Diskusi Harian Kelompok 1_Minggu ke 3

 

 Judul artikel               : Faisal Basri: Perppu 1/2020 Tak Bisa Selamatkan Ekonomi Indonesia

Link artikel                 : https://m.liputan6.com/bisnis/read/4236596/faisal-basri-perppu-12020-tak-bisa-selamatkan-ekonomi-indonesia

Sumber                        : Liputan6.com, 24 April 2020 15.40 WIB

Isi :

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri, mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Covid-19. Menurutnya, Perppu tersebut tidak akan bisa berfungsi untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.

Dia mengatakan kehadiran wabah virus Corona di Indonesia telah merenggut berbagai sektor. Mulai dari sektor riil hingga keuangan. Akibatnya, ekonomi Indonesia lumpuh karena beberapa sektor tersebut tidak bisa bergerak lagi.

Alih-alih pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut pun dianggap tidak efektif. Sebab, perppu tersebut dikeluarkan bukan untuk fokus penangananan Corona Covid-19, melainkan Perppu tentang sektor keuangan atau pengendalian Corona.

"Tidak ada keraguan jika sektor riil kena. Jadi kembali poin saya adalah kita bisa konten sebaik mungkin, merencanakan sebaik mungkin, mempersiapkan dengan sebaik mungkin, kalau Perppu yang keluar itu adalah perlu penanganan pandemi. Perppu yang keluar adalah perppu tentang sektor keuangan, penanganan pandeminya tidak jelas. Siapa yang jadi komandan Luhut panjaitan? Atau ketua satgas atau siapa? Setiap orang bicara," kata Faisal dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Dia mengatakan, ekonomi Indonesia bisa pulih jika apa yang dilakukan pemerintah untuk penanganan pandemi ini betul-betul serius dilakukan. Namun yang terjadi dilapangan, kata dia, pemerintah seolah-olah hanya menggelontorkan uang untuk meredam dampak ekonomi ke Indonesia.

"Poin saya begini ekonomi itu akan menunggu akan melakukan reaksi, setalah jelas apa yang dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi ini. Nah menangani pandemi ini tidak jelas makin susah berapapun digelontorkan itu seperti ember yang bocor jadi percuma," kata dia.

"Secanggih-canggihnya ekonomi itu akan sia-sia dengan cara menangani Corona ini secara amatiran seperti sekarang," sambung dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Berbeda, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai langkah Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona, sudah tepat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan.

"Perppu itu sudah sangat komplit, semua solusi apabila terjadi krisis sudah disiapkan di dalam Perppu. Kita sudah berpengalaman dengan krisis 1998, dengan pengalaman itu kita sudah belajar banyak apa yang harus dilakukan, nah itu dituangkan dalam Perppu. Jadi Perppu itu paket komplit dan sangat-sangat kita butuhkan. Menurut saya sangat tepat," ujar Piter di Jakarta, pada Jumat 17 April 2020.

Adapun dikeluarkannya Perppu ini karena pemerintah memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang mencapai 5,07 persen, sehingga perlu adanya relaksasi defisit diatas 3 persen.

Pelebaran defisit terjadi karena pemerintah memberikan stimulus Rp405,1 triliun untuk menyelamatkan Indonesia dari resesi atau krisis ekonomi akibat dampak Covid-19. Dari total itu, sebanyak Rp75 triliun digunakan untuk bidang kesehatan, kemudian Rp110 triliun untk perlindungan sosial. Selanjutnya Rp75,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

"Perppu itu adalah pelebaran defisit 3 persen akibat dari Rp405 triliun itu. Perppu dibutuhkan karena kebutuhan belanja lebih besar di tengah penerimaan pajak turun dan akan menyebabkan pelebaran defisit 5 persen," ucapnya.

Menurut Piter, untuk menghindari kondisi yang tidak diinginkan, pemerintah memang perlu banyak melakukan kebijakan dan stimulus. Lantaran yang akan menentukan Indonesia terjadi kontraksi atau tidak adalah dunia usaha.

"Tanpa perppu ekonomi kita akan terpukul kencang, perusahaan akan mengalami masalah. Karena tanpa dibantu pemerintah, dunia usaha akan kolaps, kalau kolaps PHK tinggi, kalau PHK tinggi kemiskinan kita meningkat drastis. Jadi guncangan ekonomi lebih banyak disebabkan dunia usaha tidak bergerak," jelas Piter.

Oleh karena itu, untuk mencegah perusahaan tidak bangkrut akibat corona maka pemerintah harus membantu cashflow-nya dengan cara stimulus fiskal seperti melonggarkan pajak, pengurangan pph dan sebagainya.

"Jadi satu hal pengeluaran perusahaan dikurangi, kedua perusahaan dibantu restrukturisasi kredit supaya tidak membebani cash outflownya. Bantuan-bantuan ini yang kemudian masuk yang Rp405 triliun ini," ungkapnya.

Tanggapan dan Saran :

Wabah corona ini memberikan dampak ke berbagai aspek, tidak terkecuali pada keuangan. Lalu, pada artikel dijelaskan dengan memperbaiki sektor keuangannya, pemerintah ingin sedikit mengurangi beban masyarakat yang banyak mengeluhkan tentang pendapatan di tengah bencana ini berlangsung. Jadi dengan berusaha memperbaiki keuangan sama dengan berusaha memperbaiki fasilitas kesehatan, juga membantu masyarakat untuk bertahan hidup. Walaupun hasilnya tidak signifikan ataupun terlihat secara langsung, namun sedikit demi sedikit pasti akan berdampak. Apalagi disebutkan bahwa pandemi ini tidak secepat itu bisa reda. “Adapun dikeluarkannya Perpu ini karena pemerintah memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit APBN”.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi pandemi namun mengarah ke sektor ekonomi. Padahal dampak pandemi ini dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia, tidak hanya yang sakit saja, tidak hanya masyarakat ekonomi menengah kebawah saja, tapi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan pemerintah menjadi independen seperti ini, maka kebijakannya berdampak besar ke masyarakat, apalagi jika berdampak kegagalan maka masyarakat akan menuntut pertanggung jawaban pemerintah. Dimana masyarakat merupakan kekuatan terbesar negara. Menurut kami setiap kebijakan tetap perlu diambil berdasarkan pemikiran masyarakat juga. Jadi ketika kemungkinan buruk terjadi pemerintah tidak akan dikambing hitamkan.

