dilakukan pembangunan insfratuktur.

            Kami setuju apa bila masyarakat adat motum memiliki hak atas zona otorita lahan danau toba kabupaten samosir. Sebab berdasarkan kronologis yang telah dijelaskan sebelumnya, seluruh masyarakat disana memiliki hak yang sama dengan bukti dokumen yang dimiliki.

Kontra

            Zona otorita danau toba yang ditunjuk oleh KLHK sebagian merupakan tanah ulayat masyarakat adat desa motung yang dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki oleh masyarakat adat desa motum. Pada dokumen yang dibuat pada tahun 1950 tersebut, menunjukkan kawasan  itu sudah dikuasai oleh empat bius ( pemimpin kelompok adat ).

            Kami tidak setuju apabila pengembangan zona otorita tidak memperhatikan hak ulayat masyarakat adat. Karena zona otorita tersebut mencakup tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat desa motum. Sebaiknya jika ingin mengmbangkan zona otorita,pihak-pihak yang terkait harus meminta persetujuan atau membuat kesepakatan dengan masyarakat adat desa motum, dengan adanya persetujuan antara dua belah pihak maka hak-hak masyarakat desa motum merasa dihormati dan juga tidak ada satu pihak yang di rugikan.