Diskusi Harian Kelompok 10_Minggu ke 2

 

Tanggal 24 April 2020

Link : https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/24/130500165/hal-hal-yang-perlu-diketahui-soal-larangan-mudik 

Hal-hal yang Perlu Diketahui soal Larangan Mudik

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) memberlakukan larangan mudik dengan penerapan pembatasan transportasi umum maupun kendaraan pribadi yang mulai berlaku pada hari ini, Jumat (24/4/2020). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, larangan mudik berlaku untuk sejumlah daerah. Daerah-daerah itu di antaranya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), serta daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan daerah yang telah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19. Bagi mereka yang melanggar aturan larangan mudik ini akan mendapatkan sanksi yang berlaku efektif pada 7 Mei 2020.

Berikut hal-hal yang perlu diketahui soal larangan mudik:

1. Tol tidak ditutup, tetapi dibatasi Selama berlakunya aturan larangan mudik, tidak ada penutupan jalan tol. Beberapa kendaraan yang mengangkut bahan pangan dan logistik, serta yang terkait dengan kesehatan dan perbankan masih boleh melintasi jalur tersebut. Kemenhub bersama seluruh jajaran Kemenhub, Polri, TNI, kementerian, dan lembaga akan melakukan langkah-langkah persiapan teknis di lapangan termasuk memastikan agar pengangkutan logistik tidak mengalami suatu hambatan. Meski tidak ditutup, penggunaan jalan tol tetap dibatasi.

2. Jalan tol dan arteri akan disekat Selama pemberlakuan larangan mudik, jalan tol maupun non-tol atau arteri. Tidak adanya penutupan jalan tol dan informasi mengenai penyekatan jalan juga disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Sigit Irfansyah. "Penutupan jalan, terutama jalan tol, enggak ada. Yang ada, kami hanya melakukan penyekatan. Saat ini sedang kami matangkan titik-titik penyekatannya," ujar Sigit, seperti diberitakan Kompas.com, Rabu (22/4/2020). Meski diterapkan langkah penyekatan, pemerintah masih dapat mengawasi mereka yang masih nekat mudik, tetapi tidak akan mengganggu angkutan logistik. Jika ada yang berusaha keluar wilayah zona merah pada 27 April-7 Mei 2020, mereka akan diminta memutar balik atau kembali ke wilayah asal.

3. Transportasi yang diperbolehkan melintas Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, pelarangan keluar-masuk transportasi dari wilayah PSBB dan berstatus zona merah Covid-19 berlaku untuk transportasi umum maupun pribadi. Tetapi, ada pengecualian yakni transportasi yang mengangkut logistik atau kebutuhan, pengangkut obat-obatan, kendaraan pengangkut petugas, pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah. Aturan pelarangan ini juga dibedakan waktu pemberlakuannya berdasarkan jenis transportasi. Aturan pelarangan ini berlaku sampai 31 Mei untuk transportasi umum darat, 1 Juni untuk transportasi udara, 8 Juni untuk transportasi laut, dan 15 Juni untuk kereta api.

 

4. Tol Layang Jakarta-Cikampek ditutup sementara Ruas Tol Layang Jakarta-Cikampek akan ditutup sementara mulai Jumat, (24/4/2020). Untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek (jalur bawah) akan tetap beroperasi, namun diberlakukan beberapa titik penyekatan. Oleh karena itu, Jasa Marga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol kendaraan pribadi agar menaati peraturan yang ditetapkan pemerintah mengenai pelarangan mudik. Adapun penutupan sementara ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated ini rencananya akan disosialisasikan oleh Jasa Marga melalui VMS yang ada di Jalan Tol Jabodetabek, dan akun media sosial Jasa Marga.

 

 

 

 

TANGGAPAN :

Hari raya idul fitri adalah hari raya besar untuk umat muslim di Indonesia. Sudah rutinitas kita  satu tahun sekali sebagai seorang perantau untuk mudik lebaran di kampung halaman kita. Tapi di tahun ini kita harus bersabar terlebih dahulu. Untuk di tahun ini saja kita harus menahan diri untuk tidak mudik lebaran terlebih dahulu. Karena tahun ini kita sedang diuji dengan adanya virus corona ini. Pemerintah sudah memberlakukan PSBB yang sedang ditetapkan. Dengan dilarangnya mudik untuk tahun ini Pemerintah berharap penyebarluasan virus corona akan terhenti sehingga tidak akan banyak lagi korban jiwa karena adanya virus corona ini.

Sebagai warga Indonesia yang baik harus menaati peraturan Pemerintah ini. Pemerintah memberlakukan peraturan ini karena peduli dengan keadaan warganya. Oleh karena itu kita harus memperhatikan hal apa saja yang perlu diketahui soal larang mudik. Kita sangat setuju dengan aturan pemerintah yang melarang warganya untuk mudik di tahun ini. Karena kita masih belum mengetahui kapan virus corona ini akan berakhir, kita hanya bisa berdiam dirumah dan berjaga jarak dengan manusia lainya. Karena hal ini mampun mengurangi penyebaran virus corona. Bagi warga Indonesia yang masih merasa sedih karena tidak bisa mudik lebaran kita masih bisa menggunakan telephon seluler untuk menghubungi sanak saudara yang ada di kampung halaman untuk menyapa dan saling memafkan di hari raya idul fitri ini. Media yang bisa digunakan seperti zoom, google meet, dan whatshap.

 

Diskusi Harian Kelompok 9_Minggu ke 2

 

Piket Jumat Shift Pagi

Artikel

Jumat, 24 April 2020

Jeritan Karyawan Gaji Dipotong 50% Hingga Terancam PHK

Soraya Novika – detikFinance

Jakarta - Virus Corona tidak hanya memberi dampak pada masyarakat lapis bawah yang mulai kehilangan pendapatan hingga pekerjaannya. Perlahan tapi pasti, dampak Corona menjalar pada masyarakat lapis menengah.

Ratih, bukan nama sebenarnya, bekerja di salah satu perusahaan ritel ternama di Jakarta. Ia adalah salah satu orang yang merasakan pedihnya dampak Corona.

Ia bercerita, perusahaan secara bertahap melakukan penyesuaian atas berkembangnya virus ini. Awalnya, pada Maret jumlah hari kerjanya dipotong sehari dengan konsekuensi pengurangan gaji.

"Kami dikasih peraturan satu hari tiap minggu tidak masuk kerja, dengan dipotong gaji," jelasnya kepada detikcom, Kamis (16/4/2020).

Kebijakan pengurangan hari kerja pun terus bertambah. Hingga puncaknya saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan PSBB, mulai pekan depan jumlah hari kerjanya dipangkas hingga separuhnya. Lagi-lagi, gajinya pun ikut terpengaruh yang mana gaji juga dipangkas sampai separuh alias 50%.

Tunjangan hari raya (THR) pun entah bagaimana nasibnya. Ia tak tahu apakah akan diberikan untuk tahun ini atau tidak.

Namun, ada yang lebih miris. Pengurangan jam kerja itu tidak disampaikan melalui surat resmi, hanya sebatas broadcast via WhatsApp.

Protes pun sangat susah dilakukan oleh Ratih. Dia bahkan mendapat informasi, karyawan yang protes malah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saat seperti ini, ia pun mengharap uluran tangan dari pemerintah. Sayangnya, dia melihat kebijakan pemerintah justru berat sebelah hanya melihat masyarakat lapisan bawah termasuk pengemudi ojek online (ojol).

Padahal, masyarakat seperti Ratih juga perlu mendapat bantuan sehingga tidak jatuh dalam jurang kemiskinan. Ia pun berharap agar pemerintah memberikan perhatian juga pada masyarakat lapisan menengah seperti dirinya.

Apakah ada bantuan dari pemerintah?

Pemerintah sudah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi demi menangani krisis akibat virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tak merasakan bantuan-bantuan yang disiapkan tersebut. Terutama masyarakat kalangan menengah yang dianggap cukup mampu bertahan di tengah himpitan COVID-19. Padahal banyak juga masyarakat kelas menengah yang gajinya dipotong, namun tetap memiliki kewajiban dan kebutuhan yang wajib dibiayai.

Bantuan pemerintah dianggap berat sebelah dan dianggap tak merata kepada seluruh masyarakat. Lalu, apakah memang benar bantuan pemerintah selama ini masih kurang memadai dan kurang tepat sasaran?

Menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara memang bantuan yang digelontorkan pemerintah saat ini masih terlalu kecil. Sehingga, tentu tidak bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Terbatas hanya untuk mereka yang memang sudah terkategori miskin.

"Jumlah stimulus khususnya untuk pekerja itu terlalu kecil. Dari total Rp 405 triliun dan Rp 110 triliun bantuan sosial, sebagian besar hanya menyentuh masyarakat yang memang sebelumnya sudah masuk kategori miskin," kata Bhima kepada detikcom.

Padahal, banyak masyarakat yang menjadi korban PHK atau yang dipotong gajinya oleh perusahan tergolong masyarakat menengah, yang jelas-jelas tak bakal kebagian program bantuan sosial itu. Meskipun pemerintah telah menyiapkan program Kartu Pra Kerja untuk korban PHK dianggap sudah terlambat.

"Agak terlambat pemerintah melakukan permintaan data korban PHK ke perusahaan, baru akhir Maret lalu," sambungnya.

Selain itu, meski sebenarnya pemerintah telah mengantisipasi nasib pekerja lewat insentif kepada perusahaan, hal itu justru tak memadai. Sebab terkesan berat sebelah kepada perusahaan tapi tak menjamin nasib pekerja di sana. Pekerja tetap menjadi korban.

"Kemudian ada keberpihakan yang timpang antara korporasi dan pekerja yang di PHK. Pengusaha kakap akan mendapatkan banyak keuntungan salah satunya insentif penurunan PPh Badan bertahap hingga 17%, sementara tidak tercantum solusi untuk korban PHK, kecuali kartu pra kerja yang juga sama sekali tidak tepat sasaran," tutupnya.

Tanggapan 1

Kami setuju dengan pernyataan di artikel tersebut. Bahwa saat kebijakan kebijakan seperti lockdown atau setidaknya PSBB diberlakukan, pemerintah juga harus siap untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar masyarakatnya baik kelas menengah ataupun kelas bawah yg terdampak. Kebijakan lockdown memang mengakibatkan menurunnya kegiatan ekonomi semua lapisan masyarakat. Masyarakat kelas menengah pun juga perlu perhatian dari pemerintah, mungkin masyarakat kelas atas masih bisa mengatasi kebutuhan hidupnya dengan baik, namun masyarakat kelas menengah yang terkena PHK mungkin hanya sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tabungan yang dimilikinya, seperti pengalaman dari kakak saya.

Selain itu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pemberlakuan PSBB bukan memberlakukan lockdown, bisa dilihat dari artikel berita tersebut bahwa PSBB saja sudah membawa banyak sekali permasalahan perekonomian baru apalagi jika pemerintah memberlakukan lockdown bisa dipastikan bahwa perekonomian Indonesia akan lumpuh total. Dalam pemberlakuan PSBB pemerintah mungkin belum siap sepenuhnya, bisa dilihat kebijakan yang dilakukan masih belum membawa keadilan bagi rakyatnya. Padahal dalam keadaan saat ini yang terkena dampak dari pelemahan perekonomian akibat dari Covid-19 ini bukan hanya kepada golongan rakyat perekonomian menengah kebawah tapi juga menengah keatas, namun sasaran kebijakan pemerintah hanya pada rakyat menengah kebawah seperti. Saya menyarankan bahwa untuk meratakan keadilan dalam kebijakan pemerintah ini, pemerintah perlu memangkas pengeluaran negara yang tidak terlalu penting misalnya anggaran belanja pegawai untuk dialokasikan kepada kebijakan PSBB ini dan juga untuk tenaga medis dalam menangani penyebaran covid-19.

Feedback

Pemerintah apakah sudah benar memberlakukan kebijakan PSBB? Dan ya memang benar semua masyarakat di lapisan strata sosial/ekonomi sangat merasakan dampak begitu besar akibat pandemi ini. Namun, apabila pemerintah memangkas pengeluaran negara, apakah proporsi pemangkasan tersebut memungkinkan untuk "mencukupi" kebutuhan rakyat indonesia dalam penanganan pandemi? Tidak kah ini justru lebih memperburuk perekonomian negara sendiri?

Tanggapan 2

Kebijakan pemerintah dalam melakukan PSBB dengan memangkas pengeluaran negara itu jauh lebih baik daripada pemerintah melakukan pencetakan uang secara besar-besaran atau melakukan utang kepada luar negeri untuk menangani permasalahan yang timbul dari penyebaran covid-19 saat ini, dampaknya jauh lebih memperburuk keadaan perekonomian Indonesia sebab akan terjadi inflasi dan jika melakukan utang luar negeri akan terbebani pada bunga dan nilai tukar rupiah yang saat ini makin melemah. Pemangkasan pengeluaran negara hanya diberlakukan sementara dan  menurut saya itu adalah opsi terbaik yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Pemangakasan pengeluaran negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu dilakukan dengan memangkas kebutuhan kebutuhan yg tidak terlalu penting saat ini.Nah, agar pemenuhan kebutuhan itu tidak memperburuk perekonomian negara, penyaluran bantuan tersebut harus dan wajib tepat sasaran.. Jika dalam penyaluran tersebut terjadi penyalahgunaan atau sebagainya, maka bantuan tersebut justru hanya membuang sumber daya yg ada.

Tidak ada kebijakan yang sepenuhnya baik ataupun sebaliknya dalam menangani kondisi saat ini. Kebijakan yang diambil adalah keputusan baik diantara yang buruk. Pemangkasan pengeluaran ini dilakukan pemerintah untuk menghadapi kondisi perekonomian yang darurat akibat covid19. Kebijakan ini diambil untuk menyejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Selain bersifat sementara, pemangkasan ini harus dilakukan pada pengeluaran yang tidak terlalu penting, karena pemangkasan anggaran yang terjadi ditakutkan akan memberikan sinyal buruk ke pasar dan investor sehingga nantinya akan berimbas ke roda perekonomian negara.

 

Diskusi Harian Kelompok 8_Minggu ke 2

 Kamis, 23 April 2020

Kelompok : 

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4986136/di-pertemuan-g20-ri-tekankan-penguatan-sistem-pangan-hadapi-covid-19

Judul Artikel : 

Di Pertemuan G20, RI Tekankan Penguatan Sistem Pangan Hadapi COVID-19

Jakarta - Pemerintah Indonesia melakui Kementerian Pertanian (Kementan) menilai setiap negara G20 perlu menjadikan upaya pemulihan dan penguatan sistem pangan sebagai prioritas utama saat ini. Sebab COVID-19 berpotensi menghambat sistem pangan dengan terganggunya rantai pasok.

"Pandemi COVID-19 mengganggu rantai pasok makanan sehingga terjadi volatilitas harga pangan dan penurunan daya beli di tingkat nasional dan global. Karena itu, prioritas kami adalah untuk memperkuat sistem pangan," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya, Rabu (22/4/2020).

Saat mengikuti pertemuan G20 Extraordinary Agriculture Ministers Virtual Meeting (21/4/2020) yang digagas pemerintah Arab Saudi, Syahrul mengatakan setiap negara G20 harus melakukan tiga hal dalam memperkuat sistem pangan.

Pertama, memprakarsai pemulihan sistem pangan global untuk menjamin produksi pangan yang tinggi, rantai pasok pangan global yang kembali normal, serta perdagangan pangan internasional tanpa hambatan dan sesuai dengan aturan WTO.

Kedua, mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dan meningkatkan peran sektor swasta melalui kemitraan public private partnership di bidang pangan dan pertanian.

"Terakhir, meningkatkan transfer teknologi dan pengembangan kapasitas, terutama kepada negara-negara yang membutuhkan, untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing," jelasnya.

Sebagai upaya memperkuat sistem pangan, Indonesia juga berupaya menjaga stabilitas pasokan pangan dan gizi, ketersediaan pangan, pengelolaan harga dan daya beli, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Kebijakan untuk mengurangi dampak COVID-19 dilaksanakan secara terukur, fokus, dan bersifat sementara.

"Langkah ini bertujuan untuk memastikan petani pangan yang umumnya skala kecil, dapat terus menjalankan usaha tani. Juga menjamin kelancaran distribusi pangan dari produsen sampai konsumen akhir, memperkuat jaring pengaman sosial bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan kelompok rentan, seperti petani skala kecil," terang Syahrul.

Lebih lanjut Syahrul menyebutkan berbagai hambatan pasokan pangan global harus diminimalkan. Langkah kebijakan yang dapat menyebabkan kenaikan harga pangan harus dihindari. Selain itu, jaminan kelancaran distribusi pangan harus diupayakan.

"Semua dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu, perlu jaminan transparansi dalam rangka menghindari ketidakpastian dan menjamin stabilitas pasar," tegas Syahrul.

Secara khusus guna mengatasi dampak buruk COVID-19, Indonesia mengajak anggota G20 untuk membangun solidaritas global, terutama dengan membantu negara-negara yang paling membutuhkan.

G20 harus bekerja bersama untuk menjamin pasokan pangan global dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, serta berkualitas dan sesuai dengan standar keamanan pangan, secara tepat waktu bagi mereka yang membutuhkan.

"Indonesia siap menjadi bagian dari solusi global dengan bekerja bersama untuk menghadapi tantangan Covid-19, dalam semangat solidaritas global," tegas Syahrul.

Menurutnya, Indonesia prihatin dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda semua belahan dunia. Seperti negara lainnya, Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi wabah COVID-19. Pemerintah berupaya mengurangi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pencapaian SGDs, dan aspek sosial-ekonomi.

"Kami menyampaikan apresiasi pada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang telah berinisiatif menyelenggarakan pertemuan ini, sebagai bentuk tanggapan positif negara-negara G20 terhadap dampak COVID-19 pada ketahanan pangan dan gizi," pungkas Syahrul.

Pertemuan G20 ini dipimpin Menteri Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian Arab Saudi, Abdulrahman Abdulmochsin Alfadley, diikuti oleh para Menteri Pertanian G20, dan Perwakilan Organisasi Internasional. Karena pandemi Covid-19, pertemuan ini dilaksanakan melalui video conference.

Hasil diskusi :

Tanggapan 

1. Kisnul :

“Wabah pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam jiwa tiap orang namun jika ditelusuri lebih lanjut, wabah ini juga berpotensi mengancam sektor pangan di berbagai negara yang terkena Covid-19 tidak terkecuali negara Indonesia. Bahkan isu ini diperkuat oleh Food and Agriculture Organization (FAO) yang berpendapat bahwa Covid-19 berpotensi untuk membuat krisis pangan dunia. Untuk mencegah krisis pangan, saya setuju jika negara Indonesia melakukan penguatan sistem pangan melalui kerja sama G20. Sebab setiap kebijakan yang dikeluarkan seperti PSBB di negara Indonesia, Lockdown diberbagai negara dan lain sebagaigainya berakibat pada pembatasan operasional pelabuhan, truk pengangkut, dan penerbangan akan menganggu rantai pasok pendistribusian bahan pangan tidak hanya antar wilayah melainkan juga antar negara. impor ekspor akan terganggu, ditambah lagi PSBB yang tidak memperbolehkan perjalanan antar wilayah di neagara Indonesia. Kondisi ini jika tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan krisis dimana permintaan barang akan terus meningkat sedangkan barangyang diminta tidak cukup ketersediaanya untuk memenuhi permintaan akibatnya barang menjadi sukit didapat sehingga harga  ikut melambungtinggi karena barang menjadi terbatas.

Kecukupan pangan masyarakat indonesia menjadi tantangan baru yang perlu dihadapi. Harus diakui jika negara akan berhasil menekan persebaran covid 19 tidak hanya ditentukan dari berkurangnya jumlah positif atau kasus covid (faktor kesehatan) namun juga ditentukan oleh salah satu faktor yakni stabilnya ketahanan pangan nasional. Pemerintah perlu menjamin ketersediaan bahan pangan nasional bagi masyarakat indonesia tentu juga dengan harga yang stabil. Salah satu sektor yang bisa mencegah melemahnya atau krisis sistem pangan yaitu sektor pertanian. Saya setuju sekali jika pemerintah mencanangkan penguatan pangan indonesia, khususnya komoditi yang perlu diperhatikan lebih lanjut berupa komoditi makanan pokok seperti beras dan jagung dan komoditi lain seperti kedelai, bawang putih, daging, dan ayam. Tercapainya ketahanan pangan dalam pandemi global ini, pemerintah indonesia perlu mengeluarkan kebijakan atau strategi strategi yang bisa membantu dalam menstabilkan sistem pangan.”

2. Fadhila : 

“Saya pribadi sangat setuju dengan Kementan untuk melakukan upaya pemulihan dan penguatan sistem pangan sebagai prioritas utama saat ini. Hal itu sangat penting dilakukan mengingat banyak sekali usaha makanan yang tutup karena pandemi covid. Seperti di daerah saya contohnya, biasanya di jalan raya dekat rumah saya banyak kios makanan seperti penjual bakso, dsb yang buka berjejer-jejer di sepanjang jalan. Namun akhir akhir ini yang buka hanya sebagian, dan itupun mereka mengaku harus mengurangi penjualan mereka karena sepi pembeli. Bahan makanan di pasar dekat rumah saya pun sekarang berkurang stoknya karena pengirimannya dikurangi. Bukan sengaja dikurangi tapi memang keadaan yang membuat distributor tidak bisa mengirim dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Jelas jika ini terus dibiarkan, maka akan memengaruhi daya beli dan pola konsumsi masyarakat. 

Mungkin ini juga pengaruh daerah saya yang akan diberlakukan PSBB karena banyaknya orang yang positif covid. PSBB dan karantina wilayah yang diberlakukan di sejumlah daerah, menurut saya pribadi menghambat jalannya distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan. Saya harap saat ramadhan tiba, daya beli dan konsumsi masyarakat kembali normal tapi mungkin harus membatasi orang-orang yang akan pergi ngabuburit karena biasanya orang-orang itu akan berkumpul untuk membeli makanan di para pedagang pinggir jalan. Tentu saja hal tersebut sangat tidak dianjurkan karena akan meningkatkan penyebaran covid-19.”

3. Dani :

“Dari artikel tersebut, memang langkah pertama yang benar untuk diambil adalah mengamankan produksi dan stok pangan untuk kedepan, ditambah lagi, beberapa pemerintah daerah mulai melakukan pemfokusan pada meningkatkan bibit2 lokal, baik pertanian, perkebunan, maupun peternakan. Menurut mantan Menkeu, rizal ramli menyebutkan, selain ketahanan pangan, jika Indonesia mampu mengubah strategi dalam mempertahankan diri dari COVID-19, insyaalaah Indonesia bisa jadi neara superpower dikedepannya.”

4. Roikha :

“Tapi ya biasanya bulan puasa itu identik dengan harga-harga yang melonjak naik, namun dengan adanya virus ini apakah harga bisa normal kembali.  Memang tidak bisa di pungkiri dampak yang dihasilkan dari virus ini itu banyak nya harga naik. Terus biasanya kalau ramadhan harga naik itu nanti tambah naik atau tidak. Ditambah banyaknya PHK juga membuat masyarakat itu kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya. Pedagang makanan atau jajan saja sekarang dagangan nya juga laku sedikit sekali.

 Bahkan di sejumlah negara menerapkan lockdown atau pun karantina di  beberapa wilayah. Opsi ini mengharuskan ketersediaan pangan dalam jumlah besar di tiap-tiap negara, yang ujungnya dapat mengganggu pasokan pangan global. Banyak negara produsen bahan pangan langsung membatasi atau bahkan menutup pasar ekspor komoditi tertentu untuk memastikan agar kebutuhan dalam negerinya tercukupi. Beberapa negara juga mengurangi jumlah ekspor bahan makanan. Jadi di khawatirkan kebutuhan bahan pangan sulit terpenuhi”

Bentuk artikel

Lawan Pandemi : Penguatan sistem pangan Indonesia diperlukan

Negara – negara yang berada dibawah organisasi G20 melakukan pertemuan secara video conferance guna membahas penguatan sistem pangan disamping wabah covid-19. Pertemuan G20 ini dipimpin Menteri Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian Arab Saudi, diikuti oleh para Menteri Pertanian G20, dan Perwakilan Organisasi Internasional. Pertemuan ini sangat krusial, sebab Covid-19 tidak hanya memberikan dampak dengan kesehatan masyarakat namun juga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Untuk menekan persebaran Covid-19 pemerintah negara yang terdampak mengeluarkan  kebijakan seperti PSBB di negara Indonesia, Lockdown diberbagai negara dan lain sebagainya yang  berakibat pada pembatasan operasional pelabuhan, truk pengangkut, dan penerbangan akan menganggu rantai pasok pendistribusian bahan pangan tidak hanya antar wilayah melainkan juga antar negara. impor ekspor akan terganggu, ditambah lagi PSBB yang tidak memperbolehkan perjalanan antar wilayah di neagara Indonesia. Kondisi ini jika tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan krisis dimana permintaan barang akan terus meningkat sedangkan barang yang diminta tidak cukup ketersediaanya untuk memenuhi permintaan akibatnya barang menjadi sukit didapat sehingga harga ikut melambungtinggi karena barang menjadi terbatas.

Banyak wilayah di Indonesiayang sudah menerapkan PSBB. Sebagai salah satu wilayah yang belum resmi menerapkan PSBB namun juga terdampak dari adanya pembatasan ini ialah di daerah penulis artikel, Sidoarjo. Dari apa yang telah diamati sudaha banyak sekali usaha makanan yang tutup karena pandemi covid. Dihari- hari biasa, bantyak sekali kios makanan yang berjejer di sepanjang jalan mulai dari penjual bakso dan penjual makanan lainnya. Namun akhir akhir ini hanya sebagian kios saja yang tetap beroperasi, dan itupun dengan mengurangi jumlah penjualan karena sepi pembeli. Lain halnya dengan bahan makanan, bahan makanan di pasar saat ini hanya sedikit karena pengirimannya dikurangi. Bukan sengaja dikurangi tapi memang keadaan yang membuat distributor tidak bisa mengirim dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Jelas jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan memengaruhi daya beli dan pola konsumsi masyarakat. 

Sebab, PSBB dan karantina wilayah yang diberlakukan di sejumlah daerah, akan menghambat jalannya distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan. Dalam lingkup kenegaraan, banyak negara menerapkan lockdown, kebijakan ini mengharuskan tersedianya pangan dalam jumlah besar di tiap-tiap negara, sehingga berakibat pada terganggunya pasokan pangan global. Banyak negara yang membatasi, mengurangi  ataupun bahkan menutup pasar ekspor komoditi tertentu untuk memastikan agar kebutuhan negaranya  tercukupi. Jadi di khawatirkan kebutuhan bahan pangan sulit terpenuhi. 

Langkah pertama yang benar untuk diambil adalah mengamankan produksi dan stok pangan untuk kedepan, ditambah lagi, beberapa pemerintah daerah mulai melakukan pemfokusan pada meningkatkan bibit2 lokal, baik pertanian, perkebunan, maupun peternakan. Menurut mantan Menkeu, rizal ramli menyebutkan, selain ketahanan pangan, jika Indonesia mampu mengubah strategi dalam mempertahankan diri dari COVID-19

Kecukupan pangan masyarakat indonesia menjadi tantangan baru yang perlu dihadapi. Harus diakui jika negara akan berhasil menekan persebaran covid 19 tidak hanya ditentukan dari berkurangnya jumlah positif atau kasus covid (faktor kesehatan) namun juga ditentukan oleh salah satu faktor yakni stabilnya ketahanan pangan nasional. Pemerintah perlu menjamin ketersediaan bahan pangan nasional bagi masyarakat indonesia tentu juga dengan harga yang stabil. Salah satu sektor yang bisa mencegah melemahnya atau krisis sistem pangan yaitu sektor pertanian. Saya setuju sekali jika pemerintah mencanangkan penguatan pangan indonesia, khususnya komoditi yang perlu diperhatikan lebih lanjut berupa komoditi makanan pokok seperti beras dan jagung dan komoditi lain seperti kedelai, bawang putih, daging, dan ayam. Tercapainya ketahanan pangan dalam pandemi global ini, pemerintah indonesia perlu mengeluarkan kebijakan atau strategi strategi yang bisa membantu dalam menstabilkan sistem pangan.

Diskusi Harian Kelompok 7_Minggu ke 2

 

 

Judul Berita: Negara-negara Asia yang Segera Longgarkan Lockdown Corona 

Link : https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200422133734-113-496083/negara-negara-asia-yang-segera-longgarkan-lockdown-corona

Isi berita :

Jakarta, CNN Indonesia -- Menyusul China, satu persatu negara di Asia yang memberlakukan penguncian wilayah atau lockdown untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) bersiap melonggarkan aturan tersebut. Meski demikian, angka kasus positif virus corona di dunia terus bertambah setiap hari. Setelah dua kali memperpanjang masa karantina wilayah yaitu yang pertama hingga 14 April dan yang kedua hingga 28 April, negara tersebut akan mengakhiri masa lockdown di akhir April. Dilansir dari Bangkok Post, Rabu (22/4), "Perpanjangan ini untuk memberi ruang bagi petugas kesehatan untuk memerangi wabah Covid-19, untuk mencegah penyebaran lebih lanjut di antara masyarakat," kata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam pidato yang disiarkan televisi. Terhitung hingga hari ini, Malaysia memiliki kasus positif virus Corona sebanyak 5.482 dengan total kematian 92 orang, dan 3.349 dinyatakan sembuh.

Filipina

Filipina dijadwalkan akan mengakhiri masa lockdown pada 30 April mendatang. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, telah memperpanjang masa lockdown sebagian negaranya sampai 30 April, yang berdampak terhadap sekitar 57 juta orang di utara pulau Luzon. Dikutip dari Al Jazeera, Rabu (22/4), sebelumnya Duterte menyatakan masa lockdown akan berakhir pada 12 April. Namun, Duterte mengisyaratkan keputusan itu ketika dia mengatakan dia "cenderung" untuk memperpanjang lockdown sampai akhir April. 6.559 orang dilaporkan telah terinfeksi virus Corona di negara tersebut dan total pasien sembuh sebanyak 654 orang.

Vietnan

Vietnam telah memasuki hari terakhir masa lockdown virus corona pada Rabu (22/4), yang diberlakukan di 12 provinsi, termasuk Hanoi dan Ho Chi Minh. Hingga hari ini, Vietnam mencatatkan 268 kasus positif Covid-19, dengan 216 kasus dinyatakan sembuh.

 

 

Nepal

Sementara itu, Nepal sudah mencabut status lockdown nasional di pertengahan April lalu yang berakhir pada 15 April. Keputusan perpanjangan lockdown telah diambil pemerintah Nepal sebanyak dua kali. Dilansir dari India Today, awalnya, pemerintah mengumumkan lockdown nasional selama seminggu pada 24 Maret. Pada 29 Maret, diperpanjang kembali hingga 7 April. Keputusan tersebut diambil pada pertemuan kabinet ketika negara itu memasuki fase kedua wabah virus Corona, dengan kasus pertama penularan lokal di barat Nepal.

 

Review berita terkait :

Tentang penerapan kebijakan lockdown sendiri  tergantung pada negara-negaranya  masing-masing. Indonesia sendiri  belum dibikin kebijakan lockdwon  dapat dikatakan jika  lackdwon 100 persen tidak dapat dikatakan maksimal karena masyarakat dari indonesia sendiri terdiri dari banyak strata sosial dan eduksi. Namun berbagai pihak pun mengatakan jika dengan diadakannya kebijakan tersebut jika dilakukan dihubungkan dengan aspek kesehatan lebih penting, tapi terbukti PSBB saja seperti itu, bisa dikatakan gagal, apalagi kalau lockdown. Berbagai negara mengambil kebijakan lockdwon pada negaranya, merupakan kebijakan yang sebab akibatnya telah difikirkan. Seperti salah satunya di negara Nepal sudah mencabut status lockdown nasional di pertengahan April lalu yang berakhir pada 15 April. Keputusan perpanjangan lockdown telah diambil pemerintah Nepal sebanyak dua kali. Yang mana pemerintah mengumumkan lockdown nasional selama seminggu pada 24 Maret. Pada 29 Maret, diperpanjang kembali hingga 7 April.

 

 

Diskusi Harian Kelompok 7_Minggu ke 2

 

 

Review Berita Kamis, 23 April 2020

Nama Kelompok :                     

1. Adit Nurul Anwar       (190810201113)
2. Fifah Qurotul Afifah   (180810101006)
3. Hestie Fagie                (180810301078)

 

 

Link : https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200422133734-113-496083/negara-negara-asia-yang-segera-longgarkan-lockdown-corona

Isi berita :

Jakarta, CNN Indonesia -- Menyusul China, satu persatu negara di Asia yang memberlakukan penguncian wilayah atau lockdown untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) bersiap melonggarkan aturan tersebut. Meski demikian, angka kasus positif virus corona di dunia terus bertambah setiap hari. Setelah dua kali memperpanjang masa karantina wilayah yaitu yang pertama hingga 14 April dan yang kedua hingga 28 April, negara tersebut akan mengakhiri masa lockdown di akhir April. Dilansir dari Bangkok Post, Rabu (22/4), "Perpanjangan ini untuk memberi ruang bagi petugas kesehatan untuk memerangi wabah Covid-19, untuk mencegah penyebaran lebih lanjut di antara masyarakat," kata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam pidato yang disiarkan televisi. Terhitung hingga hari ini, Malaysia memiliki kasus positif virus Corona sebanyak 5.482 dengan total kematian 92 orang, dan 3.349 dinyatakan sembuh.

Filipina

Filipina dijadwalkan akan mengakhiri masa lockdown pada 30 April mendatang. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, telah memperpanjang masa lockdown sebagian negaranya sampai 30 April, yang berdampak terhadap sekitar 57 juta orang di utara pulau Luzon. Dikutip dari Al Jazeera, Rabu (22/4), sebelumnya Duterte menyatakan masa lockdown akan berakhir pada 12 April. Namun, Duterte mengisyaratkan keputusan itu ketika dia mengatakan dia "cenderung" untuk memperpanjang lockdown sampai akhir April. 6.559 orang dilaporkan telah terinfeksi virus Corona di negara tersebut dan total pasien sembuh sebanyak 654 orang.

Vietnan

Vietnam telah memasuki hari terakhir masa lockdown virus corona pada Rabu (22/4), yang diberlakukan di 12 provinsi, termasuk Hanoi dan Ho Chi Minh. Hingga hari ini, Vietnam mencatatkan 268 kasus positif Covid-19, dengan 216 kasus dinyatakan sembuh.

 

 

Nepal

Sementara itu, Nepal sudah mencabut status lockdown nasional di pertengahan April lalu yang berakhir pada 15 April. Keputusan perpanjangan lockdown telah diambil pemerintah Nepal sebanyak dua kali. Dilansir dari India Today, awalnya, pemerintah mengumumkan lockdown nasional selama seminggu pada 24 Maret. Pada 29 Maret, diperpanjang kembali hingga 7 April. Keputusan tersebut diambil pada pertemuan kabinet ketika negara itu memasuki fase kedua wabah virus Corona, dengan kasus pertama penularan lokal di barat Nepal.

 

Review berita terkait :

Tentang penerapan kebijakan lockdown sendiri  tergantung pada negara-negaranya  masing-masing. Indonesia sendiri  belum dibikin kebijakan lockdwon  dapat dikatakan jika  lackdwon 100 persen tidak dapat dikatakan maksimal karena masyarakat dari indonesia sendiri terdiri dari banyak strata sosial dan eduksi. Namun berbagai pihak pun mengatakan jika dengan diadakannya kebijakan tersebut jika dilakukan dihubungkan dengan aspek kesehatan lebih penting, tapi terbukti PSBB saja seperti itu, bisa dikatakan gagal, apalagi kalau lockdown. Berbagai negara mengambil kebijakan lockdwon pada negaranya, merupakan kebijakan yang sebab akibatnya telah difikirkan. Seperti salah satunya di negara Nepal sudah mencabut status lockdown nasional di pertengahan April lalu yang berakhir pada 15 April. Keputusan perpanjangan lockdown telah diambil pemerintah Nepal sebanyak dua kali. Yang mana pemerintah mengumumkan lockdown nasional selama seminggu pada 24 Maret. Pada 29 Maret, diperpanjang kembali hingga 7 April.

 

 

Diskusi Harian Kelompok 6_Minggu ke 2

 

Piket hari Rabu, 22 April 2020

Sumber : https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200422184523-92-496263/corona-208-juta-buruh-kena-phk-dan-dirumahkan-per-20-april

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat total pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan per 20 April 2020 mencapai 2,08 juta pekerja. Lebih dari setengahnya berasal dari sektor formal yang terkena imbas wabah virus corona.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan jumlah pekerja dari sektor formal korban PHK dan dirumahkan mencapai 1,54 juta orang. Kemudian, khusus di sektor informal jumlahnya sebanyak 538 ribu pekerja.

"PHK itu langkah pamungkas, langkah terpaksa ketika langkah lain tak mungkin lagi. Tapi kalau masih mungkin meniadakan lembur, mengurangi shift dan jam kerja, merumahkan bergilir dengan separuh gaji, ya dicoba dululah langkah itu," ujar Ida dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (22/4).


Sementara, jumlah perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan karyawannya tercatat sebanyak 116,37 ribu perusahaan. Angka itu terdiri dari 84 ribu dari perusahaan di sektor formal dan 31 ribu perusahaan di sektor informal.

"Ekonomi kita upayakan tetap berputar. Maka Proyek Strategis Nasional (PSN) harus tetap jalan. Kalau tidak, negara tidak punya pemasukan untuk membiayai program bantuan sosial," lanjut Ida.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah mencoret 10 dari 223 proyek yang ada dalam daftar PSN 2019.

Namun, ia tak merinci 10 proyek yang dimaksudnya. Ia juga mengatakan sekitar 88 persen proyek dalam daftar PSN telah melewati proses persiapan. "Ini termasuk program ketenagalistrikan 35 ribu MW dan program kebijakan pemerataan ekonomi," katanya.

Data terakhir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat setidaknya ada 88 dari 223 proyek yang selesai dikerjakan pada akhir 2019. Secara nilai, proyek yang selesai mencapai Rp421,1 triliun atau 10,06 persen dari total Rp4.183 triliun.

Rinciannya, sebanyak 20 proyek selesai pada 2016. Lalu, 10 proyek pada 2017, 32 proyek pada 2018, dan 26 proyek pada 2019. Pemerintah menargetkan proyek yang selesai pada tahun ini setidaknya bisa mencapai 144 dari 223 proyek. Secara nilai mencapai Rp815,2 triliun atau 19,48 persen dari total.

Review :

            Menurut kami, memang kondisi saat ini sulit bagi siapapun. Perusahaan sendiri juga mengalami dampak akibat pandemi ini, meskipun sebenarnya tidak berharap melakukan PHK, mungkin perusahaan sudah menempuh berbagai cara agar tidak sampai melakukan tindakan pemberhentian pegawai. Namun, tidak bisa kita salahkan sepenuhnya kepada perusahaan yang melakukan PHK. Karena memang mungkin perusahaan sudah tidak sanggup menanggung biaya sedangkan pemasukannya sendiri semakin berkurang. Salah satu caranya benar seperti yang dikatakan ibu menteri bahwa dapat dilakukan bertahap dan hal lain yang tidak memberatkan pihak tertentu

            Jika dilihat dari sudut pandang orang yang ter-PHK, ini merupakan suatu masalah. Rata-rata usia buruh 30 tahun keatas yang dimana pemahaman tentang teknologi minim. Diberita tertulis sekitar 2,08 juta pekerja di PHK. Dikhawatirkan mereka tidak dapat bertahan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Maka peran pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk saling bekerja sama membantu memberikan bantuan-bantuan pada masyarakat yang kurang berkecukupan agar bisa selamat dari masalah ini.